Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sebagian berawan, 19.3 ° C

Bawa Kliping Pikiran Rakyat, Pegiat Antikorupsi Laporkan Kasus Dana Hibah Tasikmalaya ke KPK

Bambang Arifianto
KPK/ANTARA
KPK/ANTARA

SINGAPARNA, (PR).- Dua pegiat antikorupsi melaporkan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ke KPK.

Mereka meminta KPK turun tangan mengusut praktik pemotongan dana hibah yang diduga melibatkan pimpinan DPRD dan eks Bupati Tasikmalaya.

Dua pegiat tersebut adalah‎ Nandang Suherman, anggota Perkumpulan Inisiatif Bandung dan Dewan Nasional FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jakarta serta Dedi Haryadi dari Beyond Anti Corruption (BAC).

Mereka menyambangi Kantor KPK di Jalan Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan, Kamis 7 Februari 2019.

Selain surat laporan dugaan penyunatan dana hibah, keduanya menyerahkan salinan daftar penerima hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta kliping koran Pikiran Rakyat terkait liputan khusus investigasi kasus tersebut.

PIKIRAN Rakyat edisi 28 januari 2019/DOK. PR

Surat ditujukan langsung kepada Ketua KPK Agus Rahardjo. Keduanya lalu mendapat tanda bukti penerimaan laporan/informasi pengaduan masyarakat dari KPK dengan nomor agenda 2019-02-000043 dan nomor informasi 101552.‎

Polda Jabar dinilai tebang pilih

Dalam analisis laporannya, kasus yang ditangani Polda Jawa Barat itu hanya menyeret Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir. Dalam dakwaannya, jaksa menuntut Abdul Kodir divonis 20 tahun penjara. Mereka menilai, Polda Jabar tebang pilih kasus korupsi.

"‎Karena yang dilaporkan ke Polda Jabar bukan Sekda saja, namun ada juga bupati, wakil bupati, dan beberapa anggota DPRD-nya. Penyidik Polda (Jabar) tidak mengembangkan kasus ini lebih luas," ucap Nandang dalam keterangan tertulisnya, Kamis sore.

Mereka juga menduga mantan bupati yang sekarang terpilih jadi wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan beberapa orang pimpinan DPRD terlibat dalam skandal korupsi dana hibah tersebut.

Korupsi.*/DOK. PR

Selain itu, ‎penyidikan korupsi berfokus pada  21 lembaga penerima dana hibah 2017 yang nilai pemotongannya mencapai 90 persen dari bantuan yang seharusnya diterima.  

"Kami menengarai ada lebih banyak lembaga penerima dana hibah yang mengalami pemotongan tersebut," ujarnya.

Nandang merujuk liputan khusus  investigasi Pikiran Rakyat pada Senin 28 Januari 2019. Dalam investigasinya, Pikiran Rakyat menemukan 7 yayasan/madrasah yang terkena pemotongan dengan kisaran 70-80 persen. 

Tujuh lembaga pendidikan keagamaan tersebut di luar 21 yayasan yang diusut Polda Jabar.‎ "Kami menengarai praktik ini sudah berlangsung sejak lama. Kami menduga  praktik ini sudah dilakukan sekurang-kurangnya  mulai tahun  fiskal  2015 dan 2016, seperti yang dinyatakan dalam LHP BPK untuk APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 dan 2016 serta 2017," ujar Nandang.

Untuk itu, dua aktivis antikorupsi tersebut meminta KPK menyelidiki lebih lanjut skandal korupsi hibah di Kabupaten Tasikmalaya.

Kemungkinan keterlibatan Uu Ruzhanul Ulum

Penyelidikan diperlukan guna melihat kemungkinan keterlibatan Uu Ruzhanul Ulum, bekas bupati Tasikmalaya yang kini menjabat sebagai Wagub Jabar serta beberapa pimpinan DPRD.

PKP pun bisa menelisik kinerja polisi yang tak melibatkan atau menyentuh Uu Ruzhanul Ulum dalam penyidikannya dan menelaah kemungkinan skandal korupsi hibah lebih luas lagi pada 2015, 2016, dan 2017. 

Nandang dan Dedi menyatakan kesiapannya membantu KPK dalam membongkar praktikk korupsi tersebut.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum/DOK HUMAS PEMPROV JABAR

Tak hanya melapor kepada KPK, kedua pegiat itu berkoordinasi pula dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan FITRA.

"FITRA sangat mendukung apa yang dilakukan oleh saya terkait pengaduan ini," ujar Nandang.

Kamis sore, mereka menyambangi ICW guna meminta lembaga swadaya masyarakat pengawas korupsi itu ikut mengawal pengusutan penyelewengan hibah Kabupaten Tasikmalaya. Melalui pelaporan tersebut, mereka berharap melakukan investigasi ke lapangan.

Berbagai elemen masyarakat turut mendukung

Dukungan agar KPK turun juga mengemuka dari Pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tasikmalaya Iim Imanulloh.

Kehadiran KPK, tuturnya, bisa mengembalikan kepercayaan publik. KPK juga bisa melakukan supervisi jika BPK dan inspektorat Kabupaten Tasikmalaya melakukan audit ulang pengucuran dana hibah. "Publik lebih respek (jika KPK hadir)," ucap Iim.

Dorongan agar Polda Jabar mengembangkan penyidikan korupsi hibah 2017 turut bermunculan dari para pengamat hingga pegiat lembaga bantuan hukum. Namun, hingga kini Korps Bhayangkara Jabar tak tampak melakukan pengembangan kasus di luar 21 yayasan yang menjerat Sekda dan sejumlah ASN Kabupaten Tasikmalaya.

Padahal, investigasi Pikiran Rakyat menemukan jumlah kerugian yang cukup mencengangkan akibat penyunatan hibah di tujuh yayasan/madrasah.

Jumlah kerugiannya mencapai lebih dari Rp 800 juta. Penelusuran itu bahkan menemukan modus pemotongan yang terindikasi dilakukan operator lapangan dari orang-orang dekat pimpinan DPRD.

Diduga, aliran uang hasil sunat dana hibah juga mengalir ke wakil rakyat itu berdasarkan pengakuan yayasan/madrasah yang terkena potongan.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban penerima hibah direkayasa oleh para pemotong agar penggunaan dana terlihat sesuai dengan pengerjaan bangunan yang diusulkan dalam proposal.

Untuk menutupi aksi culas itu, pemotong meminta pihak penerima bantuan berbohong jika ada pemeriksaan pemerintah yang mengecek penggunaan hibah.***

Bagikan: