Pikiran Rakyat
USD Jual 14.353,00 Beli 14.053,00 | Sebagian berawan, 22.7 ° C

Golkar Sebut Jadi Wakil Bupati Bekasi Tidak Gratis

Tommi Andryandy
TERSANGKA Bupati nonaktif Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (8/2/2019). Neneng diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.*/ANTARA
TERSANGKA Bupati nonaktif Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (8/2/2019). Neneng diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.*/ANTARA

CIKARANG, (PR).- Partai Golkar membantah adanya “tiket” yang harus dibayarkan bagi mereka yang berminat menjadi wakil bupati Bekasi. Namun, partai berlambang beringin itu menyebut bahwa menjadi orang nomor dua di Kabupaten Bekasi itu tidak gratis.

Seperti diketahui, pasca Neneng Hasanah Yasin mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Bupati Bekasi periode 2017-2022, beredar sejumlah nama dalam bursa kandidat wakil bupati.

Sesuai Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bila Neneng resmi mundur, posisi wakil bupati bakal tak berpenghuni. Soalnya, Wakil Bupati sekaligus Pelaksana Tugas Bupati Eka Supria Atmaja bakal naik kelas menjadi bupati definitif.

Namun, selain beredarnya nama-nama kandidat, muncul juga biaya hingga miliaran rupiah yang katanya wajib disiapkan bagi mereka yang berminat. Hanya saja, kabar tersebut dibantah. Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta menegaskan informasi yang beredar itu tidak benar.

“Sebanyak Rp 25 miliar itu bohong, hoax,” kata dia, saat dikonfirmasi.

Menurut dia, memang ada biaya perlu dikeluarkan namun tidak sebanyak informasi yang beredar. Hanya saja, Budiarta enggan menyebutkan biaya itu. “Enggak sampai Rp 25 miliar. Itu berita hoax. Saya tidak akan menyebutkan nilainya. Tapi yang namanya wakil bupati itu tidak gratis,” kata dia.

Hak Partai Golkar

Sebelumnya, Budiarta merupakan salah satu kader Partai Golkar mengungkapkan sejumlah nama yang memiliki peluang menduduki kursi wakil bupati, di antaranya tiga anggota DPRD Kabupaten Bekasi yakni Iip Bustomi, Sarim dan Novy Yasin yang tidak lain adik dari bupati non aktif, Neneng. Selain itu, ada juga nama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar.

Namun begitu, kemunculan nama ini sempat disayangkan sejumlah pihak, di antaranya partai koalisi pengusung Neneng-Eka. Menanggapi hal tersebut, Budiarta menegaskan, kursi wakil bupati merupakan hak dari Partai Golkar selaku pemilik kursi terbanyak di antara partai koalisi lain.

“Nama itu muncul untuk siap menjadi wakil bupati. Nama itu berdasarkan informasi internal. Itu belum final tapi mereka nama-nama yang siap jika diminta partai untuk maju. (Wakil bupati) ini kan haknya Partai Golkar. Wajar Partai Golkar yang menetukan calonnya. Hanya saja tetap partai koalisi berembuk,” ucapnya.

Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi, Harun Alrasyid mengatakan, perebutan posisi wakil bupati sebenarnya telah berlangsung sejak penahanan bupati. Kemudian makin gencar pasca Neneng mengajukan permohonan diri.

Menurut dia, posisi wakil bupati memang tengah menjadi rebutan, terlebih di sesama anggota dewan.

“Saya melihat pergerakan memerebutkan kursi wakil bupati itu ada. Ketika berbicara logika politik, para politisi itu kan menginginkan jabatan kekuasaan. Dan kekuasaan itu ada di eksekutif, jadi hal yang wajar kalau kalau surat pengunduran diri Bu Neneng dibahas secara cepat. Terlebih dewan itu kan lembaga politik maka keputusannya pun cenderung untuk kepentingan politis,” ucap dia.

Diungkapkan Harun, pengunduran diri Neneng ini seharusnya direspon sesuai tahapan. Tidak sekadar mencari kekuasaan di eksekutif, namun juga bagaimana mengembalikan jalannya roda pemerintahan.

“Dalam politik itu tidak ada yang namanya makan siang yang gratis, pasti ada hal-hal kepentingan terkait menindaklanjuti surat pengunduran Bu Neneng. Namun, baiknya tidak mengesampingkan niat awal yang jalannya pemerintahan,” kata dia.***

Bagikan: