Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Sedikit awan, 23.8 ° C

Penghuni Lapas Hanya Dapat Dua Surat Suara

Windiyati Retno Sumardiyani
Ilustrasi/DOK PR
Ilustrasi/DOK PR

BOGOR,(PR).- Warga binaan lembaga permasyarakatan yang tidak berasal dari Kota Bogor hanya akan mendapatkan dua surat suara pada Pemilihan Umum, 17 April 2019 mendatang. Mereka cuma bisa menyalurkan hak suara mereka  pada pemilihan presiden dan pemilihan DPD RI.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Samsudin, saat meninjau perekaman KTP Elektronik (E-KTP) pada warga binaan Lapas Paledang, Kota Bogor, Kamis 17 Januari 2019. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, saat ini terdapat 701 warga binaan Lapas Kelas II A Paledang, Kota Bogor, yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dari 701 warga binaan tersebut, hanya 186 warga binaan yang teridentifikasi berasal dari Kota Bogor.

Samsudin mengatakan, 701 warga binaan yang belum masuk DPT terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, merupakan warga binaan yang pernah melakuka perekaman E-KTP di Kota Bogor. Kedua, warga binaan yang belum sama sekali melakukan perekaman E-KTP, dan ketiga, warga yang sudah melakukan perekaman E-KTP namun bukan berasal dari Kota Bogor.  

“Untuk warga di luar Kota Bogor kita akan komunikasi dengan KPU asalnya, contoh KPU Kabupaten Bogor ya, kita koordinasikan. Nanti kita urus formulir A5-nya, nanti pada hari H, di Paledang hanya dapat dua surat suara,” ujar Samsudin.

Menurut Samsudin, para warga binaan lapas yang belum terdaftar dalam DPT nantinya akan masuk dalam daftar pemilih tambahan. Sesuai intruksi pemerintah pusat, perekaman E-KTP pada warga binaan lapas dilakukan serentak pada 17 hingga 19 Januari 2019.

“Target perampungan DPTB sebenarnya Maret, tetapi dengan fasilitasi dari  Kemenkumham, akhir Februari ini kami pastikan pendataanya selesai, sehingga hak pilih warga binaan tetap terjamin,” kata Samsudin.

Terkendala identitas

Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Disdukcapil Kota Bogor Darmawan mengatakan, saat ini Disdukcapil Kota Bogor hanya bisa melayani perekaman E-KTP untuk warga Kota Bogor. Untuk warga lapas dari luar Bogor, akan dikoordinasikan langsung oleh KPU Kota Bogor kepada KPU daerah lain. 

Jika teridentifikasi berasal dari daerah lain, maka warga binaan lapas bisa pindah pilih. “Nanti setelah perekaman, kita bisa terbitkan Suket (Surat Pengganti KTP Elektronik) sehingga warga binaan lapas bisa menggunakan hak pilihnya,” kata Darmawan.

Menurut Darmawan, ada beberapa kendala dalam mengidentifikasi warga binaan Lapas Kelas II A Kota Bogor yang belum masuk dalam daftar DPT. Salah satunya, ada beberapa warga yang memilih menyembunyikan identitasnya, sehingga tidak bisa dipastikan apakah warga binaan tersebut berasal dari Kota Bogor atau tidak.

“186 warga binaan lapas yang terdata Kota Bogor itu kita identifikasi lagi, ternyata setelah di crosscheck  by name by address ternyata yang bersangkutan orang DKI. Ini yang membuat perekaman ulang berlangsung lama. Identitas warga lapas belum tentu benar,” ucap Darmawan.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq juga meninjau proses perekaman E-KTP warga binaan Lapas Paledang. Endun mengatakan, di Jawa Barat, jumlah lapas dan rutan cukup banyak.

Itu sebabnya, hak pilih warga Jabar yang berada dalam lapas tidak boleh diabaikan. “Kita ingin memastikan identitas warga di lapas ini valid, sehingga mereka bisa mencoblos, 17 April 2019 mendatang. Pemilu 2019 jadi sejarah sinergitas KPU,  dan pemerintah, kita ingin semua warga binaan di lapas bisa memilih,” kata Endun.***

 

Bagikan: