Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Sebagian berawan, 20.1 ° C

Berbeda-beda, Besaran UMSK di Wilayah yang Sama

Novianti Nurulliah
ILUSTRASI Upah Minimum Sektoral Kota Kabupaten (UMSK) 2019.*/DOK. PR
ILUSTRASI Upah Minimum Sektoral Kota Kabupaten (UMSK) 2019.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui SK Gubernur telah menerbitkan empat surat keputusan Upah Minimum Sektoral Kota Kabupaten (UMSK) 2019. Keempat daerah yang telah mendapatkan kepastian UMSK 2019 tersebut yaitu Depok,  Indramayu,  Subang dan Kabupaten Sukabumi. 

Besaran atau nominal UMSK di tiap wilayah bahkan tiap sektor di wilayah yang sama berbeda-beda. Seperti halnya di Depok terdapat 19 industri sektoral mulai dari industri makanan,  minuman,  kosmetik,  kimia dasar dan logam. Di Indan ayu terdapat dua industri sektoral yaitu minyak bumi dan gas alam,  di Subang terdapat 20 industri sektoral seperti peternakan,  pertambangan, industri pengolahan dan tekstil,  sedangkan di Kabupaten Sukabumi terdapat tiga industri sektoral yaitu tiga katagori industri makanan dan minuman. 

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Ferry Sofwan Arif mengatakan,  keempat daerah yang mengajukan UMSK 2019 tersebut telah memenuhi semua kriteria sesuai denganPP No 78 Tahyn 2015 tentang Pengupahan dan Permenaker No 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

"Setiap daerah itu beda- sektor unggulannya dengan besaran kenaikan UMSK dari UMK 2019 berbeda tergantung kesepakatan antara pengusaha dengan SP (Serikat pekerja)/SB (Serikat buruh). Pada kesepakatan antara pengusaha & SP/SB didalamnya menyepakati pembayaran UMSK sejak bukan Januari 2019," kata dia,  Senin 4 Maret 2019. 

Keempat daerah ini merupakan tahapan pertama yang UMSK-nya disetujui.  Nanti akan ada daerah lain  yang menyusul yang saat ini tengah dibahas.

"Daerah lain juga sudah ada yang mengajukan, kalau tidak salah dua Kab/Kota sudah lengkap,  dua Kab/Kota lagi sedang proses melengkapi. Untuk yang lengkap Kota Sukabumi dan Cianjur, " kata dia. 

Dia menegaskan, keempat daerah yang sudah terbit UMSKnya perlu diapresiasi karena daerah-daerah tersebut sudah melakukan kajian tentang sektor unggulan oleh Depekab/Depeko. Selain itu mereka sudah membuat adanya kesepakatan antara Asosiasi Perusahaan dengan SP/SB pada sektor yang bersangkutan atau apabila belum ada Asosiasi Perusahaan menggandeng Apindo Kab/Kota sepanjang ada mandat dari para pengusahanya.

Solusi terbaik

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknha mengapresiasi dan berterima kasih kepada dewan pengupahan dan kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Barat serta Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang telah bekerja keras dan merekomendasikan UMSK 2019 Kepada Gubernur Jawa Barat Untuk di tetapkan. "Tak lupa kami juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat  yang telah memberikan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak, " Ucap dia.

Harapan selanjutnya, kata dia, bagi kabupaten/kota yang belum menyelesaikan tahapan dan proses penetapan UMSK 2019 segera menyelesaikannya agar Gubernur Jawa Barat bisa menetapkan UMSK 2019 Di Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat selesai sebelum pilpres  17 April 2019. Dengan pertimbangan pertama daerah lain di Indonesia sudah selesai proses penetapan UMSK 2019, tinggal Jawa Barat yang belum selesai. 

"Yang kedua agar buruh segera bisa menikmati upah baru, ketiga agar pesta demokrasi bisa dilaksanakan dengan lebih kondusif dan khidmat, " kata dia. ***

Bagikan: