Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Berawan, 21.6 ° C

Buang Sampah ke Nambo, Pemkot Bogor Harus Sediakan Rp 50 Juta per Hari

Windiyati Retno Sumardiyani
BELASAN kendaraan pengangkut sampah terparkir di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Senin 15 April 2019. APBD Kota Bogor akan terbebani biaya tipping fee sebesar Rp 19 miliar hingga Rp 24 miliar setelah membuang sampah ke TPA Nambo pada 2020 mendatang. */WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR
BELASAN kendaraan pengangkut sampah terparkir di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Senin 15 April 2019. APBD Kota Bogor akan terbebani biaya tipping fee sebesar Rp 19 miliar hingga Rp 24 miliar setelah membuang sampah ke TPA Nambo pada 2020 mendatang. */WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

BOGOR, (PR).- Pemerintah Kota Bogor harus menyiapkan anggaran minimal 19,3 miliar dan maksimal Rp 24,1 miliar per tahun pada 2020 mendatang untuk membayar biaya kompensasi jasa pelayanan (tipping fee) pada Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. Sementara Pemkot Bogor saat ini tidak menganggarkan tipping fee karena masih membuang sampah di TPA Galuga, Kota Bogor.

Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota bogor, Ade Nugraha menyebutkan bahwa sesuai perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beberapa daerah lain seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Tangerang Selatan, terjalin kesepakatan akan membuang sampah ke TPA Lulut Nambo. TPA tersebut direncanakan beroperasi mulai pertengahan 2020 mendatang.

Atas perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Bogor dibebankan untuk membayar tipping fee. Sesuai kesepakatan, Pemerintah Kota Bogor harus membayar biaya Rp 134.000 per ton sampah yang dibuang ke TPA Nambo. Sementara dalam sehari, sampah yang dibuang ke TPAS Nambo kurang lebih 475 ton. Dalam perjanjian tersebut juga dijabarkan, kuota maksimal pembuangan sampah ke TPA Nambo sebanyak 500 ton.

“Jadi dalam sehari minimal kami harus mengeluarkan dana Rp 53,6 juta untuk membuang sampah sebanyak 475 ton, dan biaya maksimalnya Rp 67 juta untuk 500 ton,” ucap Ade Nugraha saat dijumpai Pikiran Rakyat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Senin 15 April 2019.

Menurut Ade, biaya tipping fee tersebut baru pertama kalinya dianggarkan Kota Bogor. Pasalnya, sebelumnya Kota Bogor tidak membayar tipping fee karena membuang sampah ke TPA milik Pemerintah Kota Bogor sendiri. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor hanya mengeluarkan biaya operasional sehari-hari untuk mengangkut sampah ke Galuga.

“Sekarang kami mengeluarkan anggaran operasional angkutan saja kurang lebih Rp 700-800 juta perbulan. Nanti kalau sudah ke TPA Nambo, berarti  harus ada anggaran operasional dan tipping fee,” kata Ade.

Meskipun dinilai akan membebani ABPD Kota Bogor, Ade menyebutkan Pemerintah Kota Bogor mau tidak mau harus menaati perjanjian bersama dengan Pemprov Jabar. Pasalnya, TPA Nambo perlu memproduksi refuse derived fuel  (RDF). TPA Nambo membutuhkan kurang lebih 1.800 ton sampah perhari untuk diolah menjadi RDF. Nantinya RDF yang berbentuk padat itu akan dijual ke pabrik semen sebagai bahan bakar pengganti batu bara.

“Sebenarnya Kota Bogor tidak terlalu urgent harus buang sampah ke TPA Nambo, karena lahan di Galuga masih luas. Kami punya 40 hektare, yang urgent itu Kota Depok, tetapi produksi sampah mereka tidak mungkin sampai 1.800 ton per hari, sehingga daerah di sekitar Nambo harus suplai sampah juga,” kata Ade.

Meskipun dinilai tidak terlalu darurat, pemilihan pembuangan sampah ke TPA Nambo dipilih Kota Bogor karena beberapa alasan. Pertama, akses jalan relatif lancar, dan yang utama tidak bersinggungan dengan warga.

“Selama membuang sampah di Galuga, banyak kendala seperti macet, dan melewati area perkampungan warga. Akibatnya pembuangan sampah ke sana kerap dikeluhkan warga,” ujar Ade.*** 

Bagikan: