Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Hujan singkat, 28.3 ° C

Program Transportasi di Kota Bogor Dinilai Gagal, Bima Arya Siapkan Evaluasi

Windiyati Retno Sumardiyani
Halte bus Trans Pakuan di Warung Jambu, Kota Bogor tampak tak teurus, Minggu 27 Januari 2019.* WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR
Halte bus Trans Pakuan di Warung Jambu, Kota Bogor tampak tak teurus, Minggu 27 Januari 2019.* WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

BOGOR,(PR).- Wali Kota Bogor Bima Arya akan mengevaluasi seluruh program transportasi di Kota Bogor.  Menurut Bima, program transportasi mulai dari  transportasi massal Trans Pakuan, konversi angkutan kota, rerouting, dan moda integrasi yang menjadi program prioritas Pemerintah Kota Bogor tidak berjalan sebagai mana mestinya.

“Saya akan evaluasi mulai dari penganggarannya, programnya, sampai ke Kadishub-nya kami juga akan evaluasi,” ujar Bima Arya, Selasa 12 Februari 2019.

Salah satu program yang akan dikaji kembali yakni operasional transportasi Trans Pakuan. Saat ini, dari 49 bus hibah Kementerian Perhubungan, hanya 5 bus yang beroperasi dan dikelola oleh pelaksana Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT).

“Kami akan cari waktu dengan anggota dewan untuk mematangkan konsep PDJT, kami sedang cari formulasi yang tepat untuk BUMD ini, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan kami bahas,” kata Bima.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rakhmawati mengatakan, evaluasi program merupakan hal yang wajar dilakukan pimpinan daerah saat program tidak berjalan mulus. Rakma pun mengaku siap jika kinerjanya sebagai kepala dinas perhubungan juga dievaluasi.

“Saya siap saja kalau mau dievaluasi, kapanpun, kalau Pak Wali bilang begitu, maka seluruh programnya akan dievaluasi,saya juga akan jabarkan kondisi yang terjadi,” ujar Rakhma.

Terkait terbengkalainya aset negara Trans Pakuan, Rakhma menyebutkan hal tersebut sebenarnya sudah menjadi tanggungjawab PDJT.  Dishub Kota Bogor, kata Rakhma, hanya menyediakan sarana prasarana pendukung seperti halte Trans Pakuan. Sayangnya, sejak operasional bus Trans Pakuan di beberapa rute terhenti, halte Trans Pakuan juga turut terbengkalai.

“Sebenarnya itu sudah tanggung jawab PDJT,  kami sudah berupaya agar PDJT mendapatkan suntikan anggaran tetapi ditolak,” kata Rakhma.

Selain Trans Pakuan, program yang belum menuai kejelasan di antaranya operasional angkutan modern di Trans Pakuan Koridor 4. Hingga kini, Dishub Kota Bogor juga belum dapat memastikan kapan angkutan modern hasil konversi angkutan konvensional itu akan beroperasi. Sejak diluncurkan pertengahan September 2018 lalu,  angkutan modern yang dikelola oleh Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari) tersebut gagal beroperasi di TPK 4 karena mendapatkan penolakan dari sopir angkutan konvensional.

“Kami masih berharap Kodjari tetap beroperasi di TPK 4, karena kalau angkot modern pindah ke kabupaten, bisa-bisa izin operasinya dicabut,” ujar Rakhma.

Sementara itu, Pengamat transportasi Kota Bogor Budi Arif mengatakan, Pemerintah Kota Bogor butuh komitmen yang serius  untuk menjalankan program transportasi massal di Kota Bogor. Budi menilai, elemen Pemerintah Kota Bogor belum sejalan dalam menjalankan program ini, sehingga program transportasi massal seperti Trans Pakuan terkesan terbengkalai.

“Itu program padahal sudah lama digulirkan, sebenarnya butuh komitmen saja, dari wali kota, muspida, dari DPRD-nya juga. Masyaakat juga,  semuanya harus transparan, cari bersama di mana masalahnya, apakah di manajemennya, atau seperti apa,  harus diselesaikan bersama-sama,” ucap Budi.***

Bagikan: