Pikiran Rakyat
USD Jual 14.328,00 Beli 14.028,00 | Umumnya berawan, 25.6 ° C

193 ASN di Jabar Dipecat karena Korupsi

Ani Nunung Aryani
KETUA Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kosupgah) Wilayah Jabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Budi Rochmanto, memberikan paparan saat menjadi narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Cirebon tahun 2020 di Hotel Prima, Kamis, 14 Maret 2019.*/ANI NUNUNG/PR
KETUA Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kosupgah) Wilayah Jabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Budi Rochmanto, memberikan paparan saat menjadi narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Cirebon tahun 2020 di Hotel Prima, Kamis, 14 Maret 2019.*/ANI NUNUNG/PR

CIREBON, (PR).- Sebanyak 193 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Jawa Barat dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat, karena korupsi. Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) diterima ke-193 ASN sampai dengan akhir Desember 2018. Meski sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, namun ke-193 ASN tersebut masih berstatus ASN aktif dan menerima gaji.

Menurut Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kosupgah) Wilayah Jabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Budi Rochmanto, jumlah total ASN yang sudah menerima SK PDTH seluruh Indonesia sebanyak 393 orang. “Dari 393 ASN seluruh Indonesia yang mendapat SK PDTH, sebanyak 193 orang diantaranya dari Jawa Barat,” katanya seusai menjadi narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Cirebon tahun 2020 di Hotel Prima, Kamis, 14 Maret 2019.

Sebenarnya, jumlah total ASN seluruh Indonesia yang berstatus koruptor dan sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebanyak 2.357 orang. Namun belum semua putusan hukum tersebut ditindaklanjuti secara administrasi dengan keluarnya SK PDTH oleh para Pembina Kepegawaian masing-masing daerah.

“KPK terus mengawal dan mengingatkan agar ASN yang sudah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, segera diberhentikan dengan tidak hormat. Karena selain merugikan negara karena masih mendapatkan gaji, juga melanggar UU ASN serta tidak memberi efek jera,” kata Tri. Menurutnya, berdasarkan UU ASN, ketika putusan inkrah terkait tindak pidana dalam jabatan, otomatis harus segera diberhentikan dengan tidak hormat.***

Bagikan: