Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 23.6 ° C

Tim Patroli Perlu Waspadai Benturan Antarmassa Pendukung

Tim Pikiran Rakyat
ANGGOTA Bawaslu Jawa Barat menghadiri apel Patroli Pengawasan Di Hari Tenang Pemilu 2019 bertempat di halaman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran.*/MUSLIH JERRY/KABAR PRIANGAN
ANGGOTA Bawaslu Jawa Barat menghadiri apel Patroli Pengawasan Di Hari Tenang Pemilu 2019 bertempat di halaman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran.*/MUSLIH JERRY/KABAR PRIANGAN

PARIGI,(PR).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran menggelar apel siaga patroli pengawasan antipolitik uang dimasa tenang pada Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Pangandaran,dihadiri perwakilan Bawaslu Jawa Barat,Asda I, Dishub, Polisi Pamong Praja dan stakholder lainnya bertempat di halaman Bawaslu Pangandaran, Jumat, 12 April 2019.

Anggota Bawaslu Jawa Barat, Loli Suhenti dalam sambutannya antara lain mengingat pentingnya patroli pengawasan antipolitik uang di masa tenang dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan kampanye (BK) dan sebelum memasuki hari pemungutan dan penghitungan suara, terlebih dahulu diperhadapkan dengan tugas masa tenang yang dimulai tanggal 14 hingga 16 April 2019.

"Masa ini, merupakan salah satu fase krusial dalam pelaksanaan pemilihan umum yang akan menyelesaikan koordinasi seluruh elemen bangsa termasuk di dalamnya Bawaslu dan peserta pemilu," ungkapnya. 

Berdasarkan pengalaman, baik dalam agenda pemilihan kepala daerah maupun agenda pemilu sebelumnya, masa tenang terkait dengan praktik-praktik kecurangan, uang politik, propaganda isu SARA, menyebarkan berita bohong untuk saling menjatuhkan di antara sesama peserta Pemilu. 

“Terkadang tak jarang terjadi benturan kekerasan antarmassa pendukung peserta Pemilu," ujarnya.  

Salah satu perdebatan klasik lainnya yang sering dibahas di setiap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, yaitu kecenderungan partisipasi peserta dan calon menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi politik, termasuk melibatkan uang dalam jumlah yang tidak sesuai untuk mempengaruhi pilihan masyarakat pemilih.

"Politik uang jelas-jelas melecehkan kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi serta meruntuhkan harkat martabat kemanusiaan," tuturnya kepada wartawan Kabar Priangan, Muslih Jerry. 

Pihaknya berharap, baik Bawaslu Provinsi, kabupaten/kota, maupun pengawas di tingkat kecamatan, desa kelurahan agar dapat membaca dan membaca dengan seksama setiap data yang tersaji dalam IKP 2019 untuk menuntun proses perencanaan dan mengendalikan di wilayah masing-masing.

"Mulai hari ini kita akan bergerak serempak di seluruh wilayah pengawasan," tambahnya. 

Selain itu, lanjutnya, penting juga bagi tim patroli agar dapat memahami dan memahami juga karakteristik sosial kemasyarakatan di wilayah patrolinya. Hal ini agar pengawas mampu memperbaiki kebijakan bagi pengawasan yang tepat tanpa menciderai tatanan dan nilai sosial kemasyarakatan yang ada.

“Kepada seluruh anggota tim patroli agar menghindari sikap-sikap arogansi saat menjalankan patroli pengawasan,” pungkasnya.***

Bagikan: