Pikiran Rakyat
USD Jual 14.286,00 Beli 13.986,00 | Hujan petir singkat, 22.6 ° C

Neneng Hasanah Yasin Mundur, Pemimpin Selanjutnya Harus Bisa Lebih Tegas

Tommi Andryandy
BUPATI nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin menjalani sidang perdana kasus suap proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu, 27 Februari 2019.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
BUPATI nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin menjalani sidang perdana kasus suap proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu, 27 Februari 2019.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

CIKARANG, (PR).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi akhirnya menyetujui permohonan pengunduran diri Neneng Hasanah Yasin sebagai bupati. Selanjutnya, pemimpin Kabupaten Bekasi yang baru diharapkan dapat berlaku lebih tegas, termasuk bekerja pada koridor hukum yang berlaku.

Penyetujuan itu didapat dari hasil rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat, 15 Maret 2019. Sedikitnya 40 anggota dewan yang hadir menyetujui pengunduran diri Neneng.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen menyatakan, pengunduran diri Neneng harus menjadi langkah awal mengembalikan Kabupaten Bekasi, mulai dari pembangunan hingga memulihkan roda pemerintahan. Hanya saja, upaya pemulihan itu tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa pemimpin yang tegas. Romi menilai, ada banyak persoalan yang harus segera diselesaikan.

“Karena kemungkinan yang dekat itu Pelaksana Bupati Eka Supria Atmaja yang menjadi bupati definitif. Nah Pak Eka ini diharapkan lebih bisa tegas, menyelesaikan masalah yang ada. Mulai dari sekarang sampah yang rama, kemudian persoalan lain yang juga harus dibereskan,” ujar dia.

Menurut dia, salah satu yang harus segera dilakukan yakni pengisian sejumlah jabatan yang tidak bertuan. Sedikitnya ada tiga sampai empat posisi kepala dinas yang tidak terpenuhi, karena tersangkut masalah hukum serta ada pula yang pensiun.

“Sebenarnya Plt juga bisa tapi lebih leluasa karena ini kewenangannya kan bupati definitif. Namun juga kan harus ada lelang jabatan, maka prosesnya harus dilalui,” ujar dia.***

Bagikan: