Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Badai petir, 22.3 ° C

Kota Cirebon Deklarasikan Zona Integritas

Ani Nunung Aryani
ILUSTRASI zona integritas.*/ DOK.PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI zona integritas.*/ DOK.PIKIRAN RAKYAT

CIREBON, (PR).- Pemkot Cirebon mendeklarasikan diri sebagai zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Deklarasi dilakukan melalui pencanangan pembangunan zona integritas  menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani oleh Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis, Rabu 20 Maret 2017.

Pencanangan ditandai dengan pembacaan komitmen pembangunan ZI oleh wali kota bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD).

Wali Kota Nashrudin Azis mengakui, untuk menuju ke arah itu pasti sulit. Namun, susah bukan berarti tidak bisa. Azis pun optimistis dengan bekal keyakinan dan komitmen serta upaya nyata yang konsisten, tidak ada yang sulit untuk diwujudkan.

“Hal yang juga tidak boleh diabaikan karena sangat dibutuhkan adalah, dukungan dan sinergi pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Azis.

Secara formal pencanangan ditandai dengan penandatangan ZI antara wali kota dengan seluruh kepala SKPD. Pada kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan pada wall of integrity bersama dengan wali kota, Forkopimda dan pihak terkait lainnya.

Pemkot Cirebon mengambil langkah tersebut karena terinspirasi oleh komitmen serupa yang dilakukan berbagai instansi vertikal di Kota Cirebon.

“Kami pun termotivasi untuk melakukan hal yang sama,” ungkap Azis.

Harapannya, kata Azis, agar jalannya pemerintahan di Kota Cirebon menjadi lebih baik lagi.

Untuk tahap awal, katanya, unit yang dipilih yaitu unit yang memberikan pelayanan langsung kepada publik. Seperti Disdukcapil, kecamatan, kelurahan dan perizinan.

“Tapi ke depannya, semua dinas,” ungkap Azis. Azis pun berpesan kepada petugas yang memberikan pelayanan kepada warga, untuk memiliki ilmu ikhlas.

“Dengan ilmu ikhlas tidak akan ada yang namanya mempersulit warga. Tidak akan ada yang namanya pungli,” ungkap Azis menegaskan.

Menurut Kepala Bagian Administrasi dan Pelaporan Kemenpan dan RB, Aan Syaiful Ambia, meskipun ZI merupakan program dari pemerintah pusat, namun faktanya saat ini hanya sedikit Pemda Kota maupun Kabupaten di Indonesia yang sudah berani mencanangkannya.

 “Selama ini kebanyakan dilakukan oleh kementerian dan provinsi. Terbanyak di Kepolisian Republik Indonesia,” ungkap Aan yang hadir pada pencanangan. ***

Bagikan: