Pikiran Rakyat
USD Jual 14.328,00 Beli 14.028,00 | Umumnya cerah, 19.6 ° C

Pegiat Antikorupsi Tasikmalaya: Uu Harus Kooperatif Hadiri Sidang Korupsi Dana Hibah

Bambang Arifianto
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum/DOK HUMAS PEMPROV JABAR
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum/DOK HUMAS PEMPROV JABAR

SINGAPARNA, (PR).- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum seharusnya bersikap kooperatif dengan hadir dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, ketimbang menghadiri kegiatan lain. Soalnya, kehadiran Uu sangat penting guna membuka tabir dugaan penyunatan dana hibah 2017 yang membuat terang benderang perkara.

Mangkirnya Uu juga makin mempertebal anggapan eks Bupati Tasikmalaya terlibat dalam penyelewengan hibah. "Jangan sampai orang berspekulasi Pak Uu terlibat dan itu juga buat kepentingan Pak Uu agar masyarakat tidak suudzon (berburuk sangka)," kata pegiat antikorupsi sekaligus salah seorang pendiri Tasikmalaya Corruption Watch (TCW) Roni Romansyah, di Singaparna, Selasa, 12 Maret 2019. 

Roni mendesak Uu memenuhi undangan sebagai saksi dalam persidangan. "Bukalah seterang-terangnya," ujar Roni. 

Menurutnya, persidangan akan menjadi momen bagi wakil Ridwan Kamil di Pemprov Jabar tersebut untuk mengklarifikasi persoalan hibah dan tudingan dirinya terlibat.

"Kalau di pengadilan sudah jelas mekanisme, aturannya, lebih baik datang sampaikan apa adanya," katanya. 

Seperti diketahui, Uu kembali mangkir dari panggilan sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 11 Maret 2019. Ia berdalih tak bisa datang karena menghadiri undangan langsung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam acara ‎peresmian National Plastic Action Partnership di Jakarta. 
Mangkirnya Uu tersebut bukanlah kali pertama. Pada 25 Februari 2019, Uu juga tak hadir dalam persidangan yang sama. 

Saat itu, ia justru menghadiri permintaan klarifikasi Bawaslu Kota Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran kampanye di Pesantren Sulalatul Huda.

Roni menambahkan, mangkirnya Uu bukan hanya menimbulkan prasangka pada dirinya. Kinerja penegak hukum yang tak bisa menghadirkannya di depan majelis hakim dan persidangan pun ikut kena sorotan publik. 

"Kenapa (penegak hukum) enggak bisa menghadirkan, apa karena jabatannya," ujarnya. 

Bahkan spekulasi penegak hukum dan Uu bermain agar tak hadir dalam sidang bisa pula muncul di masyarakat. ‎Alasan sang Wagub yang lebih menghadiri kegiatan kementerian yang agendanya bersamaan dengan panggilan sidang pun tak diterima Roni. 

Apalagi, panggilan sidang tersebut tak mendadak. "Sebetulnya undangan (sebagai) saksi sudah jauh hari (disampaikan), kan sudah terjadwal, sudahlah Pak Uu prioritaskan saja (menghadiri sidang), jangan beralibi ada undangan dari Jakarta," tuturnya.

Penggalian keterangan Uu selaku Bupati saat pengucuran hibah 2017 terbilang penting. Pasalnya, ia dinilai mengetahui pengucuran bantuan fulus itu. 

‎"Saya pikir sudah sangat jelas,  peraturan bupati tentang hibah yang menandatangani bupati. Sangat mungkin tahu (urusan hibah)," kata Roni. 
Roni mengatakan, laporan hibah pun pasti diterima Uu. "Yang namanya pemimpin ingin tahu, apalagi dana hibah bansosnya besar," ucapnya. 

Cukup kentara

Berdasarkan catatan "PR", keterlibatan dan peran Uu cukup kentara dalam perkara tersebut. Menurut pengakuan penasihat hukum Sekretaris Daerah Abdul Kodir yang menjadi terdakwa, Uu diduga meminta Kodir mencarikan dana Musabaqoh Qiroatul Kubro dan pembelian sapi kurban. 

Padahal, tak ada alokasi anggaran untuk memenuhi permintaan tersebut. Akibatnya, pembiayaan kegiatan ditengarai dilakukan melalui dana hasil pemotongan dana hibah.

Sementara itu, warga Singaparna dan pegiat Relawan dan Masyarakat Peduli Tasikmalaya, Rahmatilah, juga meminta Uu kooperatif dengan memenuhi panggilan persidangan. Jika terus mangkir, Rahmat meminta kejaksaan menjemput Uu sebagaimana aturan yang berlaku. 

"Aturannya kan ada," ucap Rahmat. 

Ia menilai, Uu sebagai pejabat negara semestinya memberikan contoh dengan taat hukum dengan hadir dalam persidangan. Menurutnya, Uu tak perlu takut bila merasa tak bersalah dalam kasus tersebut.***

Bagikan: