Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Umumnya berawan, 22.8 ° C

Bencana Lingkungan Akibat Penambangan di Gunung Galunggung, Warga Terdampak Bisa Gugat Pemerintah

Bambang Arifianto
KOLAM air terlihat di tepi sungai dan area penambangan pasir di bawah Gunung Galunggung, kawasan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 2 April 2019. Opsi warga menggugat hukum pengusaha tambang pasir dan pemerintah atas kerusakan alam di sekitar Galunggung terbuka.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
KOLAM air terlihat di tepi sungai dan area penambangan pasir di bawah Gunung Galunggung, kawasan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 2 April 2019. Opsi warga menggugat hukum pengusaha tambang pasir dan pemerintah atas kerusakan alam di sekitar Galunggung terbuka.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

SINGAPARNA, (PR).- Masyarakat bisa mengajukan gugatan hukum atas kerusakan lingkungan akibat praktik penambangan pasir di kawasan Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya. Opsi menggugat dan meminta pertanggungjawaban pengusaha tambang serta pemerintah bisa dilakukan lantaran praktik tersebut turut menyebabkan bencana alam yang merugikan masyarakat.

"Gugatan bisa dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak atau lembaga masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM," kata Ketua Badan Pengurus Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jabar, Dedi Kurniawan, pada Senin, 15 April 2019. 

Menurut Dedi, meraka yang menjadi korban dampak penambangan memang lebih baik menjadi pihak yang melakukan gugatan tersebut. Apalagi, hak mereka untuk hidup nyaman dan aman dirampas akibat praktik penambangan dan bencana yang ditimbulkannya.

Dedi menuturkan, gugatan yang diajukan bisa berupa pidana atau perdata. "Bisa (gugatan) pidana kalau ada korban yang dirugikan dan kerugian tersebut nyata serta dapat dibuktikan," ujarnya. 

Gugatan juga dimungkinkan berupa perdata dengan menyasar perubahan kebijakan pemerintah mengenai kegiatan tambang di wilayahnya. "(Gugatan perdata) bisa memungkinkan pemberhentian pejabat atau pemberhentian aktivitas tambang kalau ilegal," tutur Dedi. 

ILUSTRASI penambangan liar.*/KABAR BANTEN

Gugatan juga dilayangkan ke pemprov dan pemkab

Selain pengusaha tambang, Pemprov Jabar sebagai pemegang kebijakan dan Pemkab Tasikmalaya sebagai penanggung jawab wilayah itu, juga menjadi pihak tergugat. Dengan menggugat keduanya sekaligus, Pemkab Tasikmalaya dan Pemprov Jabar tak bisa lagi saling menyalahkan atau lempar tanggung jawab. 

Dedi menambahkan, ada banyak pasal untuk dipakai guna menjerat pengusaha dan pemerintah dalam perkara kerusakan lingkungan. Pemerintah bahkan berpotensi kena pasal terkait pembiaran atas kerusakan lingkungan dan aktivitas penambangan. Dengan dasar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, warga juga punya hak mengetahui persoalan penambangan tersebut.

Seperti diketahui bencana telah terjadi akibat kerusakan lingkungan karena penambang pasir di kawasan Galunggung. Banjir menerjang wilayah Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu, 27 Maret 2019. Sungai Cibanjaran yang berhulu di Galunggung meluap dan menerjang beberapa  perkampungan di Sukaratu. 

Bencana tersebut terjadi bukan hanya disebabkan  tingginya intensitas hujan. Namun, aktivitas penambangan pasir yang mengeruk dan membuat kolam penampungan limbah di kawasan lereng Galunggung menjadi salah satu penyebabnya. Apalagi, praktik penambangan itu berlangsung di atas area pemukiman warga.

AKTIVITAS penambangan terlihat di tepi Sungai Cibanjaran, Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya yang rusak diterjang banjir, Kamis, 28 Maret 2019. Bencana alam mulai bermunculan karena rusaknya kawasan Gunung Galunggung, pemerintah tak kunjung melakukan penertiban pengusaha tambang.*/BAMBANG ARIFIANTO/"PR"

Bencana terjadi, tapi penambangan berjalan terus

Dalam beberapa kali pantauan "PR" di kawasan Galunggung, timbulnya banjir Sukaratu tak berdampak signifikan terhadap penghentian praktik penambangan. Pengusaha tambang tampak leluasa beroperasi mengeruk pasir dan mengangkutnya melintasi Jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga). 

Kolam-kolam penampungan air juga masih terlihat di area penambangan pasir. Padahal, banjir Sukaratu ditengarai terjadi karena jebolnya kolam pembersih limbah pasir sehingga menambah volume Sungai Cibanjaran yang menerjang pemukiman warga. Upaya penertiban penambangan dari pemerintah pun tak tampak kendati bencana sudah terjadi dan berpotensi berulang.

Padahal, Pemprov Jawa Barat mengklaim bakal segera melakukan penertiban atas maraknya aktivitas penambangan ilegal di wilayahnya. Kota dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang dibidik guna penertiban tersebut. "Kami sedang menginvetarisir mana pertambangan yang sudah persyaratannya komplet, mana yang belum," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum beberapa waktu lalu.

‎Bila persyaratan izinnya belum lengkap, kata Uu, pengusaha tambang diberikan waktu untuk melengkapi, namun tanpa merinci lagi batas tenggatnya. Tindakan tegas pun baru diambil setelah masa perbaikan itu yang dilakukan bersama-sama melalui kerjasama forum koordinasi pimpinan daerah.***

Bagikan: