Pikiran Rakyat
USD Jual 14.426,00 Beli 14.126,00 | Umumnya berawan, 26.7 ° C

Perwali Bogor Tanpa Kantong Plastik Digugat, Dinilai Merugikan Pengusaha

Windiyati Retno Sumardiyani
PENGELOLA supermarket menempel stiker pengumuman penerapan aturan Bogor Tanpa Kantong Plastik (Botak) di Lippo Plaza Ekalokasari, Bogor, Desember 2018 lalu.*/ANTARA
PENGELOLA supermarket menempel stiker pengumuman penerapan aturan Bogor Tanpa Kantong Plastik (Botak) di Lippo Plaza Ekalokasari, Bogor, Desember 2018 lalu.*/ANTARA

BOGOR, (PR).- Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengunggat Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ke Makamah Agung. Perwali tersebut dianggap tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor  18 tahun 2008 tentang tata kelola sampah. Di sisi lain Pemerintah Kota Bogor siap menghadapi tuntutan dan memenangkan gugatan tersebut.

Wakil Ketua Inaplas Budi Susanto mengatakan, tujuan dari gugatan tersebut  adalah mengoreksi isi dari Perwali 61/2018. Menurut Budi, pelarangan kantong plastik di Kota Bogor tidak hanya merugikan pengusaha plastik, tetapi juga industri daur ulang, dan asosiasi pemulung.

Menurut Budi, makanan dan kemasan menjadi industri utama di Indonesia. Jika keberadaan plastik dilarang, secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan terganggu. 

Budi menyebutkan, sebenarnya tidak hanya Kota Bogor saja yang akan digugat, beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Semarang dan Surabaya, serta Bali juga sedang dalam proses gugatan. Namun, aturan pelarangan kantong plastik di Kota Bogor, kata Budi, yang paling tidak sesuai dengan Undang-Undang Tata Kelola Sampah.

“Yang menggugat sebenarnya bukan Inaplas, kami sebagai asosiasi hanya mendengarkan aspirasi dari anggotanya.  Kami merasa perlu ditinjau lagi, karena jika terus diterapkan maka semakin banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan,”  ujar Budi kepada “PR”, Minggu, 14 April 2019.

Budi tak menampik saat ini plastik memang menyumbang sampah terbanyak d Indonesia. Namun,  sesuai Undang-Undang tata kelola sampah, pemerintah daerah seharusnya bisa memiliki tata kelola yang baik dalam pengurangan sampah.
  
Adanya pelarangan kantong plastik di Kota Bogor membuktikan bahwa Kota Bogor tidak memiliki manajemen pengelolaan sampah yang baik. Padahal, sampah dapat dikelola dengan baik melalui  manajemen sampah terintegrasi  atau yang dikenal dengan manajemen sampah zero (Masaro).

Budi mencontohkan beberapa daerah yang sudah mengaplikasikan Masaro. Beberapa di antaranya berada di Cirebon, Cilegon, Indramayu, Majalengka, dan Karawang.

Menurut Budi, dengan memberlakukan Masaro, pemerintah daerah  akan mendapatkan insentif lebih besar jika dibandingkan dengan menetapkan aturan pelarangan plastik.  

“Dengan inovasi, sampah plastik dapat diolah menjadi barang yang lebih berguna, misalnya minyak solar, campuran aspal, dan sebagainya. Pemda sebenarnya berkepentingan memajukan daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau hanya dengan melakukan pelarangan, berarti pemerintah sudah lalai mengelola sampah,” kata Budi.

Pemerintah daerah, kata Budi, perlu duduk bersama dengan semua pihak agar bisa mengatur tata kelola sampah yang baik.  Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga tetap berjalan tanpa merugikan pihak manapun.

“Kita cari solusi bersama, yang penting harus mengacu pada undang-undang sampah yang sesuai, jika manajemen sampah bisa diterapkan, kita bisa menghilangkan TPA dan TPS,” ucap Budi.***

Bagikan: