Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Umumnya berawan, 17.7 ° C

Banyak Jabatan Kosong, Kinerja SKPD Tak Efektif

Ani Nunung Aryani
ILUSTRASI.*
ILUSTRASI.*

CIREBON, (PR).- Lebih dari seratus jabatan eselon IV sampai II di jajaran Pemkot Cirebon, sudah lebih dari setahun ini kosong, dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang ditunggu-tunggu belum juga turun, padahal surat pengajuan izin untuk melakukan mutasi sudah dilayangkan lebih dari sebulan lalu.

Padahal sesuai ketentuan, mutasi paling cepat bisa dilakukan setelah enam bulan pelantikan kepala daerah. Sementara pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Cirebon dilantik pada 12 Desember 2018 lalu.

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis yang dikonfirmasi terkait dengan kondisi banyaknya kekosongan jabatan yang berakibat kepada banyaknya rangkap jabatan, mengakui kondisi tersebut menyebabkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang optimal.

“Banyaknya posisi kosong membuat SKPD ripuh saat harus melaksanakan program-program kerjanya,” katanya Senin 15 April 2019.

Semula Azis sangat berharap, awal April izin dari Kemendagri untuk melakukan mutasi bisa turun. Namun ternyata sampai dengan pertengahan April, rekomendasi yang ditunggu belum juga turun.

Sambil berseloroh Azis menduga, belum juga turunnya izin dari Kemendagri boleh jadi karena urusan Pemilu 2019, sehingga Mendagri belum juga membaca surat pengajuan.

Azis mengungkapkan, sejumlah utusan dari Pemkot beberapa kali sudah menanyakan perkembangan surat izin bahkan datang langsung ke Jakarta, namun rekomendasi belum juga turun.

“Makanya pascapilpres saya bersama Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD Kota Cirebon, Pak Sanusi Anwar bakal ke ke Kemendagri,” katanya.

Dikatakan Azis, meski dalam aspek pelayanan kepada masyarakat, tidak terlalu terganggu dengan rangkap jabatan, namun kekosongan pejabat definitif membuat SKPD kerepotan saat harus melaksanakan program kerja.

Sebagai informasi, sampai dengan akhir April akan ada 104 posisi jabatan eselon IV sampai eselon II yang kosong, karena ditinggal pensiun, rotasi maupun meninggal dunia.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon, Anwar Sanusi mengungkapkan, izin atau rekomendasi dari Kemendagri diperlukan karena sesuai ketentuan, mutasi paling cepat bisa dilakukan setelah enam bulan pelantikan kepala daerah.

Menurut Anwar, saat ini ada lima posisi eselon II B atau setingkat kepala dinas yang kosong ditinggal pensiun pejabatnya.

Kemudian eselon III B kosong sebanyak 11 posisi, IA sebanyak 58 dan eselon IV B sebanyak 18, sehingga total sebanyak 103 posisi dirangkap jabatan.

Kendati demikian,  secara pelayanan kepada masyarakat, kekosongan jabatan tidak terlalu terpengaruh. “Pelayanan kepada masyarakat tetap bisa dilakukan, di tengah keterbatasan pejabat definitif,” katanya.

Menurut Anwar, dengan bimbingan teknis (bimtek) teknologi imformatika yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) Kota Cirebon,  sangat signifikan dalam membantu pelayanan dan pekerjaan sehari-hari di semua SKPD. ***

 

 

 

 

 

 

Bagikan: