Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 22.1 ° C

58 Jenis Pungli Viral di Medsos, tapi Bukan dari Satgas Saber Pungli

Nuryaman
KEGIATAN Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pada Insan Pers Media Cetak dan Elektronik Kabupaten Kuningan digelar di Wisma Permata Kabupaten Kuningan, Kamis 21 Maret 2019.*/NURYAMAN/PR
KEGIATAN Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pada Insan Pers Media Cetak dan Elektronik Kabupaten Kuningan digelar di Wisma Permata Kabupaten Kuningan, Kamis 21 Maret 2019.*/NURYAMAN/PR

KUNINGAN, (PR).- Pungutan biaya study tour bagi anak-anak sekolah tidak memiliki dasar hukum dan sampai saat ini tidak didukung anggaran dari pemerintah. Sementara di sisi lain study tour masih dianggap perlu untuk mendukung peningkatan wawasan anak-anak sekolah, sehingga untuk melakukan kegiatan itu pihak sekolah biasanya memungut biayanya dari murid atau orangtua murid.

Sekretaris 3 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Jawa Barat Otong Hendra Rahayu, menyebutkan karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak mendapat dukungan anggaran pemerintah, pungutan biaya kepada murid atau orang tua murid untuk kegiatan study tour itu termasuk kategori pungutan liar (pungli). 

Namun, jika study tour itu memang dinilai perlu dilakukan untuk menunjang peningkatan wawasan siswa terkait materi pendidikan sekolah, pungutan biaya dari sekolah untuk itu masih bisa ditoleransi bukan sebagai bentuk pungli, dengan syarat pungutan itu harus memenuhi rambu-rambu mengacu pada saran tindak yang telah dibuat dan disebarluaskan Satgas Saber Pungli Jabar hasil musyawarah Fokus Group Discusion (FGD) di Satgas Saber Pungi Jabar.

Hal itu diungkapkan Otong Henrda Rahayu, yang hadir sebagai salah satu nara sumber dalam acara Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Pada Insan Pers Media Cetak dan Elektronik Kabupaten Kuningan di Wisma Permata Kabupaten Kuningan, Kamis 21 Maret 2019. Acara tersebut digelar Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Kuningan dari sekitar pukul 8.00 hingga 13.00 dan dibuka secara resmi oleh Ketua Unit Pemperantasan Pungutan Liar Kabupaten Kuningan yang juga Wakil Kepala Kepolisian Resor Kuningan Agus Syafrudin. 

Dalam acara tersebut, penyelenggara juga menghadirkan dua dua orang pemateri dari Satgas Saber Pungli Jabar. Terdiri atas Kepala Bidang Operasi Harso Pujo Hartono, dan Kepala Bidang Data dan Informasi M Yudi Ahadiyat.

Terkait sudy tour sekolah, dalam paparan materi maupun ketika menjawab pertanyaan “PR” dalam sesi tanya jawab, Otong Hendra Rahayu menyebutkan, pungutan biaya study tour sekolah merupakan salah satu dari puluhan jenis pungli yang selama ini ditenggarai banyak dilakukan di sekolah-sekolah. Namun, tuturnya, study tour sekolah itu memang masih dianggap penting juga dilakukan untuk menambah wawasan anak-anak sekolah.

“Hasil pencarian di google pungutan liar di sekolah ada 58 jenis. Informasi ini bukan dari Satgas Saber Pungli, bukan juga dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, tetapi viral di media sosial (medsos),” ujarnya.

Saran dari musyawarah 

Menyikapi itu, ujarnya lebih lanjut, Satgas Saber Pungli Jabar telah membuat dan menyebarluaskan saran tindak  hasil musyawaah FGD Saber Pungli Jabar. Saran tindak dimaksud berisi rambu-rambu acuan di antaranya bagi sekolah yang akan mengadakan study tour dengan memungut biayanya dari murid atau orang tua murid.

Misalnya untuk study tour sekolah. Study tour jelas dibutuhkan oleh anak didik, tetapi anggaranya tidak ada. Apa salahnya bila kita toleransi study tour bisa dilakukan dengan cara-cara mengikuti rambu-rambu saran tindak. Kalau keluar dari rambu-rambu kena tilang,” katanya.

Melalui saran tindak itu, Saber Pungli Jabar menyarankan selain harus melalui musyawarah para pihak di sekolah, pelaksanaan pemungutan biaya dan pelaksanaan study tour atas dasar hasil musyawarah itu pun harus mendapat dulu izin dari kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota setempat. Dan, musyawarah rencana study tour serta pembiayaanya itu pun harus mengundang serta diikuti semua orang tua murid bersangkutan, tanpa diwakilkan.

“Dalam musyawarah itu orang tua murid buat surat pernyataan misalkan saya tidak keberatan. Kalau keberatan atau tidak mampu, bantu. Buatkan berita acaranya, notulensinya, dokumentasikan, daftar hadirnya. Hasilnya kemudian jangan disimpan di meja kepala sekoah atau di sekolah tetapi usulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan itu mencantumkan di antaranya bahwa biaya yang akan dikumpulkan berapa. Prinsipnya yang tidak mampu jangan dipungut. Sebelum ada persetujuan dari Kepala Dinas  sekolah jangan dulu melakukan pungutan biaya. Kalau sudah pungut sebelum ada persetujuan itu bisa kami OTT (Operas Tangkap Tangan), itu sudah pungli,” ujarnya.

Otong menambahkan, kalau sudah persetujuan, dalam surat persetujuan itu sebutkan juga bahwa itu mengikuti saran tindak dari FGD Saber Pungli Jabar. Kemudian setelah study tour, buat laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya dan laporan mengenai hasil-hasil yang diperoleh murid dari study tournya.

Ia mengegaskan, saran tindak itu bukan hukum positif, tetapi hanya memberikan solusi toleransi  pungutan biaya untuk kegiatan sekolah yang dianggap perlu tetapi tidak ada anggaran dari pemerintah.***
 

Bagikan: