Pikiran Rakyat
USD Jual 13.961,00 Beli 14.059,00 | Cerah berkabut, 30.7 ° C

TPA Burangkeng  Dibuka Kembali , Tuntutan Warga Akan Difasilitasi

Tommi Andryandy
WARGA sekitar TPA Burangkeng menuntut penutupan tpa. */DOK.PIKIRAN RAKYAT
WARGA sekitar TPA Burangkeng menuntut penutupan tpa. */DOK.PIKIRAN RAKYAT

CIKARANG, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bekasi menginstruksikan agar Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng, Kecamatan Setu, Bekasi dibuka kembali. Pemkab Bekasi berjanji akan memfasilitasi tuntutan warga terdampak.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah yang terkait, kepolisian serta TNI, Rabu 6 Maret 2019. Dalam rapat tersebut, perwakilan warga Burangkeng sebenarnya turut diundang namun tidak datang.

Asisten Daerah III, Suhup menyatakan tuntutan warga Burangkeng agar mereka mendapat kompensasi dari keberadaan TPA dapat ditindaklanjuti. Pasalnya, tuntutan tersebut memang tercantum dalam regulasi, tepatnya pada Undang-undang 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

“Proses pemberian uang kompensasi itu bisa dilakukan karena jika mengacu kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku itu diperbolehkan. Hanya saja, mekanismenya harus ditempuh terlebih dahulu,” kata  Suhup, usai memimpin rapat di Gedung Bupati, Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat.

Selain menindaklanjuti tuntutan warga, rapat pun membahas aksi penutupan TPA oleh warga. Hasil rapat memutuskan bahwa TPA Burangkeng harus kembali dibuka. Soalnya, selama TPA ditutup, sampah dari seluruh titik di Kabupaten Bekasi tidak dapat terangkut. Untuk mencegah terjadinya gesekan, pembukaan TPA akan melibatkan kepolisian dan TNI.

“Sesuai instruksi dari pimpinan rapat, memutuskan  bahwa TPA hari ini harus dibuka sambil kami melaksanakan pembenahan usulan masyarakat bagaimana  sesuai dengan regulasi yang  berlaku. Nanti, Pak Kapolres dan Kapolsek yang akan menyampaikan hasil rapat ini. Jadi aparat nanti yang akan bergerak,” kata Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dodi Agus Suprianto.

Penumpukan sampah

Diungkapkan Dodi, akibat penutupan TPA Burangkeng itu, setidaknya ada 2.400 ton sampah di Kabupaten Bekasi yang tidak terangkut. Jika dibiarkan, penumpukan sampah akan menjadi masalah baru dan merugikan warga lebih luas.

“Teman-teman di UPTD Pasar banyak mengeluhkan sampah tidak diangkut. Jika produksi sampah di Kabupaten Bekasi itu setiap hari 800 ton, dikali tiga hari ditutup, berarti ada 2.400 ton sampah tidak terangkut. Hampir setara dengan sampah di Sungai Pisang Batu yang kemarin kita angkat. Bisa kebayang kalau sampai besok belum dibuka. Kemudian jumlah itu belum termasuk sampah-sampah liar,” ucapnya.

Dodi menambahkan, meski TPA dibuka, tuntutan warga terkait kompensasi akan tetap difasilitasi. Namun, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti surat keputusan tentang pemberian kompensasi hingga pendataan warga terdampak.

“Kalau sekarang mereka teriak-teriak minta kompensasi, datanya mana? Harus diverifikasi, benar apa nggak terdampak, mana  yang punya KTP dan tidak, mana punya KK dan tidak. Kompenasasi itu bisa diberikan atas sinergi semua pihak mulai dari Tim 17 (kelompok yang menginisasi kompensasi), warga, desa, karena kami juga harus mengetahui berapa jumlah KK yang terkena dampak supaya memudahkan hitung-hitung angka kompensasi,” ujar dia.

Warga tetap menutup akses

Dihubungi terpisah, perwakilan warga menegaskan aksinya untuk tetap menutup akses masuk ke TPA Burangkeng. Hal itu dilakukan sampai ada kesepakatan tertulis bahwa tuntutan warga akan dipenuhi.

“Kami tetap pada kesepakatan awal, jika tidak ada kesepakatan tertulis kami menolak TPA dibuka lagi. Tadi juga ada beberapa truk sampah yang datang, kami halau agar balik lagi,” ujar Ketua Tim 17 Burangkeng, Ali Gunawan.

Pada rapat koordinasi, warga memilih tidak hadir. Salah satu alasannya karena rapat tersebut pun tidak dihadiri Pelaksana Bupati Eka Supria Atmaja.***

   

Bagikan: