Pikiran Rakyat
USD Jual 14.080,00 Beli 13.780,00 | Umumnya cerah, 28.4 ° C

Konflik Membayangi Kampanye Terbuka dengan Sistem Zonasi

Hilmi Abdul Halim
KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan peserta pemilu 2019 melakukan rapat perencanaan kampanye rapat umum di kantor KPU Purwakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sistem zonasi pada kampanye rapat umum menimbulkan potensi konflik, tapi peserta kampanye diminta untuk mengikuti semua aturan.*/HILMI ABDUL HALIM/PR
KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan peserta pemilu 2019 melakukan rapat perencanaan kampanye rapat umum di kantor KPU Purwakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sistem zonasi pada kampanye rapat umum menimbulkan potensi konflik, tapi peserta kampanye diminta untuk mengikuti semua aturan.*/HILMI ABDUL HALIM/PR

PURWAKARTA, (PR).- Peserta Pemilihan Umum 2019 mulai melakukan kampanye rapat umum mulai Minggu 24 Maret 2019 hingga 20 hari selanjutnya. Pelaksanaan kampanye dengan sistem zonasi masih memiliki potensi terjadinya konflik antarpendukung calon presiden maupun calon anggota legislatif.

"Potensi gesekan (antarpendukung) ada, terutama di daerah pemilihan yang banyak calon legislatifnya," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, Ahmad Ikhsan Faturrahman, Selasa 19 Maret 2019.

Ia menyampaikannya dalam rapat perencanaan kampanye rapat umum di kantor KPU Purwakarta.

Di Purwakarta, potensi konflik diakui berada di daerah pemilihan (dapil) II untuk pemilihan anggota DPRD Purwakarta. Menurut Ahmad Ikhsan Faturrahman, terdapat beberapa caleg yang memiliki basis pendukung fanatik di dapil tersebut dan mereka dipastikan akan berkampanye serentak sesuai sistem zonasi yang ada.

Berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 595, wilayah Jawa Barat termasuk zona A. "Di zona A, kampanye rapat umum akan dimulai dengan koalisi partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno pada tanggal 24-25 (Maret 2019), lalu 26-27 giliran partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin dan begitu seterusnya," kata Ahmad Ikhsan Faturrahman.

Dia mengatakan, masing-masing kubu pendukung pasangan calon presiden mendapatkan giliran dua hari secara bergantian selama masa kampanye. Sementara itu, teknis kampanyenya diserahkan pada masing-masing partai politik yang tergabung dalam koalisinya.

"Jadi, KPU (Purwakarta) hanya menyediakan tempatnya yang tersebar di 17 kecamatan yang ada. Silakan nantinya partai-partai itu yang mengatur teknisnya bagaimana," ujar Ahmad Ikhsan Faturrahman.

Pemilu 2019/ANTARA

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos menyatakan, sistem zonasi yang baru diterapkan dalam Pemilu 2019 memiliki potensi konflik yang besar.

"Sistem kampanye kali ini memungkinkan akan ada 5-10 partai politik berkampanye dalam satu hari yang sama. Maka, hal ini berpotensi menimbulkan gesekan di lapangan," katanya.

Apalagi, kata Oyang Este Binos, KPU tidak sampai menentukan lokasi-lokasi yang akan digunakan berkampanye. Pada Pemilu sebelumnya, kampanye rapat umum biasa dibagi di setiap dapil sehingga di satu wilayah tidak ada kegiatan kampanye partai politik lain.

Ikuti aturan

Oyang Este Binos berpesan agar para peserta kampanye tidak melanggar aturan Pemilu saat kampanye terbuka. Salah satunya adalah dengan tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye rapat umum tersebut.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memutuskan akan memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019 namun dengan syarat OSO harus mundur dari Hanura atau pengurus partai politik, serta KPU telah siap menyelenggarakan debat kandidat pertama dan akan mengundang 500 tamu undangan.*/ANTARA

Dalam rapat itu, kepolisian yang menjadi tim pengamanan pemilu juga meminta seluruh peserta kampanye mengikuti aturan yang ada. Kepala Satuan Intel Polisi Resor Purwakarta Ajun Komisaris Narkum Sukmadiraja bahkan mengancam akan menindak peserta yang melanggar aturan lalu lintas maupun tindak pidana lain.

Selain itu, Narkum Sukmadiraja menyampaikan bahwa setiap kelompok yang akan berkampanye diharapkan melaporkan rencananya lebih awal. Selain lokasi kampanye, dia meminta panitia pelaksana melaporkan rute arak-arakan kendaraan dan seluruh rangkaian kegiatannya.

"Kami minta peserta kampanye dari koalisi maupun calon anggota legislatif yang akan melakukan kegiatan, menyampaikan surat pemberitahuan awal. Maksimal tujuh hari sebelumnya," kata Narkum Sukmadiraja. Pemberitahuan itu diakuinya untuk memetakan potensi konflik di lapangan.***

Bagikan: