Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Umumnya cerah, 18.4 ° C

Nasib Angkot Modern Tak Jelas

Windiyati Retno Sumardiyani
SEORANG pengunjung melihat-lihat armada angkutan kota modern yang dipajang di salah satu mall di Kota Bogor beberapa waktu lalu. Meski ditargetkan beroperasi akhir September 2018, pengelola angkot modern belum melengkapi seluruh persyaratan operasional 25 angkot.*/HILMI ABDUL HALIM/PR
SEORANG pengunjung melihat-lihat armada angkutan kota modern yang dipajang di salah satu mall di Kota Bogor beberapa waktu lalu. Meski ditargetkan beroperasi akhir September 2018, pengelola angkot modern belum melengkapi seluruh persyaratan operasional 25 angkot.*/HILMI ABDUL HALIM/PR

BOGOR, (PR).- Nasib angkutan modern yang diluncurkan Pemerintah Kota Bogor awal September 2018 lalu sampai saat ini masih belum jelas.  Upaya Pemerintah Kota Bogor agar angkutan modern tetap beroperasi pada jalur Trans Pakuan Koridor (TPK) 4 masih mendapatkan penolakan.

Di sisi lain, pengusaha angkutan modern berharap nasib angkutan modern bisa segera beroperasi lantaran modal yang mereka keluarkan untuk mengkonversi angkutan cukup besar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rakhmawati menuturkan, Pemerintah Kota Bogor tetap akan mengupayakan agar angkutan modern dapat beroperasi di Trans Pakuan Koridor 4.  Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota tahun 2017 tentang program rerouting dan konversi angkutan umum. 

Menurut Rakhma, penolakan operasional angkutan modern terjadi karena program konversi angkutan kota dengan skmea 3:2 dan 3:1 dinilai  belum optimal. Saat ini, hanya badan hukum Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari) saja yang sudah melaksanakan program konversi, sementara badan hukum lainnya belum siap.

“Badan hukum sebagai pengelola angkutan umum di tiap TPK  belum siap mengganti angkot lama ke angkot baru dengan standarisasi tertentu, modalnya memang besar,” ujar Rakhmawati.

Jika memang angkutan modern tidak dapat beroperasi di TPK  4, Dishub Kota Bogor akan mempertimbangkan pengalihan operasional angkot modern di TPK 4 menjadi moda transportasi antar kota dalam provinsi (AKDP). Menurut Rakhma, solusi tersebut menjadi upaya terakhir agar angkot modern tetap dapat beroperasi, dan tidak terus merugi.

Wacana menjadikan angkot modern sebagai AKDP bermula dari permintaan badan hukum Kodjari untuk mengalihkan operasional angkot modern dari TPK 4 ke wilayah kabupaten beberapa waktu lalu. Permintaan tersebut diajukan karena ada keluhan pengusaha atas kerugian yang diderita mereka akibat mandeknya operasional angkot modern.

Kegagalan program

Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Bogor M. Ishak menilai berhentinya operasional angkot modern di TPK 4 merupakan bukti kegagalan program rerouting dan konversi angkot oleh Pemkot Bogor.  Sesuai SK Wali Kota Bogor, seharusnya  program tersebut tetap harus berjalan.

“Sampai sekarang belum juga ada solusinya, pengajuan untuk  jadi AKDP juga jalan ditempat, dishub juga seolah acuh saja dengan nasib badan hukum-badan hukum ini,” kata Ishak.

Menurut Ishak, kelangsungan operasional angkot modern tidak boleh dihentikan hanya karena alasan keamanan.  Ishak pun mengimbau Dishub Kota Bogor untuk melakukan pendekatan kepada para sopir angkot konvensional dan juga badan hukum lainnya untuk mendapatkan kesepakatan terkait kelangsungan operasional TPK 4.***

Bagikan: