Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Sedikit awan, 22.9 ° C

Soal Status Cagar Alam Kamojang, Kunci Pengendalian Ada di Tangan Pemkab Garut

Dewiyatini
WARGA memancing sambil membawa sepeda motor di Danau Ciharius, Kawasan Cagar Alam Kamojang, Kabupaten Bandung, Kamis 17 Januari 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR
WARGA memancing sambil membawa sepeda motor di Danau Ciharius, Kawasan Cagar Alam Kamojang, Kabupaten Bandung, Kamis 17 Januari 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Pengubahan kawasan cagar alam menjadi kawasan wisata dan permukiman dapat menyebabkan terjadinya bencana. Pemerintah daerah harus mampu mengendalikan tatanan pengubahan kawasan tanpa menimbulkan dampak negaif bagi lingkungan sekitarnya.

Terjadinya perubahan lingkungan di wilayah Garut, contohnya, telah menyebabkan bencana banjir tidak hanya di Garut. Tetapi juga sampai ke Kabupaten Bandung.

“Ini hasil dari pengecekan kami atas LKPJ Gubernur di Garut beberapa waktu lalu,” kata anggota Komisi IV DPRD Jabar Gatot Tjahyono Senin 21 Januari 2019.

Menurut Gatot, kunci pengendalian perubahan kawasan berada di tangan pemerintah daerah. Pembiaran perubahan kawasan atau pemberian izin di luar Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dikategorikan ke dalam pelanggaran.

WARGA berjalan menyusuri jalan setapak yang rusak akibat sering dilalui kendaraan roda dua di Kawasan Cagar Alam Kamojang, Kabupaten Bandung, Kamis 17 Januari 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

Diakui Gatot, pengubahan kawasan cagar alam ataupun kawasan lainnya menjadi kawasan wisata seringkali merusak lingkungan. Kendati demikian, kata Gatot, tidak berarti melarang adanya kawasan wisata.

“Perizinan pendirian bangunan baru harus diperketat. Hanya 15% yang diizinkan,” ucapnya.

Terkait Cagar Alam Kamojang, kata Gatot, sebagai penyangga lingkungan hidup memang telah mengalami deforestasi. Banyak terjadi pengubahan lahan di luar kepentingan lingkungan hidup. Hal itu tidak hanya membahayakan lingkungan setempat.

“Tapi ini akan berdampak juga pada lingkungan sekitarnya,” kata dia.

Gatot mengatakan, pemerintah Kabupaten Garut seharusnya mampu mengendalikan penerbitan izin di luar lahan lingkungan hidup. Pemerintah daerah harus lebih berhati-hati memberikan izin pengubahan kawasan.

WARGA mengendarai sepeda motor menyusuri jalan setapak yang rusak akibat sering dilalui kendaraan roda dua, di Kawasan Cagar Alam Kamojang, Kabupaten Bandung, Kamis 17 Januari 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

Cagar Alam Kamojang yang luasnya diperkirakan 4.200 hektare merupakan kawasan pengembangan panas bumi terbesar di Indonesia. Gatot menyebutkan, saat ini panas bumi Kamojang dimanfaatkan oleh PLN dan institusi lainnya.

“Saya kira untuk kawasan panas bumi, tidak ada masalah. Namun yang di luar panas bumi ini harus berhati-hati dalam mengeluarkan izin untuk pemanfaatan wisatanya,” ucap dia.

Aktivis Pencetus Gerakan Save Ciharus dan Sadar Kawasan Pepep Didin Wahyudi mengatakan, ada penurunan status Cagar Alam Kamojang dengan dijadikannya sebagai taman wisata alam.

Ia menyebut, saat ini, masyarakat telah terbuka dengan informasi mengenai sakralnya kawasan cagar alam.

Akan tetapi, kata Pepep, pemerintah malah berniat melegalkan aktivitas wisata dengan mengubah status kawasan konservasi.

Menurut Pepep, legaisasi itu tidak hanya berdampak pada datangnya wisatawan baik wisatawan biasa, pendaki, sampai pemotor trail. Pepep mengkhawatirkan akan terjadi eksploitasi besar-besaran bila kawasan Cagar Alam Kamojang menjadi taman wisata alam.***

Bagikan: