Pikiran Rakyat
USD Jual 14.628,00 Beli 14.328,00 | Sebagian cerah, 19.4 ° C

Dishub Bisa Pindahkan Palang Pintu Parkir yang Mengganggu

Tim Pikiran Rakyat
null
null

BANJAR - Mantan Wakil Wali Kota Banjar Darmadji Prawirasetia berharap pengelolaan parkir RSUD Kota Banjar dilakukan oleh Dinas Perhubuhungan Dishub. Menurutnya, jika dikelola langsung oleh dinas yang berkompeten akan maksimal dan profesional. Selain itu potensi parkir juga akan bisa diserap oleh PAD Kota Banjar.

"Sebaiknya itu dikelola oleh Dishub saja dengan dasar hukum Perda, itu akan lebih profesional dan bisa menambah PAD bagi Kota Banjar," jelas Darmadji, saat dihubungi, wartawan Kabar Priangan, Agus Berrie, Kamis 14 Maret 2019. 

Darmadji juga menyinggung soal portal atau palang pintu tiket parkir yang ditempatkan di depan, namun harus ditempatkan di pintu masuk area parkir. Pasalnya jalan yang kini ditempati portal itu merupakan jalan lingkungan, bukan untuk pintu parkir kendaraan. 

"Itu portal pindahin ke belakang, jangan ditempatkan di jalan lingkungan karena sangat mengganggu. Itu jalan umum. Itu kalau oleh Dishub bisa dibongkar, pindahkan saja ke belakang," katanya. 

Soal UMK para petugas parkir, Darmadji juga mendorong supaya Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar segera turun tangan jika perusahaan tidak mampu. Sebab jika perusahaan tak mampu maka harus menyurati Wali Kota karena sesuai aturan, karyawan harus diberi upah yang layak. 

"Soal kesepakatan kontrak juga kan Disnaker tidak diberikan laporan ya oleh perusahaan, perusahaan itu belum laporkan. Nah harusnya ketika mereka masuk melakukan kegiatan di Kota Banjar, harus langsung lapor, tempuh sesuai aturan supaya tidak jadi permasalahan di kemudian hari," imbuhnya. 

Beberapa pihak menilai, potensi parkir RSUD dan parkir khusus lainnya seperti di minimarket dan supermarket harus bisa dimaksimalkan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini dari parkir khusus, pemerintah daerah hanya menerima setoran pajak bruto sebesar 20 persen. Itu pun jika sudah berizin lokasi parkirnya. 

Sementara di Kota Banjar banyak parkir khusus yang lolos dari pembayaran pajak karena tidak mengantongi izin area parkir.

"Sebelum ditarik pajaknya maka parkir khusus itu harus terlebih dahulu memiliki izin. Kami tidak bisa menerima pajak kalau parkir tidak berizin. Nanti jadi temuan, dianggap pungli. Meskipun sifatnya assesment," ucap Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kota Banjar, Heri Sapari.***
 

Bagikan: