Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Berawan, 22 ° C

Skandal Dana Hibah Tasikmalaya Mulai Masuk Ranah Penindakan KPK

Bambang Arifianto
ILUSTRASI korupsi.*/Ist
ILUSTRASI korupsi.*/Ist

TASIKMALAYA, (PR).- Kasus skandal korupsi hibah Kabupaten Tasikmalaya mulai masuk ranah penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korps antirasuah memastikan kasus tersebut laik ditangani divisi penindakannya.

Hal tersebut terungkap dari keterangan pegiat antikorupsi Nandang Suherman pada Kamis, 7 Maret 2019. Nandang yang merupakan anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung dan Dewan Nasional FITRA Jakarta dan Dedi Haryadi dari Beyond Anti Corruption melaporkan kasus penyunatan hibah di Kabupaten Tasikmalaya, ke KPK beberapa waktu lalu.

Nandang mengungkapkan, perkembangan kasus itu disampaikan petugas KPK melalui sambungan telefon pada Rabu, 6 Maret 2019.  "KPK menginformasikan bahwa pengaduan sekarang sudah ditangani oleh bidang penindakan," kata Nandang.

Laporan sebelumnya dianalisis terlebih dahulu oleh Korps Antirasuah. Hasilnya, KPK memiliki atensi untuk meneruskan laporan ke bagian Kordinasi, Supervisi dan Penindakan (Kopsurdak). "‎Artinya ada kemajuan dan akan terus dipantau perkembangannya," ucap Nandang.

KPK juga meminta pelapor untuk menunggu perkembangan selanjutnya selepas laporan bergulir ke ranah penindakan. "Jadi prosesnya cukup menggembirakan," ujarnya.

Ia berharap, perkembangan signifkan dengan seiring dengan proses pengadilan Sekretaris Daerah Abdul Kodir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Dalam persidangan tersebut muncul-muncul fakta baru di persidangan berupa penetapan hakim yang meminta jaksa menghadirkan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum dalam persidangan. 

"Semoga ini akan terus berlanjut seiring dengan proses pengadilan Sekda yang memunculkan fakta-fakta baru di persidangan yang dugaan keterlibatan Uu sebagai Bupati (saat kasus terjadi) sangat kuat sekali," ucapnya.

Terkait apakah KPK turun mengawasi proses persidangan, Nandang menyebut petugas yang dihubungi tak menyebutkannya. "Namun KPK menyebutkan bahwa kasus hibah ini ditangani juga oleh aparat penegak hukum lain, cuma aktor yang berbeda yang ditangani KPK," tuturnya.

Dikatakannya, lembaga antikorupsi itu juga belum meminta keterangan atau data tambahan mengenai praktik penyelewengan tersebut. "Mungkin karena (bagian) penindakan merasa cukup, dari sisi bukti sudah dirasakan cukup," ucapnya.

Meski demikian, ia meminta masyarakat berani melaporkan kasus penyelewengan itu. "Karena melapor kke KPK kita dilindungi, ada hak-hak kita yang cukup bagus, jangan sampai takut," ujarnya.

Seperti diketahui,‎ Polda Jabar hanya memeriksa dan menyidik 21 yayasan/madrasah yang bantuan hibahnya terkena potongan. Hasilnya, Sekretaris Daerah Abdul Kodir ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tasikmalaya. Masalahnya, penyunatan hibah itu ditengarai terjadi juga pada yayasan-yayasan lain di luar yang disidik Korps Bhayangkara Jabar.

Bahkan, elit pejabat di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dicurigai ikut terlibat. Ini didasarkan pada kekecewaan pegiat antikorupsi karena tak adanya pengembangan kasus membuat mereka membuat laporan ke KPK.***

Bagikan: