Pikiran Rakyat
USD Jual 14.288,00 Beli 13.988,00 | Sebagian berawan, 17.4 ° C

Hari Pencoblosan Sebagai Libur Nasional, Perusahaan yang Melanggar Bisa Kena Sanksi

Windiyati Retno Sumardiyani
Pemilu 2019/ANTARA
Pemilu 2019/ANTARA

BOGOR,(PR).- Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor mengintruksikan kepada seluruh perusahaan untuk meliburkan karyawannya pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) 2019 pada 17 Aprl 2019. Jika melanggar, perusahaan bisa dikenakan sanksi.

Pelaksana harian Wali Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, menuturkan,  Pemerintah Kota Bogor telah menyebarkan surat edaran menindaklanjuti Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia nomor 10/2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu 2019.  Isinya berkaitan dengan ketetapan  hari libur nasional pada Pemilu serentak nanti.  

Ade mengatakan, surat edaran yang telah disebarkan Kamis, 11 April 2019, itu harus segera ditindaklanjuti oleh semua organisasi perangkat daerah.  Lurah dan camat juga harus mengingormasikan kepada warganya.

“Kalau punishment itu tentu ada, kami minta seluruh perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk menyalurkan hak suaranya,” kata  Ade Sarip di Balai Kota Bogor, Jumat, 12 April 2019.

ILUSTRASI pencoblosan tps pemilu KPU pileg.*/DOK.PIKIRAN RAKYAT

Karyawan yang bekerja usai pencoblosan harus diberikan upah lembur

Ade mengatakan, bagi perusahaan yang harus memberikan pelayanan umum,  ada kompensasi bagi perusahaan tersebut untuk memperbolehkan karyawannya tetap bekerja. Namun, Ade meminta perusahaan dapat membuat kebijakan  yang memudahkan karyawannya menyalurkan hak pilihnya.

“Ya, pokoknya jangan sampai  karyawannya golput. Ini kan hajat demokrasi. Diatur saja, apakah bergantian dengan kerabatnya datang ke TPS sesuai formulir pencoblosan, atau pindah TPS. KPU juga sudah memberikan kesempatan pindah pilih kan kemarin,” ujar Ade.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor, Samson Purba, menyatakan, selain menyampaikan informasi melalui surat edaran,  Disnaker Kota Bogor juga sudah menyebarkan surat edaran tersebut melalui  media sosial.  Khusus untuk perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawannya pada 17 April 2019 nanti,  Disnaker Kota Bogor mengharuskan perusahaan tersebut untuk membayar upah lembur.

“Jika ada yang menyalahi aturan, silakan karyawan bisa lapor ke Disnaker Kota Bogor.  Intinya pada 17 April 2019 nanti, semua masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya,” kata Samson.***
 

Bagikan: