Pikiran Rakyat
USD Jual 14.635,00 Beli 14.335,00 | Umumnya berawan, 23.8 ° C

Dugaan Pelanggaran Kampanye Uu Ruzhanul Ulum Naik ke Penyidikan

Bambang Arifianto
Pemilu 2019/ANTARA
Pemilu 2019/ANTARA

TASIKMALAYA, (PR).- Kasus dugaan pelanggaran kampanye di pesantren yang melibatkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum telah memasuki tahap penyidikan. Proses penyidikan itu dilakukan oleh Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Ijang Jamaludin, di Tasikmalaya, Minggu, 10 Maret 2019, naiknya kasus tersebut ke penyidikan diputuskan dalam rapat Gakkumdu Kota Tasikmalaya. Rapat itu telah dilakukan Senin, 4 Maret 2019.

"Nanti setelah penyidikan, mereka (Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota) lapor ke Gakkumdu hasilnya," ujar Ijang. Proses penyidikan itu sendiri berlangsung selama 14 hari kerja.

Penyidik bakal mendalami dugaan pelanggaran kampanye Uu yang berlangsung ‎di Pesantren Sulalatul Huda, Paseh, Kota Tasikmalaya, Selasa, 5 Februari 2019. Uu saat itu ‎menghadiri deklarasi dukungan ulama dan santri asal Kota Tasikmalaya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden  nomor urut satu di pesantren itu.

Ijang memastikan, Korps Bhayangkara akan meminta keterangan lebih lanjut kepada Uu selaku terlapor. Sebelumnya, Uu sempat hadir di Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun guna memenuhi undangan permintaan klarifikasi pada Senin, 25 Februari 2019.

Uu diduga melakukan pelanggaran karena berkampanye di tempat pendidikan atau pesantren. Dugaan pelanggaran tersebut terkuak dari temuan Bawaslu dan laporan tim kampaye daerah Capres Cawapres No 2 Prabowo-Sandiaga Uno.

Ijang menyatakan dengan tegas, Bawaslu tak mendapat intervensi apapun dalam proses pengusutan dugaan pelanggaran kampanye tersebut. "Kita melanjutkan proses atau menghentikan proses berdasarkan fakta hukum karena itu prosedur yang harus ditempuh," ujarnya.

null

Penyidikan menentukan apakah ke pengadilan atau dihentikan

Ijang menambahkan, hasil penyidikan kepolisianlah yang menjadi dasar kasus Uu berlanjut ke pengadilan atau dihentikan. "Dari penyidikan mungkin ada fakta baru apakah P21 (hasil penyidikan lengkap dan siap dilimpah) atau SP3 (dihentikan)," ucapnya.

Seperti diketahui,‎ mantan Bupati Tasikmalaya tersebut diduga melanggar Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu ‎pasal 280 ayat 1 hurup h mengenai penggunaan atau kampanye di tempat pendidikan. Pesantren masuk kategori lembaga pendidikan kendati tak dikelola pemerintah.

Uu yang datang memenuhi permintaan klarifikasi di Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu sempat menjawab tuduhan pelanggaran kampanye yang dilakukannya.‎ "Tergantung yang menafsirkan tentang kegiatan tersebut," ujar Uu saat itu.

CALON Wakil Presiden nomor 02 Sandiaga Uno memberi salam kepada santri yang relawan begitu sampai di Pondok Pesantren Darussalam, di Dewasari, Kecamtan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jumat, 8 Maret 2019. Kehadiran wakil presiden pasangan capres Prabowo Subianto itu dalam rangka kunjungan ke wilayah Priangan.*/NURHANDOKO/PR

Sandiaga juga datang ke pesantren

Akan tetapi, Pesantren Sulalatul Huda ternyata juga mendapat kunjungan dari Cawapres Sandiaga Uno pada Jumat, 8 Maret 2019 malam. Ijang menyatakan, Bawaslu tengah mengkaji kedatangan Sandi.

"Kita sekarang mengumpulkan laporan hasil-hasil pengawasan," ujarnya. Dia mengatakan, kedatangan kandidat ke pesantren/lembaga pendidikan  diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur kampanyenya.***

Bagikan: