Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 31 ° C

29.200 Kendaraan Bermotor di Pangandaran Masih Menunggak Pajak

Agus Kusnadi
Ilustrasi.*/DOK. PR
Ilustrasi.*/DOK. PR

PANGANDARAN,(PR).- Sebanyak 29.200 kendaraan bermotor di Kabupaten Pangandaran yang menunggak pajak atau Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di tahun 2018. Terdiri dari kendaraan roda dua, roda empat, dan diantaranya kendaraan dinas.

"422 kendaraan diantaranya merupakan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran," ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Pangandaran, Ahmad Antoni, kepada wartawan Kabar Priangan Agus Kusnadi, Kamis, 21 Maret 2019.

Meski masih ada kendaraan bermotor yang belum melakukan pendaftaran ulang pajak kendaraannya, kata Antoni, target pendapatan pajak dari Rp 23.453.000.000 sudah tercapai Rp 25.167.647.900 atau 107,31 persen. "Alhamdulillah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, Pangandaran mendapat juara umum untuk pencapaian target pajak kendaraan tahun 2018 kemarin," ucapnya.

Melihat potensi kendaraan yang ada di Kabupaten Pangandaran di tahun 2019 yang berjumlah 91.956 unit, pihaknya akan menggenjot pajak selain melalui peningkatan pelayanan melalui Samsat Keliling dan Samsat Desa, juga melalui program Samsat Jawa Barat Ngabret (Samsat Jabret) yang bekerjasama dengan pihak BUMN dan pemerintah daerah.

"Kita akan melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Dibantu dengan surat edaran dari Bupati Pangandaran," ujarnya.

Menurut Antoni, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak kendaraan. Ini karena, dari target yang dicapainya ada bagi hasil untuk pembangunan di Kabupaten Pangandaran. "Tahun 2018 Dispenda Jabar telah menyumbangkan ke Pangandaran sebesar 41 miliar, bahkan tahun 2019 kita targetkan sebesar 42 miliar dari bagi hasil tadi," ujarnya.

Antoni merinci, bagi hasil sebesar 41 miliar tadi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan sewa tanah dan bangunan.

"Contohnya dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dengan kita membeli BBM di 8 pom bensin yang ada di Kabupaten Pangandaran secara langsung itu merupakan PAD untuk Pangandaran," ujarnya.***

Bagikan: