Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Umumnya berawan, 27.7 ° C

Pemerintah Kejar Target Perhutanan Sosial

Puga Hilal Baihaqie
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan surat pengelolaan perhutanan sosial bagi lembaga masyarakat desa dan hutan se-Jawa Barat di Wana Wisata Pokland, Cianjur, Jumat 8 Februari 2019./PUGA HILAL BAIHAQIE/PR
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan surat pengelolaan perhutanan sosial bagi lembaga masyarakat desa dan hutan se-Jawa Barat di Wana Wisata Pokland, Cianjur, Jumat 8 Februari 2019./PUGA HILAL BAIHAQIE/PR

CIANJUR, (PR).- Presiden Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat penerima Program Perhutanan Sosial untuk memanfatkan secara optimal bantuan dari pemerintah dalam pengelolaan lahan kehutanan secara optimal.

"Pemerintah akan melakukan pengecekan setiap tahunnya. Bila lahan yang telah diberikan itu tidak dimanfaatkan secara optimal maka hak kelolanya akan kami ambil lagi. Pencabutan pengelolaan hutan juga telah berlaku bagi para perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mendapatkan hak guna usaha dari pemerintah," ujar Jokowi dalam acara penyerahan surat pengelolaan perhutanan sosial bagi lembaga masyarakat desa dan hutan se-Jawa Barat yang berlangsung di Wana Wisata Pokland Cianjur, Jumat 8 Februari 2019.

Hadir dalam acara tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan sejumlah direksi BUMN.

Jokowi menambahkan pemerintah menargetkan 12,7 juta hektar lahan perhutanan yang akan didistibusikan ke masyarakat melalui program Perhutanan Sosial. Namun dalam dua tahun terakhir program tersebut baru bisa terealisasi sebesar 2,5 juta hektar.

"Memang targetnya masih jauh tetapi kami berupaya agar pengelolaan hutan lebih banyak didominasi oleh rakyat bukan perusahaan sebagaimana yang terjadi di masa lalu," ujarnya.

Masyarakat penerima manfaat perhutanan sosial juga mendapatkan legalitas surat setingkat sertifikat dengan hak kelola selama 35 tahun ke depan. Dalam kesempatan tersebut diberikan kredit usaha rakyat (KUR) dari BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Serta pemberian CSR dari BTN. Begitu juga bantuan 4.000 bibit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta3.000 bibit dari Perum Perhutani.

Menteri Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya menuturkan kebijikan Perhutanan Sosial yang digulirkan di awal Pemerintahan Kabinet Kerja merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan hutan. Mereka memiliki legalitas dengan sertifikat perhutanan sosial dengan hak kelola hingga 35 tahun.

"Tentunya pengeloaan ini jauh lebih lama dari hak guna usaha (HGU) yang waktunya hanya 30 tahun, begitu juga dalam pembagian hasilnya, masyarakar jauh lebih banyak mendapatkan manfaatnya," kata Darmin.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan Program Perhutanan Sosial yang digulirkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa mengurangi tingkat kesenjangan perekonomian antara masyarakat kota dan desa.

"Sebab selama ini sumber-sumber uang masih bertumpu di perkotaan. Hadirnya Perhutanan Sosial membuat perekonomian di daerah bisa tumbuh karena masyarakat bisa mengelola hutan cukup luas," ujarnya.

Gubernur Jabar juga menyampaikan laporan bencana yang ada di Jabar mencapai seribu hingga 1.500 laporan pertahunnya. Di wilayah tengah hingga utara Jabar banjir merupakan ancaman terbesar sementara di tengah hingga selatan Jabar bencana longsor kerap menerpa. Diharapkan dengan adanya perhutanan sosial kerusakan alam akibat bencana bisa dikurangi.***

Bagikan: