Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Sedikit awan, 22.2 ° C

ASN yang Bolos Kerja Akan Diberi Sanksi

Dodo Rihanto
ILUSTRASI ASN.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI ASN.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

KARAWANG, (PR).- Sebanyak 19 Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang diketahui tidak masuk kerja tanpa keterangan, setelah libur Pemilu 2019. Para ASN itu dipastikan bakal dikenai sanksi administrasi hingga pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hal itu disampaikan Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Semberdaya Manusia (BKPSDM) setempat, Asep Aang Rahmatullah, Kamis 18 April 2019. "Ketidakhadiran mereka diketahui setelah kami melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah," kata Aang.

Disebutkan, sidak itu dilakukan untuk mengecek tingkat kedisiplinan ASN dalam mematuhi ketentuan hari dan jam kerja khususnya kehadiran pada tanggal 18 April 2019 yang dapat dikatakan sebagai hari kejepit nasional. "Kami membentuk tim untuk mendatangi langsung setiap OPD," katanya.

Dijelaskan, dari hasil pemantauan di 74 OPD ditemukan 93 ASN yang tidak hadir pada hari kerja. Beberapa di antaranya mengaku sakit, cuti, dan mengikuti pendidikan. Sementara 19 lainnya tanpa keterangan secuilpun.

Aang menuturkan, sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemkab Karawang, pegawai struktural yang tidak masuk kerja tanpa alasan, akan dipotong atau ditunda pembayaran TPP-nya.

Hal itu teretera dalam Pasal 54 Perbup No.88/2018. "Sebagai atasan langsung yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembinaan disiplin pegawai sesuai dengan kewenangannya, diberi sanksi pemotongan atau penundaan pembayaran TPP," ucap Aang.

Dijelaskan, para ASN yang indisipliner itu bisa dijatuhi hukuman ringan, yakni pemotongan TPP sebesar 25 % dengan jangka waktu pemotongan bervariasi antara 1 bulan sampai dengan 3 bulan.***

Bagikan: