Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Hujan singkat, 22.5 ° C

242 Caleg di Jawa Barat Tutupi Informasi Diri

Muhammad Irfan
PEKERJA menyortir lembaran cetakan contoh poster specimen surat suara sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).*/ANTARA
PEKERJA menyortir lembaran cetakan contoh poster specimen surat suara sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 242 calon anggota legislatif dari berbagai tingkatan yang bertanding di daerah pemilihan Jawa Barat tidak bersedia membuka informasi profilnya kepada publik. Padahal informasi pribadi penting agar pemilih bisa menimbang dan menelusuri terlebih dahulu rekam jejak Caleg sebelum menentukan pilihannya.

Berdasarkan data yang diterima Pikiran Rakyat dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 242 caleg ini tersebar di 9 daerah pemilihan dari total 11 dapil yang ada di tanah Priangan. Dari sembilan Dapil itu, Dapil Jawa Barat X menjadi yang paling banyak memiliki persentase Caleg yang tak mau membuka informasi pribadinya. Perludem mencatat dari 97 Caleg di Dapil itu, 70 Caleg mau membuka sementara 27 lainnya atau 27,84 persennya menolak.

Selain itu, di Jawa Barat VI ada 27,17 persen (92 Caleg dengan 67 yang menolak), Jawa Barat III sebanyak 26,36 persen (129 Caleg dengan 34 menolak), dan Jawa Barat V sebanyak 23,26 persen (129 Caleg dengan 30 menolak). Ada pula 22,12 persen di Jabar IX (113 Caleg dengan 25 menolak) dan 22,09 persen di Jabar IV (86 Caleg dengan 19 yang menolak.

Sementara di bawah 22 persen ada Dapil Jawa Barat VIII sebanyak 21,60 persen (125 Caleg dengan 27 menolak) dan Jawa Barat II dengan 20,29 persen (138 Caleg dengan 28 menolak). Adapun di bawah 20 persen ada Jawa Barat XI dengan 19,71 persen (137 Caleg dengan 27 yang menolak).

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan pembukaan informasi pribadi Caleg ke publik saat ini memang belum seluruhnya terbuka di situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Berbeda dengan informasi tentang profil, visi, misi, dan program dari calon presiden yang sangat terbuka, tertutupnya informasi mengenai para Caleg ini mencederai semangat keterbukaan informasi bagi publik dan transparansi Pemilu 2019.

"Padahal UU 7/2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan keterbukaan informasi publik. Pasal 14 huruf C UU Pemilu menyebutkan bahwa KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat," kata Titi dalam sebuah diskusi di KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Kamis 7 Februari 2019.

Menurut dia, PKPU 31/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR sudah mengatur informasi Caleg melalui formulir model BB.2 yang mencakup pada daftar riwayat hidup dan informasi Bacaleg. Sayangnya, berdasarkan data yang dikumpulkan Perludem dari sistem informasi KPU per 6 Februari 2019, masih ada 2.043 dari 7.992 Caleg yang enggan membuka data diri. Jika direkapitulasi berdasarkan jenis kelamin, ada 1.162 dari 4.790 Caleg laki-laki, sementara Caleg perempuannya ada 881 dari total 3.202 Caleg.

"Jika direkapitulasi berdasarkan partai, Partai Demokrat, Hanura, PKPI, Garuda, dan Nasdem, adalah lima partai dengan jumlah ketidaktersediaan profil Caleg tertinggi. Sementara lima partai dengan jumlah terendah ada di Partai Golkar, Berkarya, PPP, PAN, dan Perindo," ucap dia.

Lewat pemaparan ini, Perludem pun meminta partai dan Caleg berkomitmen untuk membuka profil diri. Mengingat ketidakterbukaan ini akan membuat pemilih kesulitan mengenali profil, memantau rekam jejak, dan mengetahui program masing-masing Caleg yang berujung pada kesulitan memilih pada hari pencoblosan. Sementara untuk KPU hendaknya merumuskan data mana saja yang perlu dibuka dan relevan dengan kebutuhan pemilih serta mengkonfirmasi ulang pada Caleg yang kemungkinan masih mau membuka data diri di luar data pribadi.***

Bagikan: