Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Sedikit awan, 25.1 ° C

Dana Alokasi Khusus Tidak Tepat Sasaran

Shofira Hanan
ILUSTRASI DAK.*/DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI DAK.*/DOK. PIKIRAN RAKYAT

CIANJUR, (PR).- Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2019 di Cianjur dinilai tidak tepat sasaran sejak beberapa tahun lalu. Akibatnya, banyak pihak meminta agar aparat penegak hukum mengusut lebih lanjut persoalan tersebut.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Oting Zaenal Mutaqqin mengatakan, sejak beberapa tahun lalu banyak terjadi negosiasi agar pihak sekolah bisa mendapatkan DAK pendidikan.

“Bisa dikatakan 50 persen kucuran DAK itu salah sasaran, kebanyakan untuk alokasi fisik sekolah. Dan saya juga bisa dikatakan tidak berdaya, karena tidak bisa melakukan revisi DAK,” ujar dia, Selasa 26 Maret 2019.

Oting menjelaskan, kondisi itu mengindikasikan adanya permainan dalam proses penerimaan DAK. Pasalnya, dia banyak mendapatkan informasi yang menyebutkan jika dana bantuan itu tidak dibagikan dengan semestinya.

Ia mengungkapkan, DAK yang sudah cair sejak beberapa waktu lalu justru didapatkan oleh sekolah-sekolah yang tidak terdesak kebutuhan pembangunan fisik. Oting menyebutkan, ada beberapa sekolah penerima DAK sebelumnya yang kembali memperoleh dana tersebut tahun ini.

“Bisa digambarkan begini, sekolah satu ini sudah membangun ruang kelas baru. Tapi ternyata sekolah yang sama mendapat DAK lagi tahun ini, padahal dana sebelumnya saja belum habis terpakai,” ucapnya.

Padahal, banyak sekolah lain dengan kondisi yang lebih parah tidak menerima bantuan DAK pendidikan. Tidak heran, jika akhirnya pembagian dana tersebut dipertanyakan banyak pihak.

Menurut Oting, seharusnya DAK dibagikan berdasarkan prioritas kebutuhan setiap sekolah. Akan tetapi, tahapan pencairan dana yang sudah telanjur terjadi saat ini, melewatkan hal tersebut dan bisa dikatakan jika teknis pertimbangannya tidak benar-benar dipahami.

“Permainannya ini sudah terlalu kotor. Kalaupun di revisi, akan sulit karena berbeda dengan DAU. Perbaikan DAK akan memakan waktu lama, sebab tidak tahu kapan SK bisa turun dan pencairan selanjutnya bisa diterima lagi,” kata Oting.

Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan aparat penegak bisa membongkar permasalahan DAK yang dianggap melenceng dari aturan tersebut. Setidaknya, harus segera dipastikan titik persoalannya sejak lima tahun ke belakang.

Pemotongan DAK memberatkan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Sapturo mengungkapkan, pemotongan DAK pendidikan oleh pusat dinilai akan memberatkan Cianjur dalam menata bidang pendidikan.

Ia menjelaskan, pemangkasan DAK pendidikan mencapai sekitar 60 persen, dimana yang semula sebesar Rp 56 miliar di 2018, menjadi hanya Rp 22 miliar di 2019 ini.

“Besaran pemangkasan tersebut akan berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan di Cianjur. Apalagi, prestasi dan posisi bidang pendidikan Cianjur saat ini masih berada di peringkat bawah,” kata dia.

Menurut Sapturo, di satu sisi Cianjur diharuskan mengejar target peningkatan tapi sekaligus dihadapkan dengan dukungan  anggaran yang terbatas. Ia juga menyatakan, sejumlah faktor yang mempengaruhi pemangkasan DAK untuk Cianjur.***

Bagikan: