Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Umumnya berawan, 21.4 ° C

Tiap Kelurahan di Kota Bogor Beroleh Rp 370 Juta

Windiyati Retno Sumardiyani
PERANGKAT kelurahan se Kota Bogor mengikuti rapat koordinasi optimalisasi penggunaan dana kelurahan di Gedung Paseban Sri Baduga, Kota Bogor, Senin, 18 Maret 2019. Pemerintah pusat mengucurkan Rp 3 triliun dana kelurahan untuk 8000 lebih kelurahan di Indonesia. */WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR
PERANGKAT kelurahan se Kota Bogor mengikuti rapat koordinasi optimalisasi penggunaan dana kelurahan di Gedung Paseban Sri Baduga, Kota Bogor, Senin, 18 Maret 2019. Pemerintah pusat mengucurkan Rp 3 triliun dana kelurahan untuk 8000 lebih kelurahan di Indonesia. */WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

BOGOR,(PR).- Kelurahan yang mendapatkan dana kelurahan dianjurkan melaksanakan pembangunan secara swakelola. Dengan demikian, anggaran dana kelurahan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dapat berputar dan dinikmati oleh masyarakat kelurahan. 

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Bina Administrasi kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Edi Subowo dalam Optimalisasi dan Tertib Administrasi Penggunaan Dana Kelurahan Kota Bogor di Gedung Paseban Sri Baduga, Kota Bogor, Senin 18 Maret 2019. 

“Kami menganjurkan untuk swakelola. Kalau lelang kita enggak tahu yang menang dari mana. Kebijakan pemerintah agar dana diswakelolakan itu kan agar dana kelurahan berputar di situ, jadi nanti materialnya menggunakan dana setempat, kalau ada pekerja yang mengerjakan ya masyarakat lokal,” tutur Edi.

Menurut Edi,  pada 2019 ini, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp 3 triliun kepada 8.000 lebih kelurahan di Indonesia. Penerima dana kelurahan dibagi menjadi tiga kategori yakni kelurahan dengan intervensi tinggi, sedang, dan kurang memerlukan intervensi. Pada kelurahan dengan intervensi tinggi, anggaran yang diterima kurang lebih Rp 375 juta, sementara intervensi sedang Rp 360 juta, dan rendah Rp 351 juta.

“Pencairannya dua kali dari pemerintah. Sekarang sudah mulai pencairan, pemerintah daerah bisa buat juknisnya. Untuk Kota Bogor masuk golongan intervensi sedang, rata-rata per kelurahan dapat Rp 370 juta,” kata Edi.

Terkait penggunaan dana kelurahan, Edi memaparkan dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana diutamakan untuk  bangunan yang belum tersedia di kelurahan. “Bisa juga digunakan untuk memperbaiki sarana yang ada, masuknya untuk anggaran perawatan,” ucap Edi.

Mengenai pengawasan penggunaan dana kelurahan, Edi menyatakan, fungsi pengawasan internal perlu ditingkatkan. Camat dan Inspektorat diharapkan paling berperan dalam pengawasan pelaksanaan dana kelurahan.

Terkait potensi penyalahgunaan dana kelurahan, Edi memastikan dana kelurahan akan minim diselewengkan. Pasalnya, dana kelurahan tidak sebanyak dana desa, dan dikelola langsung oleh aparatur sipil negara.

“Karakteristik desa dan kelurahan itu berbeda, dari perangkatnya, keberadaanya juga di kota. Komunikasinya lebih baik, untuk berdiskusi juga lebih lancar. Kalau desa memang perlu banyak perbaikan,” ujar Edi.

Rp 25 miliar

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Pemerintah Kota Bogor, Hanafi mengatakan, Kota Bogor mendapatkan Rp  25.169.384.000 dana kelurahan dari pemerintah pusat.  Sebanyak 68 kelurahan di Kota Bogor akan mendapatkan Rp 370.138.000.

Terkait prioritas penggunaan, Hanafi menyatakan, sebanyak 14 kelurahan yang bersinggungan langsung dengan Sungai Ciliwung diharapkan dapat memprioritaskan dana kelurahan untuk menunjang program naturalisasi Ciliwung.

“Kami tidak membatasi berapa persentasi fisik dan berapa pemberdayaan. Untuk 14 kelurahan kami minta diprioritaskan anggaran untuk Ciliwung, tetapi bukan berarti yang lain diabaikan, ada skala prioritasnya,” kata Hanafi.

Mengenai anjuran penggunaan dana secara swakelola, Hanafi menyatakan, berdasarkan Permendagri 130/2018 tidak ada penekanan bahwa penggunaan dana kelurahan harus swakelola. Oleh karena itu, pemerintah tetap mengacu pada peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa. “Tergantung jenis pengerjaan barangnya, kalau bisa di swakelola ya di swakelolakan, kalau bisa dilelang ya dilelang,” ucap Hanafi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Yudi Indra Gunawan mengatakan, Kejari Kota Bogor siap membuka pintu bagi kelurahan untuk berkonsultasi dalam penggunaan dana kelurahan. Kejari siap melakukan pendampingan agar penyerapan dana kelurahan dapat maksimal.

“Prinsipnya lurah terlebih dahulu dibina dan diawasi camat, kami tidak mengintervensi dalam pengawasannya. Kami hanya melakukan pendampingan untuk keberhasilan pembangunan,” kata Yudi.***

Bagikan: