Pikiran Rakyat
USD Jual 14.328,00 Beli 14.028,00 | Berawan, 23.9 ° C

Gunakan Data 2015, Banyak Penerima PKH Kini Salah Sasaran

Tim Pikiran Rakyat
WARGA memperlihatkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang lama di Kampung Sindang Sari, Desa Cinunuk, Kabupaten Bandung. Selasa, 12 Maret 2019.*/SAM ADE/PR
WARGA memperlihatkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang lama di Kampung Sindang Sari, Desa Cinunuk, Kabupaten Bandung. Selasa, 12 Maret 2019.*/SAM ADE/PR

MAJALENGKA,(PR).- Dinas Sosial Kabupaten Majalengka serta Petugas Pendamping Desa di Kabupaten Majalengka terus berupaya melakukan pendekatan pribadi kepada masyarakat sejahtera yang masih menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal itu terkait banyaknya keluarga miskin yang kini statusnya sudah berubah menjadi sejahtera, sehingga memiliki kendaraan roda empat. Akan tetapi, nama meraka masih tetap tercatat sebagai penerima dana PKH ataupun BPNT.

Koordinator PKH Kabupaten Majalengka Anto Rahmat Sugianto menuturkan, pendamping PKH di tiap kecamatan melakukan pendekatan personal selama dua bulan terakhir, yaitu Januari hingga Februari 2019. Dalam kurun waktu tersebut, sudah ada 79 orang yang menyatakan diri menolak untuk menerima bantuan tersebut. 

Penolakan juga dilengkapi dengan surat penyataan tertulis di atas kertas bermaterai. "Penerima PKH tahap I di Tahun 2019 yang telah disalurkan  totalnya mencapai 61.756 KPM (Keluarga Penerima manfaat), untuk tahap II sebanyak  61.349 KPM. Pengurangan ini dilakukan lewat pendekatan pribadi terhadap masyarakat, karena ada beberapa yang statusnya sudah berubah menjadi sejahtera tapi tetap masih menerima bantuan," tutur Anto, Rabu, 13 Maret 2019. 

Di Kecamatan Panyingkiran misalnya, ada penerima PKH yang kini sudah menjadi bandar mangga dan memiliki kendaraan roda empat. Dia bersedia menghentikan bantuan tersebut dengan menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai. 

Tetap ingin bantuan

Meskipun demikian, masih ada juga masyarakat yang sudah berubah status menjadi sejahtera, tapi masih tetap ingin mendapatkan bantuan. Hal itu dilakukan karena berbagai alasan.

Dian Nuraeni, Koordinator PKH untuk 7 kecamatan yaitu Majalengka, Cogasong, Panyingkiran, Kadipaten, Maja, Banjaran, dan Argapura, mengatakan bahwa di wilayahnya sudah terjadi penurunan penerima sebanyak 31 orang. 

"Di tujuh kecamatan ini, sekarang jumlahnya menjadi 12.399 penerima. Mereka yang bersedia tidak menerima lagi bantuan tesrebut kami minta untuk membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai agar lebih memiliki kekuatan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat," tutur Dian kepada Tati Purnawati dari Kabar Cirebon. 

Untuk tujuh kecamatan yang dipegangnya, jumlah penerima terbanyak berada di Kec. Cigasong. Jumlahnya mencapai 1.887, diikuti Kec. Maja sebanyak 1.881 penerima bantuan.

Disampaikan Anto dan Dian, untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat penerima, mereka melihat terlebih dulu kondisi sosial dan ekonominya. Kemudian, sambil melihat indikator kemiskinan yang dibuat oleh Kementrian Sosial. 

Selain itu, juga ada keterangan dari masyarakat, yang bersumber dari kondisi lingkungan, serta koordinasi dengan aparat desa setempat.

“Setelah yakin, kami baru melakukan pendekatan,” kata Anto.

Mendapat kecaman

Sementara itu, Anto juga menuturkan bahwa selama ini, sebagian besar pendamping PKH di lapangan sering mendapat kecaman dari masyarakat terkait banyaknya keluarga sejahtera yang menerima bantuan. Sebaliknya, banyak juga keluarga miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat, tapi tidak mendapatkan bantuan. 

WARGA menunjukan kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gunung Sari, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12/2018). Pemerintah mulai memberlakukan skema non flat untuk PKH pada Januari 2019. Dengan skema ini setidaknya per keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mendapatkan Rp 10,2 juta per tahun.*/ANTARA

Dia melanjutkan, pendamping PKH hanya menjalankan data yang didapatkan dari Kementerian Sosial. Sedangkan pendataan awal, dilakukan oleh BPS. 

“Kami semua sering mendapat amarah dari masyarakat, karena mereka tahunya kami yang berada di lapangan, mereka tidak mengetahui sumber data kemiskinan dari mana,” ucap Anto.

Gunakan data 2015

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Gandana Purwana, membenarkan banyaknya keluarga sejahtera yang masih mendapat bantuan PKH dan BPNT. Hal itu terkait data kemiskinan yang digunakan adalah hasil pendataan BPS tahun 2015.

Pada 2018, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan pendataan ulang terkait angka kemiskinan yang harusnya dipergunakan untuk melakukan intervensi bagi penerima dana PKH ataupun BPNT. Akan tetapi, angka tersebut ternyata belum mengalami perubahan signifikan. 

“Data penerima tersebut berasal dari data BPS tahun 2015, kemudian diolah oleh pemerintah pusat. Ketika datang bantuan, ternyata banyak keluarga sejahtera yang menerima,” kata Gandana.

Sejak Tahun 2015, pemerintah pusat dan kabupaten serta provinsi terus melakukan intervensi terhadap keluarga miskin. Akan tetapi, pada kenyataannya data penerima bantuan dan jumlah kemiskinan tidak berangsur turun. 

Oleh karena itu, Pemkab Majalengka di tahun 2018 berupaya melakukan verifikasi ulang terhadap jumlah kemiskinan tersebut, sehingga penanganan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.

"Intervensi pemerintah terhadap keluarga miskin ini banyak sekali, ada PKH, BPNT, bantuan sosial lainnya seperti bantuan ternak, alat teknologi tepat guna. Khusus disabilitas juga ada, belum lagi untuk keluarga lansia. Tapi angka kemiskinan tetap tinggi, hal itu diduga akibat kesalahan data. Akibatnya keluarga kaya masih tetap menerima bantuan," tutur Gandana.***

Bagikan: