Pikiran Rakyat
USD Jual 14.260,00 Beli 14.162,00 | Umumnya berawan, 20.4 ° C

[Laporan Khusus] Segitiga Emas Jawa Barat, Pertanian vs Industri

Tim Pikiran Rakyat
Bandara Kertajati BIJB/ADE BAYU INDRA
Bandara Kertajati BIJB/ADE BAYU INDRA

"NAON kawasan segitiga emas téh? Enya sih pabrik mah loba, jalan tol geus aya, bandara aya, palabuan ogé aya,” ucap Nastain, warga Kecamatan Ligung, Majalengka, beberapa waktu lalu.

Tak banyak warga lokal tahu, apa itu istilah ”segitiga emas” yang akan menjadi bagian pen­ting dari kawasan industri baru di Jawa Barat.

Segitiga emas yang dimaksud adalah simpul tiga lokasi strategis untuk pengembangan ekonomi yang meliputi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Majalengka, Pela­buhan Cirebon, dan Pelabuhan Patimban di Subang.

Saat ini, warga hanya tahu bahwa wilayahnya makin ramai, berdiri banyak pabrik, jalan tol, dan bandara. Semua per­ubahan itu mungkin menjadi kebanggaan bagi masyarakat karena dianggap sebagai kemajuan daerah.

Di balik itu, mereka memendam asa, berharap anak dan cucu mereka kelak mudah mencari kerja, tidak perlu berbalut lumpur mengolah sawah, dan bisa hidup lebih layak.

Selama beberapa tahun terakhir, pergeseran sektor ekonomi terus terjadi di Majalengka, dari pertanian ke industri. Tak sedikit pula lahan sawah telah berubah menjadi pabrik. Banyak warga dan petani yang akhirnya ”menyerah” melepas lahan.

RUANG tunggu pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, belum lama ini. Lokasi industri yang ada di sekitar wilayah Kertajati (Majalengka)-Cirebon-Patimban (Subang) sangat strategis dan memiliki keunggulan dari fasilitas logistik, di antaranya adalah bandara logistik yang sedang dibangun di Kertajati.*/ANTARA

Nastain mengakui, sawahnya kini sudah dijual dan berubah menjadi pabrik. Untungnya, dari hasil penjualan sawah itu, dia bisa memba­ngun kios sehingga tidak sampai kehilangan penghasilan. ”Leungit sawah, nu penting masih bisa usaha,” ujarnya, seperti dilaporkan wartawan Kabar Cirebon Tati Purnawati.

Tumbuhnya industri-industri baru di Majalengka, diakui telah berdampak positif bagi masyarakat setempat. Bahkan, kondisi itu turut pula dinikmati oleh warga di luar Majalengka. Saat ini, di ­se­kitar pabrik, bermunculan simpul keramaian baru yang bisa mendorong aktivitas ekonomi warga.

Sejumlah kalangan menilai, untuk mewujudkan kawasan segi­tiga emas, diperlukan ke­siapan dan sinergi dari peme­rintah pusat, pemerintah dae­rah, serta pihak-pihak terkait lainnya, baik itu kesiapan lahan, tenaga kerja, anggaran, infrastruktur, maupun per­ubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) di daerah.

Tanpa persiapan yang ma­tang, dikhawatirkan rencana besar itu hanya akan menjadi konsep di atas kertas. Apalagi, pembangunan kawasan industri acap kali menjadi pemicu utama alih fungsi lahan pertanian di wilayah Jabar utara yang notabene merupakan sentra atau lumbung padi nasional.

Munculnya kota baru

Upaya pemerintah untuk memeratakan pembangunan ke wila­yah Jawa Barat timur makin terbuka. Selain membangun sejumlah infrastruktur dan akses menuju wilayah timur, Pemprov Jabar akan membangun kawasan segitiga emas.

Beberapa daerah akan dilibatkan dalam kawasan itu meliputi Sumedang, Subang, Maja­lengka, Indramayu, dan Cirebon.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar melakukan analisis kesesuaian lahan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten, transportasi, dan utilitas lainnya.

Diharapkan, kajian atau per­siapan bisa tuntas tahun ini sehingga tahun depan pemba­ngunan konstruksi bisa dimulai. Pada 2021, kawasan yang nantinya akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu menjadi kota baru berbasis ekonomi.

null

Kepala Bappeda Jabar Taufiq Budi Santoso menjelaskan bahwa dalam tata ruang, ka­wasan tersebut akan menjadi kawasan strategis provinsi yang diprioritaskan penataan ruangnya untuk kepen­tingan ekonomi (industri).

Ia memaparkan, paling tidak ada sepuluh calon lokasi yang dari aspek tata ruang memiliki kesesuaian, seperti soal tata ruang, limitasinya, termasuk lahan yang di luar lahan sawah, dan kawasan lindung.

Kesepuluh lokasi itu tidak berada dalam satu hamparan, tetapi terpisah-pisah. Kebanyakan titik yang direkomendasikan berada di Subang (4 lokasi), Indramayu (3), Sumedang (1), Majalengka (1), dan Kabupa­ten Cirebon (1).

Taufiq memastikan, lokasi yang dipilih nanti ber­ada di zona peruntukan permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan tidak berada di kawasan pertanian ataupun di kawasan lindung. Misalnya, kota baru di Patimban di dalam RTRW Subang itu sudah ada alokasi 5.500 hektare, Aerocity Kertajati Majalengka 3.480 hektare dari total 9.600 hektare.

Karena berupa kota baru, kata Taufiq, artinya harus ada nilai manfaat untuk pengusaha sehingga mereka bersedia pindah ke sana. Selain upah murah dan insentif lain, kawasan industri baru itu juga merupakan KEK yang akan memberikan insentif dalam hal pajak dan per­izinan.

Menyoal ketersediaan tenaga kerja

Dengan adanya persiapan kawasan berbasis ekonomi tersebut, di sisi lain pemerintah pun dipertanyakan terkait dengan ketersedia­an tenaga kerja.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arif menuturkan, me­reka belum melaku­kan kajian terkait dengan potensi tenaga kerja yang diproyeksikan bisa mengisi kebutuhan industri di kawasan tersebut kelak.

Sebelum ada rencana pembentukan segitiga emas, kata Ferry, pihaknya sudah ber­upaya meningkatkan kualitas angkatan kerja, berkoordinasi dengan balai latihan kerja (BLK) milik daerah dan provinsi.

Ia mengakui, meski pusat industri berdiri di wilayah mereka, belum tentu masyarakat setempat bisa berdaya saing jika tidak memiliki kemampuan.

Dengan konsep industri padat karya yang akan dikembangkan di kawasan tersebut, Ferry yakin, angkatan kerja di wilayah timur Jabar bisa berdaya saing.

”Secara umum dan juga saya melihat bahwa industri yang akan berkembang di sana pada tahap awal itu industri padat karya yang berkaitan dengan produk teks­til maupun sepatu. Saya kira, cukup latihan pelajaran dasar,” ujarnya.

PROYEK pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Subang, Rabu 9 Januari 2019. Pemilihan industri di kawasan segitiga Re­bana (Cirebon-Patimban-Kertajati) dinilai penting bagi Jawa Barat.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencontoh­kan, ada daerah di Jabar yang memiliki tingkat pengangguran tinggi, padahal berbagai bidang industri berlokasi di sana. Dae­rah itu menjadi salah satu tujuan pencari kerja. Warga pendatang bisa bekerja, tetapi pekerja lokal justru tidak dipekerjakan.

Ridwan Kamil tak ingin ada industri maju, tetapi rakyatnya ketinggal­an. Saat itu, Ridwan pun berpesan kepada kepala daerah Subang agar menyiapkan masyarakatnya menghadapi era industrialisasi.

Salah satu upayanya adalah dengan memperbanyak sekolah vokasional SMK yang relevan dengan kebutuhan industri kekinian.

Ia pun tengah menyiapkan kebijakan school/teaching factory ­sebagai model pembelajaran berbasis produksi/jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksana­kan dalam suasana seperti yang terjadi di industri.

”Jadi, Bapak (Bupati) harus punya ruangan agar murid skillful. Atau secepatnya Bapak bikin kursus. Suatu hari pabriknya hadir, yang punya sertifikat bisa diprioritaskan untuk masuk. Kalau ter­nyata warga lokal skill-nya belum memungkinkan, bisa di-­training dari sekarang, mumpung pabriknya belum jadi. Saya tidak mau seperti di daerah lain terulang di Su­bang,” kata Ridwan Kamil.

Jawa Barat, menurut dia, merupakan provinsi paling di­sukai investor. Dari 100% industri di Indonesia, hampir 60%-nya berlokasi di Jabar.

”Para investor kenal Jawa Barat orangnya ramah, skillful, indeks infrastrukturnya paling baik. Juga dekat Jakarta, di mana para pengambil keputus­an bisa berkoordinasi dengan cepat,” ucapnya.

Upah jadi persoalan

Sekretaris Asosiasi Perteks­tilan Indonesia (API) Jawa Barat Kevin Hartanto meng­ungkapkan, 40% industri teks­til nasional berada di Jawa Barat. Ini yang membedakan industri Barat dengan Jawa Tengah. Dulu, upah nasional kurang lebih sama, bahkan Jabar bisa mewakili industri tekstil dan produk ­tekstil (TPT) nasional.

Akan tetapi, tutur Kevin, selanjutnya terjadi kenaikan upah tidak terkendali karena tekanan buruh, misalnya di Bogor dan Bekasi yang dalam dua tahun bisa naik 100%. Setelah terbit Peratur­an Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan sebenar­nya cukup mengerem kenaikan upah.

”Masalahnya, daya saing Jabar tergerus Jateng. Bukan hanya upah, tapi juga air dan listrik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, daya saing Jabar makin lemah karena ­upah berbeda jauh dengan Jateng. Lalu, ada kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak­yat (PUPR) terkait dengan tarif air permukaan.

KAWASAN Patimban yang berada di Subang, beberapa waktu lalu. Pemerintah Indonesia dan Jepang resmi menandatangani pinjaman Proyek Pelabuhan Patimban Tahap I senilai 118,9 miliar yen atau setara Rp 14,2 tri­liun melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).*/YUSUF ADJI/PR

Aturan itu menyebabkan disparitas tarif air permukaan di Jabar, Jakarta, dan Banten diban­dingkan dengan Jateng hingga sepuluh kali lipat.

Selain itu, Kevin menekan­kan, kondisi pasar juga tidak baik karena terjadi penurunan tren. Dikhawatirkan, tren negatif ini terus berlanjut hingga masa Lebaran 2019 mendatang.

”Masuk Januari 2019, ada geliat sedikit. Bebe­rapa brand garmen naik. Tapi, masuk Februari 2019, semua ’merah’ (turun). Itu tandanya (daya beli) di end user turun. Ini yang tanda tanya. Jika tren ini sampai Maret, enggak akan ada lonjakan permintaan di Lebaran,” ujarnya.

Menyoal gagasan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait dengan pembangunan kawasan Jabar bagian timur, Kevin mengapresiasi rencana tersebut. Namun, dia meminta gubernur agar memperhatikan pasokan tenaga kerja.

”Pasokan tenaga kerjanya ada enggak? Kalau industri harus cari sendiri, pasti susah,” tuturnya.

Menurut dia, pengusaha sudah lama mengetahui potensi pembangunan industri di wilayah timur mengingat ­upahnya masih rendah. Sayangnya, pasokan tenaga kerja di kawasan timur, seperti di Majalengka, dinilai kurang.

”Sudah ada pengusaha yang bangun industri di sana, tapi sekarang malah mau dijual. Penyebabnya, tidak ada tenaga kerja. Intinya, pasokan tenaga kerja memble,” ujarnya.

Kevin menjelaskan, kecenderungan karyawan di Majalengka mengundurkan diri ketika musim panen tiba. De­ngan demikian, perusahaan harus menyiapkan tenaga kerja cadangan karena industri harus terus beroperasi.

”Untuk menjaga kesinambungan, per­usahaan harus punya karyawan lebih. Itu enggak mudah. Tenaga kerja meng­anggur juga enggak ada, tidak mau, atau tidak punya skill,” katanya.

Oleh karena itu, Kevin mengingatkan pemerintah agar men­yin­kronkan kebijakan antara pusat, provinsi, dan daerah setempat. Ketika pemerintah bisa menyiapkan infrastruktur dan menjamin ­pasokan tenaga kerja, industri dapat fokus ke produktivitas, riset, dan efisiensi usaha.

”Bukan tidak mendukung, yang penting silakan berkoordinasi dengan Disnaker dan pemda setempat. Jadi, enggak boleh pusat arahkan ke sini, provinsi punya misi, dan pemda berjalan sendiri. Investasi enggak akan jalan. Sinkronkan dulu,” ujar Kevin. (Asep Budiman, Novianti Nurulliah)***

Bagikan: