Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 17.1 ° C

Kejaksaan Geledah Kantor Dinas PMD Majalengka

Tati Purnawati
SEJUMLAH penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka membawa satu troli dokumen terkait kasus dugaan penyelewengan dana pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskedes) sebesar kurang lebih Rp 4 miliar dari  Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka, Senin 11 Februari 2019.*  TATI PURNAWATI/KC
SEJUMLAH penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka membawa satu troli dokumen terkait kasus dugaan penyelewengan dana pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskedes) sebesar kurang lebih Rp 4 miliar dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka, Senin 11 Februari 2019.* TATI PURNAWATI/KC

MAJALENGKA,(PR).- Kejaksaan Negeri Majalengka menggeledah Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Majalengka, Senin 11 Februari 2019. Penggeledahan ini terkait adanya dugaan korupsi Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskedes) bagi kepala desa dan perangkatnya pada tahun 2018, dengan total dana yang diselewengkan diduga sekitar Rp 4 miliar.

Penggeledahan yang dilakukan oleh sekitar 10 petugas tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Majalengka, Muslih. Tim Kejaksaan datang ke Kantor Dinas PMD sekitar pukul 10.00 WIB dan baru selesai sekitar pukul 13.00 WIB. Dari kantor tersebut petugas setidaknya membawa 1 troli dokumen fisik.

Usai penggeledahan, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Majalengka, Muslih mengatakan bahwa sebelum penggeledahan, pihaknya sudah memintai keterangan dari Ketua Forum Kepala Desa yang juga seorang kepala desa, serta 19 kepala desa lainnya.

Dari keterangan sejumlah kepala desa, pelatihan tersebut dilakukan pada Mei 2018 di Hotel Ibis Bandung. Namun sumber dananya belum diketaui secara pasti, apakah berasal dari APBD Kabupaten Majalengka yang kegiatannya berada di Dinas PMD, dari APBD Provinsi, atau juga berasal dari swadaya para kepala desa.

“Kami belum bisa menyebutkan sumber dana, kami masih terus melakukan penyidikan atas kasus ini. Kami terima berkas dari Seksi Intel dan kami menindaklanjutinya. Jadi kami belum bisa menyebutkan juga nilai kerugian negara karena hal itu harus berdasarkan keterangan pihak ahli, dari auditor,” ungkap Muslih.

Dokumen yang diambil dari Kantor PMD tersebut hampir seluruhnya merupakan bukti fisik yang menyangkut kegiatan pelatihan Aplikasi Sistim Keuangan Desa. Beberapa di antaranya seperti absensi kegiatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kwitansi pembayaran sewa hotel, dan honor pembicara.

“Ada tiga bidang dan kesekretariatan yang kami geledah. Tidak ada softcopy yang kami amankan, hanya bukti fisik yang kami bawa,” ungkap Muslih.

Muslih juga mengatakan, pihaknya belum bisa menyebutkan siapa tersangka atas kasus tersebut, dengan alasan masih akan terus berupaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan dokumen yang dibawanya.

“Belum bisa menyebutkan tersangka, yang jelas kami masih terus melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan anggaran sebesar kurang lebih Rp 4 miliar ini,” kata Muslih.

Sementara itu, salah seorang pegawai di Kantor Dinas PMD mengatakan, penyidik kejaksaan memasuki sejumlah ruangan termasuk di sekretariat. Kegiatan pelatihan itu sendiri menurutnya berada di sekretariat Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP).

“Kaget juga ada pegawai kejaksan berseragam datang, terus masuk ke sejumlah ruangan di tiap bidang. Ada tiga bidang yang digeledah serta di sekterariat, karena kegiatan tersebut memang adanya di PEP,” kata pegawai tersebut.

Pada saat penggeledahan, sejumlah pejabat Dinas PMD setingkat kepala bidang berada di lokasi. Namun tidak ada seorang pun yang bersedia memberikan keterangan. “Keterangan ke Pak Sekretaris saja lah,” ungkap Beni Padilah Ranandar, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Desa. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Umar Maruf tidak bisa dimintai keterangan karena tengah mengikuti rapat di Bandung.***

Bagikan: