Pikiran Rakyat
USD Jual 14.106,00 Beli 13.806,00 | Hujan singkat, 21.9 ° C

Tidak Ada Titik Temu, Warga Tetap Harus Buka TPA Burangkeng pada 14 Maret 2019

Tommi Andryandy
RAPAT Pemkab Bekasi dan warga di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Rabu, 13 Maret 2019. Pertemuan tidak menemukan titik temu namun Pemkab Bekasi memaksa warga buka akses ke TPA.*/TOMMI ANDRYANDY
RAPAT Pemkab Bekasi dan warga di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Rabu, 13 Maret 2019. Pertemuan tidak menemukan titik temu namun Pemkab Bekasi memaksa warga buka akses ke TPA.*/TOMMI ANDRYANDY

CIKARANG, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan tidak akan memberikan kompensasi dalam bentuk uang kepada warga di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Pemberian uang kompensasi justru dinilai menyalahi aturan. Kamis, 14 Maret 2019 menjadi batas akhir bagi warga untuk membuka pemblokiran jalan menuju TPA.

Hal itu terungkap setelah Pemkab menggelar pertemuan dengan perwakilan warga Desa Burangkeng di Gedung Bupati Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Rabu, 13 Maret 2019. Meski hadir, warga memilih walk out karena tuntutan kompensasi dalam bentuk uang tidak dipenuhi.

"Semua aspirasi yang mereka sampaikan bisa kami akomodasi, namun hanya satu yang tidak bisa berkaitan dengan masalah kompensasi. Karena menurut aturan, bahwa kompensasi itu tidak melulu berbentuk uang dan tidak ada penjelasan dalam bentuk uang," kata Asisten Daerah III, Suhup, usai memimpin pertemuan.

Aturan yang disebutkan Suhup merunut pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampa,h yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Dalam PP 18/2012, kompensasi sebenarnya dapat diberikan dalam bentuk biaya kesehatan dan pengobatan. Namun, dalam penjelasannya, kompensasi itu tidak diatur secara rutin melainkan diperuntukkan bagi biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit dan puskesmas.

RAPAT Pemkab Bekasi dan warga di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Rabu, 13 Maret 2019. Pertemuan tidak menemukan titik temu namun Pemkab Bekasi memaksa warga buka akses ke TPA.*/TOMMI ANDRYANDY

Kompensasi nontunai ditolak warga

Berdasarkan regulasi tersebut, kompensasi pun dapat diberikan dalam bentuk lain seperti biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan. "Nah kami sudah tawarkan kompensasinya diganti dalam bentuk pendidikan gratis untuk SMA, mereka tidak mau. Diganti beasiswa juga tidak mau," kata Suhup.

Menurut dia, warga menginginkan kompensasi dalam bentuk uang seperti yang diterima warga di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi. Suhup menjelaskan, persoalan Bantar Gebang berbeda dengan Burangkeng.

"Bantar Gebang kompensasinya dari DKI Jakarta. Kenapa Pemerintah DKI Jakarta boleh memberikan uang kompensasi, karena pembuangan sampahnya di luar wilayah. Kalau Burangkeng kan bagian dari Kabupaten Bekasi, bukan di luar Kabupaten Bekasi. Nah, Pemerintah Kota Bekasi pun tidak memberikan kompensasi dalam bentuk uang tapi dalam bentuk sarana kesehatan, pendidikan dan sebagainya," kata dia.

Suhup menambahkan, pada pertemuan tersebut, Pemkab bersedia memfasilitasi usulan lain yang sebelumnya disampaikan warga, seperti perbaikan jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga pembangunan sekolah baru. Namun, warga kukuh ingin memeroleh kompensasi dalam bentuk uang.

“Sebenarnya kalau pun uang nilainya tidak besar. Tapi sekecil apapun uang negara kalau penyalahgunaan salah, kan tetap salah, kami tidak berani. Padahal, jika diganti, dibandingkan dengan kompensasi dalam bentuk infrastruktur, sarana kesehatan, dan sekolah-sekolah baru justru lebih baik, namun mereka tidak mau. Pertemuan juga tidak ada titik temu," ujarnya.

Karena tidak ada kesepakatan yang terjalin, lanjut Suhup, Pemkab memberikan batas waktu pada warga untuk membuka TPA Burangkeng sampai Kamis, 14 Maret 2019. Jika melebihi waktu yang ditentukan, Pemkab berencana bakal meminta bantuan aparat keamanan.

"Kecamatan melakukan musyawarah agar mereka sukarela membuka TPA. Kalau sampai besok tidak dibuka, dengan sangat terpaksa kami minta bantuan pihak kemanan. Karena itu TPA resmi, legal,  jangan sampai berlarut karena dampaknya riskan. Sampah sudah di mana-mana," kata Suhup.

WARGA menutup akses masuk Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Selasa (5/3/2019). Aksi itu dilakukan warga terdampak yang memprotes tidak adanya kompensasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bekasi.*/TOMMY ANDRYANDY/PR

TPA akan ditutup bila kompensasi tidak juga dipenuhi

Sementara itu, perwakilan warga, Ali Gunawan, enggan menanggapi lebih jauh terkait ditolaknya kompensasi dalam bentuk uang. Namun, kata dia, kebijakan Pemkab itu berbeda dengan pernyataan yang disampaikan sebelumnya.

“Selama ini mereka bilang (uang kompensasi) ada, ada, ada, tapi sampai pertemuan justru tidak ada. Kemudian yang dibahas kirain kuota (penerima kompensasi), kompensasi buat warga saja tidak ada,” kata dia. Warga menegaskan TPA akan tetap ditutup sebelum tuntutan kompensasi dipenuhi.***

Bagikan: