Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Umumnya berawan, 21.4 ° C

Bekerja di Karawang, WNA Juga Harus Tinggal di Karawang

Dodo Rihanto
SEJUMLAH  apartemen yang ada di kawasan Kab. Karawang disiapkan untuk mendukung keberadaan industeri di daerah tersebut.*/DODO RIHANTO/PR
SEJUMLAH apartemen yang ada di kawasan Kab. Karawang disiapkan untuk mendukung keberadaan industeri di daerah tersebut.*/DODO RIHANTO/PR

KARAWANG, (PR).- Pemerintah Kabupaten Karawang bakal mewajibkan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di zona dan kawasan industri di Karawang untuk tinggal di daerah tersebut. Hal itu dilakukan guna mendongkrak tingkat hunian hotel dan apartemen di daerah lumbung padi itu.

"Selama ini banyak ekspatriat yang bekerja di Karawang, tapi tinggalnya di luar daerah, seperti Jakarta dan Bekasi. Padahal di Karawang juga banyak hotel berbintang atau apartemen berkelas internasional," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Disnakertrans) Karawang, Ahmad Suroto, ketika ditemui di kantornya, Rabu, 20 Maret 2019. 

Menurut Suroto, jika mereka menolak tinggal di Karawang, maka para pekerja asing ini tidak akan tercatat sebagai tenaga kerja asing di Karawang. 

"Kami kira cukup adil jika kebijakan ini diterapkan. Masa sih cari uang di Karawang tapi belanja dan tingganya di luar daerah," kata Suroto.

Disebutkan, para pekerja asing itu bisa sewa hotel atau apartemen yang sudah banyak berdiri di Karawang. Fasilitas tersebut memang disiapkan untuk mendukung keberadaan industri di Karawang.

Menurut Suroto, berdasarkan data yang dimiliki Disnakertrans, saat ini ada sekira 3.500 ekspatriat yang bekerja di Karawang. Namun, yang tinggal dan menetap di Karawang hanya sekitar 500 ekspatriat saja. 

Dijelaskan, jika semua pekerja asing tinggal di Karawang, maka perekonomian di Karawang bakal lebih tumbuh dari berbagai sektor. Mereka kebanyakan berasal dari negara Jepang, Tiongkok, Korea, dan Jerman. 

"Tingkat hunian hotel dan apartemen akan meningkat, termasuk juga restoran dan tempat wisata," kata Suroto.

Menurut Suroto, untuk menerapkan kebijakan itu, pihak Disnakertrans akan mulai melakukan pendataan pekerja asing di setiap kawasan dan zona industri. Selain itu, pihaknya akan mengundang para pimpinan perusahaan yang mempekerjakan orang asing untuk membahas soal tersebut. 

"Kami akan mengundang mereka pada 26 Maret 2019 untuk mensosialisasikan hal ini," katanya.***

Bagikan: