Pikiran Rakyat
USD Jual 14.628,00 Beli 14.328,00 | Sedikit awan, 25.8 ° C

Ditanya Soal Korupsi Dana Bansos, Uu Tetap Bergeming

Windiyati Retno Sumardiyani
UU Ruzhanul Ulum/ANTARA
UU Ruzhanul Ulum/ANTARA

BOGOR,(PR).- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum tetap bungkam perihal kasus pemotongan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya. Uu yang dijumpai pada peringatan HUT Satpol PP tingkat Jawa Barat di Lapangan Sempur, Kota Bogor, lebih memilih diam, dan buru-buru meninggalkan acara, ketika para pewarta memberondong pertanyaan tentang sikapnya yang memilih mangkir dari tiga persidangan kasus yang menyeret mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir dan 8 terdakwa lainnya.

Pertanyaan serupa yang dilontarkan “PR” di Kantor RRI Bogor juga tidak dijawab Uu. Mantan Bupati Tasikmalaya ini juga memilih masuk ke mobil saat “PR” mencoba  mengonfirmasi mengapa ia selalu mangkir dari persidangan.

"Maaf, saya takut salah jawab,” ucap Uu sembari memasuki mobil dinasnya.

Uu diketahui sudah tiga kali mangkir sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya. Penasehat hukum kasus terdakwa kasus pemotongan dana hibah Abdul Kodir, Bambang Lesmana  mengatakan, sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, seharusnya Uu Ruzhanul Ulum  bisa bersaksi dan memberikan contoh kepada masyarakat.

Uu juga dapat memberikan sanggahan atas keterangan tiga saksi yang menyebutkan bahwa pemotongan dana bansos tersebut berawal dari perintah mantan Bupati Tasikmalaya, yakni Uu yang meminta mencari dana untuk membiayai kegiatan Musabaqah Qiroatil Kutub dan pembagian hewan kurban yang tak masuk pos anggaran.

“Seharusnya sebagai wakil gubernur, beliau memang taat hukum. Beliau juga bisa memberikan sanggahan terkait keterangan saksi. Pak Uu bisa menjelaskan, bahwa dia hanya memerintahkan saja, dan Sekda dan Kabag Kesra salah menerjemahkan perintahnya, sehingga cari dana dengan jalan yang salah,”  ujar Bambang saat dihubungi “PR”.

Seperti diketahui, kasus tersebut berawal dari dugaan pemotongan dana hibah untuk 21 yayasan di Kabupaten Tasikmalaya pada anggaran 2017. Dana yang seharusnya diberikan secara utuh, ternyata dipotong oleh sekda dan stafnya. Yayasan hanya menerima 10 persen dari yang seharusnya diterima.***

Bagikan: