Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Umumnya cerah, 27 ° C

Aksi Penutupan TPA Burangkeng Dimaklumi, Tapi Disesalkan Tidak Ada Aspirasi Lebih Dulu

Tommi Andryandy
WARGA menutup akses masuk Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selasa, 5 Maret 2019. Aksi itu dilakukan warga terdampak yang memprotes tidak adanya kompensasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bekasi selama ini.*/TOMMI ANDRYANDY/PR
WARGA menutup akses masuk Tempat Pembuangan Akhir Burangkeng di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selasa, 5 Maret 2019. Aksi itu dilakukan warga terdampak yang memprotes tidak adanya kompensasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bekasi selama ini.*/TOMMI ANDRYANDY/PR

CIKARANG, (PR).- Aksi penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng dilakukan sejumlah warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sampai hari ini Selasa, 5 Maret 2019. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengakui tidak ada kompensasi selama ini sehingga memaklumi aksi tersebut. Namun, Pemkab menyesalkan tidak dilakukan penyampaian aspirasi lebih dulu sebelum akhirnya memutuskan melakukan aksi protesnya.

Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dodi Agus Suprianto, mengakui, selama ini tidak ada dana kompensasi yang diberikan kepada warga sekitar TPA Burangkeng. Dia pun memaklumi protes yang dilancarkan warga.

Hanya saja, Dodi mempertanyakan aksi protes yang disampaikan melalui aksi di lapangan. Padahal, kata dia, seharusnya aspirasi mereka dikomunikasikan dulu ke Pemkab Bekasi.

“Memang yang disesalkan protesnya itu melalui aksi, sedangkan aspirasi langsung ke kami selaku pemerintah daerah itu tidak dilakukan. Maksudnya, jika ada keluhan soal kompensasi, sampaikan pada kami. Jikalau tidak ada respon dari kami, bila mana ingin menggelar aksi, itu menjadi hak warga,” ujar dia.

Menurut Dodi, perihal kompensasi tidak pernah disampaikan pada Pemkab secara langsung, baik melalui desa maupun kecamatan. Bahkan, hal itu tidak juga disampaikan pada musyawarah rencana pembangunan.

“Tidak ada memang usulan itu. Jika memang ada kompensasinya, harus sesuai aturan. Ada data siapa saja warga terdampak agar diberikan secara langsung. Namun, ini inginnya kompensasi dimasukkan ke kas desa, padahal yang terdampak warga,” katanya. Karena itulah, Rabu, 6 Maret 2019, Pemkab Bekasi berencana mengundang warga untuk mendiskusikan masalah di TPA Burangkeng.

Perangkat desa diharapkan membuka akses TPA Burangkeng

Terkait penutupan akses, Dodi berharap perangkat desa dapat berperan membukanya kembali. Semenjak TPA ditutup, sampah terpaksa dibiarkan di tempat pembuangan sementara.

“Kami tidak ada solusi membuang ke mana. Kalau dibuang ke sembarang tempat, di daerah lain, tentunya melanggar aturan. Jika harus ke daerah lain, memang harus ada nota kesepakatan kepala daerah melalui gubernur,” ujar dia.

Aksi penutupan akses TPA Burangkeng telah dilakukan sejak Senin, 4 Maret 2019. Warga bersikukuh bakal terus beraksi sampai tuntutan mereka dipenuhi.  Aksi dilakukan dengan membentangkan spanduk di depan pintu masuk TPA dan di area Kantor UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Beberapa warga terlihat berjaga dan bersiaga menghalau truk sampah yang melintas.***

Bagikan: