Pikiran Rakyat
USD Jual 14.328,00 Beli 14.028,00 | Umumnya cerah, 16.7 ° C

Soal Kemungkinan Maladministrasi Polda Jabar dalam Kasus Hibah Tasikmalaya, Warga Dipersilakan Melapor

Bambang Arifianto
Korupsi/CANVA
Korupsi/CANVA

SINGAPARNA, (PR).- Ombudsman Indonesia Perwakilan Jawa Barat mempersilakan masyarakat melaporkan ketidakpuasannya atas kinerja Kepolisian Daerah Jabar terkait pengusutan dugaan penyelewengan dana hibah Kabupaten Tasikmalaya.

Polda Jabar diminta transparan memberikan informasi perkembangan pengusutan dan alasan belum menindaklanjuti laporan warga terkait pengembangan kasus tersebut.

"Pada prinsipnya, secara kelembagaan, Ombudsman terbuka menerima laporan yang mempertanyakan hal-hal yang bersifat publik, (ketika) masyarakat tidak mendapat jawaban dari instasi pemerintah termasuk lembaga kepolisian," kata Kepala Ombdusman Indonesia Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto, Rabu 13 Februari 2019.

Masyarakat bertanya

Sejumlah pegiat antikorupsi dan elemen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mempertanyakan kinerja Polda Jabar yang belum mengembangkan penyidikan dugaan korupsi dana hibah 2017.

Polda Jabar bahkan dinilai tebang pilih lantaran hanya menyidik 14 yayasan penerima hibah yang terkena pemotongan dan berujung terjeratnya Sekretaris Daerah Abdul Kodir.

SAKSI ahli yang juga Dosen Unpad, Somawinata (berpakaian batik) menyampaikan kesaksiaanya saat sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Tasikmalaya 2017 di  Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 6 Februari 2019./ARMIN ABDUL JABBAR/"PR"

Padahal, masyarakat juga melaporkan yayasan/madrasah lain yang disinyalir ikut terkena penyunatan. Laporan investigasi Pikiran Rakyat belum lama ini juga mendapati bukti adanya tujuh yayasan/madrasah penerima hibah yang dipotong dengan melibatkan beberapa terduga pelaku lapangan hingga pimpinan DPRD.

Eks Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum yang kini menjabat Wakil Gubernur Jabar turut disebut-sebut dan disinyalir terlibat. Namun, laporan tersebut tak menuai respons berupa pengusutan lebih lanjut.

Menurut Haneda, laporan atau permintaan warga atas informasi tindak lanjut pengusutan yang tak menemui jawaban Kepolisian sudah masuk ranah persoalan pelayanan publik.

"Itu bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik," ucapnya.

HMI bersuara dan belum puas

Selain permasalahan keterbukaan informasi pengusutan, terdapat kekecewaan terhadap pelayanan Polda Jabar seperti yang dialami organisasi kemahasiswaa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya yang sempat melapor dan meminta audiensi dengan Kapolda Jabar Agung Budi Maryoto‎ guna meminta informasi perkembangan pengusutan kasus itu.

Alih-alih menuai respons dan mendapat jawaban langsung Kapolda, HMI justru ditemui petugas intelijen Polda Jabar saat menyambangi kantornya pada Januari 2019.

Para aktivisi mahasiswa itu hanya mendapatkan jawaban normatif. Untuk itu, Haneda membuka pintu bagi warga untuk melapor melalui institusinya.

SEJUMLAH terdakwa menjalani sidang dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Tasikmalaya 2017 di  Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin 21 Januari 2019.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

Laporan, tuturnya, bakal diverifikkasi secara material dan formal. "Siapa pelapor, terlapor, apa yang dikeluhkan, bukti pendukung dia tidakk mendapat pelayanan yang baik," ujarnya.

Menurut Haneda, pelapor bisa datang langsung ke Kantor Ombudsman Indonesia Perwakilan Jabar di Jalan Kebonwaru Utara Nomor 1, Kota Bandung atau menghubungi nomor 0227103733.

Pelapor juga bisa mengirimkan surat ke aalamat surel [email protected]

Haneda meminta pelapor melampirkan pula bukti berupa fotokpi surat pelaporan atau permintaan jawaban/audiensi sebagai bukti penyelenggaraan pelayanan publik yang bermasalah itu. Jika laporan sudah memenuhi syarat formal dan material, lembaga pelayanan publik tersebut baru bergerak guna berkoordinasi, memverifikasi, dan meminta dokumen yang diperlukan ke Polda Jabar.

Tim Pemeriksa pun diterjunkan. Hasil proses tersebut adalah laporan hasil akhir yang bila terbukti ada maladministrasi, bakal menjadi saran koreksi atau rekomendasi kepada pimpinan Polda Jabar serta Kapolri. Ombudsman memastikan ketidakpatuhan akan rekomendasinya akan berbuah sanksi.

Haneda mengatakan, warga tak perlu takut ketika ingin melapor ke Ombudsman. Lembaga tersebut merahasiakan identitas pelapor yang tak ingin namanya dipublikasikan.

"(Kenapa yayasan) yang lain tidak diproses, memang harus dipastikan dasarnya apa sehingga masyarakat memiliki pegangan," ujarnya.

Pelayanan Polda Jabar jadi sorotan

Sekretaris Umum HMI Cabang Tasikmalaya ‎Ilham Syawall menyoroti kinerja pelayanan Polda Jabar atas permintaan audiensi para mahasiswa.

"Pelayanan Polda (Jabar) saat audiensi HMI yang diterima oleh intel tidak sesuai harapan karena awalnya kami ingin Kapolda (Jabar) bersedia menerima audiensi kami sebagai bentuk apresiasi HMI Cabang Tasikmalaya kepada Polda (Jabar) dalam menangani kasus ini. Selanjutnya, HMI Cabang Tasikmalaya juga berharap bisa berdialog dalam forum audiensi dengan Kapolda (Jabar) yakni untuk menanyakan proses kasus hibah yang diduga melibatkan beberapa anggota DPRD," ujar Ilham.

HMI bakal menggelar rapat untuk membahas kembali sikap atas keinginan  audiensi yang menuai respons Polda Jabar.***

Bagikan: