Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Badai petir, 28 ° C

Warga Tolak Penertiban Kolam Jaring Apung Jatiluhur

Hilmi Abdul Halim
FOTO ilustrasi keberadaan keramba jaring apung di Cirata.*/DOK. PR
FOTO ilustrasi keberadaan keramba jaring apung di Cirata.*/DOK. PR

PURWAKARTA, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunda rencana penertiban kolam jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. Rencana penertiban itu juga ditentang oleh Wakil Bupati Purwakarta Aming dan sejumlah warga pengelola KJA.

Penundaan tersebut diakui bukan akibat ada penolakan dari warga atau pemerintah daerah. "Sementara dihentikan sampai ada (hasil) kajian daya dukung perairan," kata Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas Provinsi Jawa Barat, Wardini Mulatsari, Kamis 11 April 2019.

Kajian tersebut rencananya akan melibatkan para ahli di bidang terkait dari unsur perguruan tinggi terkemuka. Dini menjelaskan, para peneliti tersebut akan menghitung jumlah KJA yang ideal dengah kondisi perairan yang ada.

Menurutnya, upaya pembatasan KJA yang akan dilakukan di kawasan Waduk Jatiluhur, Saguling, Cirata tidak bermaksud melarang secara menyeluruh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diakui hanya akan membatasi jumlahnya.

"Dampaknya ada kalau jumlah KJA melebihi daya dukung perairan. Kualitas air sudah pasti turun," kata Dini. Penurunan kualitas air juga dinilai akan menurunkan produktivitas KJA setempat. Sehingga, pembatasan KJA justru diharapkan akan memaksimalkannya.

Rencana pembatasan tersebut muncul seiring program Citarum Harum. Selain itu, upaya pemerintah provinsi setempat juga didukung moratorium KJA yang melarang adanya penambahan KJA baru, bahkan justru mengurangi jumlahnya.

Tidak sejutu

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta Aming menyatakan tak setuju apabila penertiban KJA di Waduk Jatiluhur dilakukan secara menyeluruh. Ia beralasan, pemerintah harus tetap memerhatikan perekonomian penduduk lokal yang bergantung pada KJA. 

"Sedari dulu warga sudah membudidayakan ikan di Waduk Jatiluhur," ujar Aming seusai peringatan hari air bersama Perum Jasa Tirta II di Waduk Jatiluhur. Ia meyakini banyak di antara warga pemilik KJA yang akan menolak rencana pemerintah provinsi tersebut.

Aming memerkirakan jumlah KJA yang berada di kawasan Waduk Jatiluhur mencapai 28 ribu unit. Keberadaannya dinilai sangat penting karena mayoritas pembudidaya dan pekerja di KJA berasal dari masyatakat lokal yang diperhitungkan mencapai puluhan ribu orang.

Salah seorang di antara pengelola KJA tersebut adalah keluarganya pribadi yang memiliki sebanyak 20 unit di Waduk Jatiluhur. Karena itu, Aming meminta pemerintah provinsi mengkaji ulang rencana penertiban KJA tersebut.

"Kalau mau ditertibkan itu lebih baik dipilih KJA yang dikelola oleh masyarakat luar Purwakarta dan yang sudah tidak aktif beroperasinya," kata Aming menyarankan. Ia sepakat, keberadaan KJA di Waduk Jatiluhur semakin banyak sehingga perlu dibatasi bahkan dikurangi jumlahnya.***

Bagikan: