Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Langit umumnya cerah, 23 ° C

Pemerintah Dituntut Mencari Solusi Dampak Perubahan Iklim

Windiyati Retno Sumardiyani
ILUSTRASI petani menjadi pihak yang merugi saat terjadi perubahan iklim. */TATI PURNAWATI/ DOK.PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI petani menjadi pihak yang merugi saat terjadi perubahan iklim. */TATI PURNAWATI/ DOK.PIKIRAN RAKYAT

BOGOR, (PR).- Pemerintah harus segera mencari solusi menyikapi perubahan iklim yang berpengaruh pada kualitas padi mendekati masa panen.  Guru Besar Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor Muhammad Firdaus menuturkan, jatuhnya harga gabah yang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat terjadi akibat risiko perubahan iklim.

“Petani kan  menanam padi biasanya di awal musim hujan, sedangkan panen diprediksi pada saat hujan berkurang, tetapi sekarang ada perubahan iklim. Maret yang biasanya intensitas hujan berkurang justru menderu-deru, akibatnya kualitas gabah jadi rendah,” ujar  Muhammad Firdaus kepada “PR”, Kamis 28 Maret 2019.

Menurut Firdaus, sejauh ini harga gabah  masih ditentukan oleh perusahan penggilingan padi atau tengkulak.  Jika kualitas padi  jelek akibat kandungan airnya tinggi, maka harga gabah di pasar sudah pasti jauh.  Firdaus pun meminta pemerintah betul-betul serius menyikapi hal itu.  Pemerintah, menurut Firdaus, harus fokus memastikan bagaimana setelah produk padi dipanen, pemasarannya tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan tentunya menguntungkan petani.

“Itu bukan kerjaan kementan sendiri, tetapi  Bulog, Kemendag,  perekonomian, dan daerah juga harus memikirkan ke depannya seperti apa. Risiko akibat perubahan iklim itu sangat tinggi sekali,” kata Firdaus.

Bentuk badan pangan

Pemerintah pusat sebenarnya sudah memiliki banyak program, salah satunya serapan gabah (sergap).  Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi Badan Urusan Logistik (Bulog) yakni  terbatasnya infrastruktur pergudangan dan minimnya teknologi alat pengering gabah.  Firdaus pun mengingatkan pemerintah untuk segera membentuk badan pangan sebagai garda terdepan  untuk mengkoordinasikan semua kementerian yang  fokus pada stabilitas produksi,  distribusi, dan harga pangan.

“Bulog dan Kementan memang sudah berperan, tetapi dalam Undang-Undang pangan, sebenarnya ada  konsep badan pangan. Nah, badan pangan itu sampai sekarang belum dibentuk, seharusnya   badan pangan itu sudah dibentuk  untuk mengatasi permasalahan semacam ini,” ucap Firdaus.

Saat harga gabah jatuh, petani memang tidak dapat berbuat banyak.  Firdaus  mendorong pemerintah daerah untuk memberikan stimulan kepada petani yang merugi sehingga bisa kembali bersemangat untuk menanam padi. Semisal harga gabah jatuh menjadi Rp 3.800 per kilogram, pemerintah daerah bisa memberikan stimulan berupa tambahan pendanaan bagi petani minimal Rp 200 per kilogram. Hal tersebut, menurut Firdaus  tidak melanggar undang-undangan keuangan di Indonesia.

“Bupati dan gubernur jangan  hanya berkoar  saat kampanye saja, tetapi saat seperti ini tolong jangan diam. Subsidi dalam bentuk harga itu boleh sekali,  tidak harus pemda yang menyerap, tetapi bisa bantu subsidi,” kata Firdaus.

Menurut Firdaus, dari seluruh petani di Indonesia,  harga gabah jatuh paling banyak terdapat di Jawa Barat. Firdaus pun meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dapat turun tangan menangani persoalan ini.  Jika tidak memungkinkan menggunakan dana kedaruratan Provinsi Jabar, Ridwan Kamil dapat menyerap dana melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.***

 

Bagikan: