Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Sedikit awan, 25.1 ° C

Bupati Sumedang Janjikan Hadiah Umrah untuk Kolektor PBB

Adang Jukardi
BUPATI Sumedang menjanjikan hadiah umrah kepada kolektor PBB, kades dan camat yang kinerjanya bagus dalam pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan, serta mencapai target.*/ADANG JUKARDI/PR
BUPATI Sumedang menjanjikan hadiah umrah kepada kolektor PBB, kades dan camat yang kinerjanya bagus dalam pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan, serta mencapai target.*/ADANG JUKARDI/PR

SUMEDANG, (PR).- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjanjikan akan memberikan hadiah umrah kepada kolektor Pajak Bumi dan Bangunan, kepala desa, dan camat. Hadiah itu disiapkan bagi mereka yang kinerjanya bagus dalam pemungutan PBB dari masyarakat pemilik lahan dan bangunan (wajib pajak), serta mencapai target. 

“Pemberian hadiah umrah ini sebagai bentuk penghargaan, sekaligus memotivasi para kolektor, kades dan camat supaya pemungutan PBB dari masyarakat lebih cepat lagi dan mencapai target. Kalau berhasil, jumlah penerima hadiah umrahnya bisa ditambah lagi pada perubahan APBD nanti,” kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di sela-sela kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2019 di Aula Asia Plaza Sumedang, Kamis, 21 Maret 2019. 

Tak hanya hadiah umrah saja, insentif bagi para kolektor PBB tahun depan juga akan dinaikan. Dari tahun ini Rp 3.000 per lembar SPPT PBB, tahun depan naik menjadi Rp 5.000 per lembar SPPT PBB. 

“Kenaikan insentif ini diharapkan bisa menjadi rangsangan bagi para kolektor guna meningkatkan kinerjanya dalam memungut PBB dari masyarakat dengan cepat,” tuturnya.  

Menurut dia, keberhasilan para kolektor, kades dan camat dalam memungut PBB disertai kesadaran masyarakat membayar PBB, dinilai sangat penting. Pasalnya, setoran PBB dari masyarakat akan digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan di Kab. Sumedang. 

Melalui pembayaran PBB itu, dapat membantu kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, para kolektor, kades dan camat harus lebih semangat dan cepat dalam memungut PBB. 

Bahkan bagi para camat, pencapaian target penarikan PBB menjadi salah satu indikator penilaian kinerja. Para kepala desa bersama kolektor pun, harus secepatnya memungut PBB. Sebab, 10% dana dari PBB juga akan mengalir ke desa.

“Apalagi pendapatan PBB tahun 2018  belum mencapai target, yakni senilai 94%. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk melakukan berbagai perbaikan,” kata Dony.  

Lebih jauh ia menjelaskan, kolektor, kades dan camat, ke depan dituntut lebih kreatif dan semangat. Sebab, potensi pendapatan PBB cukup besar dengan kehadiran jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan). Apalagi, sebagian besar ruas jalan tol masuk ke wilayah Kab. Sumedang. 
Kontribusi PBB dari Waduk Jatigede beserta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pun akan besar pula.  “Contoh di Purwakarta. Pendapatan PBB dari Bendungan Jatiluhur saja mencapai Rp 6 miliar. Makanya, motivasi dan kreativitas pemungutan PBB harus lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Penangguhan

Disinggung soal tidak tercapainya target penerimaan pendapatan PBB tahun 2018,  Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kab. Sumedang, Ramdan R Dedy mengatakan, kondisi itu karena ada beberapa penangguhan pembayaran PBB dari sejumlah  wajib pajak. Salah satunya dari manajemen apartemen Skyland di Jatinangor. 

Seharusnya, PBB apartemen tersebut dibayar Desember 2018, namun baru dibayar Februari 2019. 

“Ada juga penangguhan dari masyarakat  di beberapa desa. Akan tetapi, Skyland yang paling besar. Dengan penangguhan itu, otomatis pihak Skyland terkena denda. Akan tetapi dendanya sekalian sudah dibayar juga,” katanya.

Kendala lainnya, kata dia, terkadang para kolektor telat menyetorkan pembayaran PBB dari masyarakat kepada Bappenda. Padahal, pembayaran dari masyarakatnya relatif cepat dan lancar. Kondisi itu yang akan dibenahi.  

Pembenahan misalnya dilakukan dengan kemudahan masyarakat membayar langsung ke kantor Bappenda. “Bahkan mereka bisa mengecek langsung, apakah PBB yang dibayarnya melalui kolektor sudah disetorkan ke Bappenda atau belum?” ucap Ramdan.

Mengenai insentif para kolektor bisa dinaikan lagi lebih dari Rp 5.000 per lembar SPPT PBB, Ramdan mengatakan, untuk saat ini belum bisa karena  anggarannya terbatas. Lagipula, jika insentif tahun depan jadi dinaikan dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 per lembar SPPT PBB, anggaran yang dikeluarkan akan cukup besar, yaitu hampir Rp 4 miliar. 

Anggaran itu dari SPPT yang diterbitkan 815.220 lembar. “Tadi kata pak Bupati, rencana kenaikan insentifnya sampai Rp 5.000 per lembar dulu. Nanti kalau penerimaan PBB-nya bertambah hingga menembus Rp 100 miliar, kemungkinan bisa dinaikan lagi,” ujarnya.***

Bagikan: