Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Sedikit awan, 20.1 ° C

Bupati Majalengka Turunkan Nilai Pajak di Sembilan Kecamatan

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI pajak.*/DOK. PR
ILUSTRASI pajak.*/DOK. PR

MAJALENGKA,(PR).- Pemerintah Kabupaten Majalengka menurunkan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 25 persen. Penurunan itu berlaku untuk sembilan kecamatan yang nilai pajaknya sempat dinaikan dan kemudian dikeluhkan wajib pajak. Hal itu telah membuat banyak wajib pajak yang menolak melakukan kewajibannya membayar PBB.

Kesembilan kecamatan yang sebelumnya mengalami kenaikan nilai PBB adalah Kertajati, Kadipaten, Jatitujuh, Ligung, Kasokandel, Jatiwangi, Dawuan, Sumberjaya, dan Palasah yang sebagian diantaranya menjadi kawasan industri dan kawasan aerocity. Penurunan nilai pajak itu merupakan salah satu janji kampanye yang disampaikan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, dan Wakil Bupati Majalengka,Tarsono D Mardiana, saat pemilihan kepala daerah yang lalu.

Karna mengatakan, berdasarkan perhitungan, pengurangan 25 persen tersebut mencapai nominal sekitar Rp6,5 miliar. Target PBB pun menurun menjadi sekitar Rp19,5 miliar, seperti yang dilaporkan Tati Purnawati dari Kabar Cirebon.

"Dengan adanya pengurangan nilai pajak ini, para kepala desa harus berupaya membujuk masyarakat wajib pajak agar segera melunasi PBB-nya, karena saat ini tidak ada alasan PBB mereka mahal setelah terjadi pengurangan yang cukup signifikan,“ ungkap Karna.

Ia menambahkan, keringanan PBB bagi masyarakat di sembilan kecamatan itu merupakan realisasi dari janji kampanye berdasarkan aspirasi yang diserap dalam pemilihan bupati 2018. Ia pun mengharapkan masyarakat dapat membayar PBB dengan nilai tertagih yang lebih ringan.

Logo Kabupaten Majalengka/DOK. PR

Kepala Desa mendapat insentif

Sementara itu diinformasikan, Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun ini menargetkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan kurang lebih sebesar Rp70 miliar. Angka tersebut diraih setelah dilakukan penurunan nilai pajak untuk sembilan kecamatan.

Dari perolehan pajak tersebut, Pemkab Majalengka juga akan mengembalikan dana yang disetor kepada aparat desa, sebagai insentif mereka yang sebelumnya sempat ditiadakan. Dengan adanya insentif, diharapkan semua aparat desa bisa lebih terangsang untuk menagih pajak kepada wajib pajak.

Camat Ligung, Maman Komarudin, menyatakan bahwa ia mengapresiasi adanya penurunan pajak bagi wajib pajak. Kebijakan ini diharapkan membuat para wajib pajak bersedia melunasi seluruh tagihan, termasuk tagihan PBB tahun lalu bagi yang belum membayar.

“Kalau sebelumnya wajib pajak mengaku keberatan karena terlalu tingginya nilai tagihan, kini beban mereka berkurang, karenanya pembayaran bisa segera dilunasi. Bagi para kepala desa juga tidak ada alasan enggan menagih pajak karena mereka mendapatkan insentif,” kata Maman.***

Bagikan: