Pikiran Rakyat
USD Jual 14.286,00 Beli 13.986,00 | Berawan, 22.6 ° C

Soal TPA Burangkeng, Warga Keukeuh Uang Kompensasi

Tommi Andryandy
TRUK sampah tertahan di akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Memasuki hari kesebelas, warga masih menutup akses masuk TPA.*/TOMMI ANDRYANDY/PR
TRUK sampah tertahan di akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Memasuki hari kesebelas, warga masih menutup akses masuk TPA.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, tetap keukeuh menuntut kompensasi dampak keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng dalam bentuk uang. Mereka pun menolak membuka TPA.

Langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membujuk warga melalui musyawarah oleh pemerintah kecamatan pun tidak membuahkan hasil. Warga
tetap pada pendiriannya, dan TPA Burangkeng tak kunjung dibuka. 

Kemarin, Kamis, 14 Maret 2019, menjadi hari ke sebelas TPA diblokade oleh warga.

“Intinya kami mencari solusi terbaik, Pemkab juga jangan kaku. Kalau aturan bentrok ya mereka harus berpikir cara lain,” kata Ketua Tim 17 Ali
Gunawan. Tim tersebut merupakan perwakilan warga yang menginginkan kompensasi. 

Ali berpendapat, Pemkab tidak memiliki pendirian. Soalnya, kata dia, sejak awal aksi blokade, Pemkab Cikarang menyatakan uang kompensasi dapat diberikan. 

Namun belakangan, kompensasi dalam bentuk uang tidak bisa direalisasikan dengan alasan terbentur aturan. Padahal, seharusnya Pemkab memutar
otak agar tuntutan warga dapat dikabulkan.

“Jadi jangan cuma di aturan tidak bisa kemudian hanya diam, harusnya cari jalan lain yang membantu. DKI Jakarta saja bisa memberikan uang
kompensasi, masa iya Desa Burangkeng tidak,” ucap dia.

Kecemburuan sosial

Sikap kukuh tersebut, kata Ali, lantaran warga cemburu. Soalnya warga di Desa Taman Rahayu yang masih satu kecamatan dengan Burangkeng,
mendapatkan uang kompensasi dari dampak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi. 

Sedangkan warga Desa Burangkeng tidak mendapatkan uang kompensasi. Padahal, TPA Burangkeng berada di desa mereka. 

“Kemudian itu warga Sumur Batu (Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi) tiap tiga bulan sekali mengantre di Bank BJB di Burangkeng, karena Bank
BJB adanya di Burangkeng. Mereka ambil uang kompensasi di Burangkeng. Sementara warga Burangkeng sendiri yang jelas ada TPA tidak dapat
apa-apa. Sehingga di situ ada kecemburuan sosial, maka kenapa kami menuntut uang kompensasi,” kata Ali.

Sedangkan terkait rencana Pemkab menggandeng aparat keamanan untuk membuka TPA secara paksa, Ali berharap hal itu tidak dilakukan. Maka
dari itu, rencana warga akan menggelar musyawarah internal untuk membahas langkah selanjutnya.

“Kemarin saat rapat dengan Pemkab kami walk out karena kami tidak bisa membuat keputusan. Dari awal kan Pemkab bilang siap memberi
kompensasi tapi lalu berubah, makanya dari pada membuat keputusan, mending dibicarakan dengan warga lainnya. Kalau untuk pembukaan paksa,
saya upayakan tidak. Tadi saya berbincang dengan camat dan danramil, yang saya tangkap, tidak ada instruksi pembukaan paksa,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab memberi waktu hingga Kamis (14/3/2019) agar warga membuka blokade. Bila tidak dilakukan, Pemkab
berencana menggandeng kepolisian dan TNI untuk membantu membuka TPA.

Sementara itu, Camat Setu, Surya Wijaya mengakui pihaknya belum bisa membujuk warga membuka TPA. Dia pun tidak bisa memastikan kapan TPA
dapat dibuka, karena saat musyawarah warga belum bisa memberikan keputusan.

“Saya belum menyimpulkan kapan dibukanya, karena tugas saya hanya melakukan pendekatan, karena informasi mau ada rapat internal Tim 17.
Saya berharap agar bisa dibuka. Kami tidak ingin adanya buka paksa, sehingga warga ada gesekan dengan aparat. Mudah-mudahan warga
memahami,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris, mendesak Pemkab agar mengambil langkah tegas. Jangan sampai penutupan TPA terus
berlanjut hingga mengakibatkan persoalan baru. 

“Karena kan ini sepenuhnya kewenangan eksekutif, jangan sampai berlarut-larut. Sudah sebelas hari persoalan sampah berlangsung, mau sampai kapan. Lakukan langkah strategis,” ujar dia.***

Bagikan: