Pikiran Rakyat
USD Jual 14.037,00 Beli 14.135,00 | Badai petir, 25 ° C

Tuntut Kompensasi, Warga Masih Tutup TPA Burangkeng

Tommi Andryandy
WARGA menutup akses masuk Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Selasa (5/3/2019). Aksi itu dilakukan warga terdampak yang memprotes tidak adanya kompensasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bekasi.*/TOMMY ANDRYANDY/PR
WARGA menutup akses masuk Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Selasa (5/3/2019). Aksi itu dilakukan warga terdampak yang memprotes tidak adanya kompensasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bekasi.*/TOMMY ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng masih dilakukan warga hingga Rabu, 6 Maret 2019. Warga enggan membuka akses ke lokasi pembuangan sebelum tuntutan mereka dikabulkan. 

Akibatnya di sejumlah tempat, banyak sampah yang menumpuk karena tidak terangkut. 

Seperti diketahui, warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, memprotes tidak adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap warga terdampak. Bahkan, selama TPA Burangkeng didirikan, tidak ada kompensasi yang diberikan kepada warga sekitar.

Praktisi Hukum dan Tata Negara, Habib Muannas menilai kekecewaan yang disampaikan warga Burangkeng wajar. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, telah diatur pemberian kompensasi terhadap warga terdampak.

"Dalam pasal 25 undang-undang tersebut sudah jelas disebutkan pemerintah paerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan padakegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan sampah," kata Muannas, Rabu, 6 Maret 2019. 

Ditinjau dari aturan tersebut, kata dia, pemberian kompensasi itu menjadi kewajiban pemerintah daerah. Ada konsekuensi hukum bila aturan tersebut tidak dipenuhi dan mendapat protes dari warga terdampak. 

"Kompensasi itu wajib karena sudah diatur dalam undang-undang. Pemkab Bekasi dapat dituntut warga kalau tidak memenuhi kompensasi tersebut," ucap Muannas.

Menurut dia, kompensasi yang diberikan pemerintah daerah kepada warga terdampak bisa dilakukan dengan empat bentuk, yakni relokasi, pemulihan lingkungan, fasilitas kesehatan dan kompensasi dalam bentuk lain. Sedangkan, berdasarkan pengakuan warga, tidak ada kompensasi yang mereka terima selama ini.

"Hampir 23 tahun warga Desa Burangkeng tidak mendapatkan kompensasi dan tidak dipedulikan oleh Pemkab. Wajar jika mereka kecewa dengan pemerintah. Apalagi wilayah TPA Burangkeng tidak jauh dengan TPA Bantar Gerbang dan Sumur Batu di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi dapat kompensasi sedangkan warga Burangkeng tidak," ucapnya.

Muannas mengatakan, persoalan ini baiknya ditangani dengan serius oleh Pemkab Bekasi. Tidak hanya dititikberatkan pada satu organisasi perangkat daerah, melainkan ditangani secara komprehensif. 

"Dengan APBD Kabupaten Bekasi mencapai Rp 6 triliun harusnya dapat teratas dengan kompensasi ini. Jika kepala daerah dalam hal ini bupati mau serius ini ada solusi, karena harus keroyokan antar dinas," ucapnya.

Maklum

Secara terpisah, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dodi Agus Suprianto mengakui selama ini memang tidak ada dana kompensasi yang diberikan kepada warga sekitar TPA Burangkeng. Dia pun memaklumi protes yang dilancarkan warga.

Hanya saja, Dodi memertanyakan perihal protes yang disampaikan melalui aksi di lapangan. Padahal, seharusnya dikomunikasikan kepada Pemkab Bekasi.

“Selama ini memang yang disesalkan protesnya itu melalui aksi, sedangkan aspirasi langsung ke kami selaku pemerintah daerah itu tidak dilakukan. Maksudnya, jika ada keluhan soal kompensasi, sampaikan pada kami. Jikalau tidak respon dari kami, bilamana ingin menggelar aksi itu menjadi hak warga,” tutur dia.

Selama ini perihal kompensasi tidak pernah disampaikan pada Pemkab secara langsung, baik melalui desa maupun kecamatan. Bahkan, melalui musyawarah rencana pembangunan pun tidak disampaikan.

“Tidak ada usulan itu. Terus jika memang ada kompensasinya, harus sesuai aturan. Ada data siapa saja warga terdampak agar diberikan secara langsung. Namun ini inginnya kompensasi dimasukan pada kas desa, padahal yang terdampak warga. Maka dari itu, Rabu akan dirapatkan semua, termasuk warga kami undang,” katanya.

Terkait penutupan akses, Dodi berharap perangkat desa dapat berperan membukanya kembali. Semenjak TPA ditutup, sampah terpaksa dibiarkan di tempat pembuangan sementara. 

“Kami tidak ada solusi membuang ke mana. Kalau dibuang ke sembarang tempat, di daerah lain tentunya melanggar aturan. Jika harus ke daerah lain, memang harus ada nota kesepakatan kepala daerah melalui gubernur,” ujar dia.***

Bagikan: