Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Masih Marak di Cianjur, Pengiriman Tenaga Kerja ke Timur Tengah Tanpa Dokumen Sah

Shofira Hanan
ILUSTRASI Pekerja Migran Indonesia.*/ DOK PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI Pekerja Migran Indonesia.*/ DOK PIKIRAN RAKYAT

CIANJUR, (PR).- Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) DPC kabupaten Cianjur menyoroti adanya rekrutmen perusahan jasa tenaga kerja luar negeri dengan pemberangkatan nonprosedural. Sistem tersebut, membuat calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) diberangkatkan dengan dokumen yang tidak sesuai ke luar negeri.

Hal itu terungkap usai banyaknya aduan permasalahan PMI ke negera penempatan Timur Tengah. Menurut informasi yang diperoleh, para calon PMI diiming-imingi dengan gaji besar dan visa syarikah (perusahaan). ”Tapi, visa syarikah itu cuma kamuflase. Nyatanya, calon PMI ini diberangkatkan dengan visa kunjungan,” kata Divisi Luar Negeri Astakira Cianjur, Sutisna, Rabu 3 April 2019.

Prosesnya, rata-rata dilakukan oleh para petugas rekrutmen (sponsor) Timur Tengah mengunakan perusahaan jasa tenaga kerja di Jakarta. Ia menjelaskan, para calon PMI itu tidak diberangkatkan berbekal visa bekerja dan tanpa menggunakan rekomendasi dari Disnakertrans setempat. Dengan kata lain, mereka diberangkatkan dengan prinsip "asal terbang".

Sutisna mengaku, hal tersebut sudah dikonfirmasikan kepada PMI yang mengalami masalah tersebut, yang saat ini masih berada di negeri orang. Lebih lanjut dikatakan, diduga para PMI bermasalah itu pun tidak dilengkapi dengan dokumen yang valid.

”Padahal dokumen itu juga menjadi salah satu persyaratan untuk membuat paspor. Tapi memang, dalam praktiknya banyak juga paspor bekas yang masih aktif tanggal penerbitannya lalu digunakan lagi oleh petugas rekrut dan PPTKIS untuk pemberangakatan PMI," ucapnya.

Ia mengungkapkan, pemberangkatan tenga kerja luar negeri ke Kawasan Timur Tengah dengan job nonformal atau sebagai asisten rumah tangga di Kabupaten Cianjur masih marak. Padahal sebenarnya, pemerintah sudah memberikan larangan melalui Kepmen Nomor 260 Tahun 2015 terkait penghentian sementara atau moratorium ke Kawasan Timur Tengah. Namun, rata-rata pengaduan tenaga kerja luar negeri ke asosiasi pun sampai saat ini berasal dari mereka yang ditempatkan di Timur Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Ali Hildan menambahkan, sejak enam bulan dirinya menjabat ada sekitar 128 pengaduan tenaga kerja luar negeri yang bermasalah. Menurut dia, rata-rata berupa kasus pemberangkatan PMI nonprosedural.

Sayangnya, tidak semua aduan tenaga kerja luar negeri ditindaklanjuti karena asosiasi pun terkendala perolehan dokumen. Akan tetapi, setidaknya hampir 70% aduan teradvokasi dan terselesaikan.

”Kami terus meminta bantuan ke pemerintah pusat, BNP2TKI, Kemenlu, KBRI dan DPP dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Saya juga berharap, ada pengawasan ketat dari pemerintah untuk meminimalkan permasalah PMI di kawasan Timteng,” ujar Ali.

Setidaknya, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya mampu berperan lebih untuk mengutamakan perlindungan PMI. Ali mengatakan, asosiasi akan terus mendukung dengan berperan pada pengawasan dan pencegahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Dwi Ambar mengatakan, keberadaan kantor imigrasi di wilayah Cianjur diharapkan dapat banyak membantu pihak terkait. Salah satunya mengenai PMI asal Cianjur yang hingga saat ini masih banyak diberangkatkan. ”Sebenarnya keberadaan kantor imigrasi ini juga kan memang kami upayakan, supaya pengawasan PMI Cianjur juga bisa terpantau lebih mudah,” ujar Dwi.

Ia menilai, pihak imigrasi dapat lebih melakukan pengawasan dan memastikan pendataan keluar masuknya PMI. Soalnya, selama ini menurut Dwi data yang disajikan BNP2TKI seringkali berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan. Ia menjelaskan, data yang disajikan banyak menampilkan jika PMI yang berangkat dari Cianjur berada dalam jumlah tinggi. Padahal, tidak bisa dipastikan semua tenaga kerja tersebut merupakan warga Cianjur.

”Angkanya juga seringkali beda, bisa sangat tinggi. Misalnya, pada 2016 disebutkan BNP2TKI kalau ada 2000-an PMI dari sini, padahal data dinas itu kurang dari seribu orang. Jumlahnya bahkan terus menurun drastis, sampai 512 orang pada 2018,” ujar dia.

Hal itu diklaim terjadi karena pertumbuhan industri di Cianjur dinilai banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, keberangkatan menjadi PMI juga terus menurun.***

Bagikan: