Pikiran Rakyat
USD Jual 14.328,00 Beli 14.028,00 | Umumnya berawan, 25.6 ° C

Pemkab Bandung Barat Harus Segera Selesaikan Sengketa Aset

Cecep Wijaya Sari
null
null

NGAMPRAH, (PR).- Tiga aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hingga kini masih berstatus sengketa. DPRD KBB meminta agar masalah itu segera diselesaikan, lantaran dinilai sudah berlarut-larut.

Tiga aset tersebut yaitu Lapangan Gunungsari, Pasar Panorama, dan lahan eks pacuan kuda. Semuanya ada di Kecamatan Lembang. Ketiga aset ini masih menjadi sengketa antara Pemkab dengan warga yang mengaku ahli waris.

Wakil Ketua DPRD KBB Sunarya Erawan mengungkapkan, ketiga aset tersebut harus bisa dipertahankan oleh pemerintah daerah. "Persoalan ini tidak bisa terus-menurus mengantung. Apabila pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat, aset-aset ini seharusnya bisa dipertahankan," kata Sunarya, Jumat, 15 Maret 2019. 

Dia menuturkan, sebagian besar aset di Bandung Barat merupakan aset limpahan dari Kabupaten Bandung. Namun, tidak sedikit keberadaan aset-aset tersebut yang tidak dilengkapi oleh dokumen berkekuatan hukum.

Meskipun dalam menyelesaikan persoalan aset ini cukup sulit dan membutuhkan waktu cukup lama, menurut dia, eksekutif melalui bagian hukum harus berupaya keras menyelesaikannya. Apalagi, masalah aset sering jadi penghambat Pemkab untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sunarya menambahkan, untuk menyelesaikan masalah aset ini, DPRD juga berinisiatif membentuk panitia kerja aset. "Panja aset sudah dibentuk sejak 2018 lalu. Sejak itu, sudah ada dua kali pembahasan soal aset," ujarnya.

Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KBB Asep Sudiro menuturkan, untuk menyelesaikan masalah aset ini, pihaknya terus mengikuti arahan dan rekomendasi BPK serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai daerah induk. Meski tak mudah, ia mengaku terus berupaya agar masalah ini bisa diselesaikan.

"Lahan pacuan kuda sekarang kasusnya ditangani Polres Cimahi, sedangkan lahan Gubungsari di Pengadilan Tinggi, dan Pasar Panorama Lembang di MA. Semua masih proses, belum ada keputusan tetap," ujar Asep.

Seperti diketahui, Pemkab Bandung Barat juga masih memiliki ribuan aset yang belum memiliki sertifikat. Data BPKD KBB, dari 1.444 bidang, baru 26 bidang saja yang sudah memiliki sertifikat pada 2017.

Sejumlah aset tersebut sebagian besar merupakan limpahan dari daerah induk, yakni Kabupaten Bandung. Kepemilikan aset daerah saat ini hanya berpegang kepada surat pelimpahan aset dari Kabupaten Bandung.***

Bagikan: