Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Berawan, 22.1 ° C

Kota Bogor Masih Butuh SKTM untuk Syarat PPDB 2019

PELAJAR berjalan di area padat kendaraan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu 16 Januari 2019. Dinas Pendidikan Kota Bogor menilai proses penerimaan peserta didik baru untuk siswa miskin masih perlu menggunakan surat keterangan tidak mampu.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR
PELAJAR berjalan di area padat kendaraan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu 16 Januari 2019. Dinas Pendidikan Kota Bogor menilai proses penerimaan peserta didik baru untuk siswa miskin masih perlu menggunakan surat keterangan tidak mampu.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

BOGOR,(PR).- Pernyataan Menteria Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait peniadaan syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 bagi siswa kurang mampu ditanggapi Dinas Pendidikan Kota Bogor.  Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fakhrudin menyatakan, syarat SKTM  dinilai masih diperlukan di Kota Bogor.

Pasalnya, belum semua siswa miskin di Kota Bogor sudah memiliki Kartu Indonesia Pintar. Dalam pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  PPDB 2019 direncanakan  hanya akan menggunakan KIP sebagai rujukan untuk menerima siswa miskin.

“Saya rasaya SKTM masih sangat dibutuhkan untuk masuk sekolah. Kalau tidak pakai SKTM, kita belum memiliki kartu tambahan identitas yang menunjukkan bahwa siswa itu berasal dari keluarga tidak mampu,” ujar Fakhrudin kepada “PR”, Rabu 16 Januari 2019.

Fakhrudin menyatakan, peniadaan SKTM pada PPDB bisa saja dilakukan asalkan ada data riil  kondisi  ekonomi siswa. Namun nyatanya, tidak ada data tersebut, kecuali data siswa penerima KIP yang bisa diakses melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

PELAJAR berjalan di area padat kendaraan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu 16 Januari 2019. Dinas Pendidikan Kota Bogor menilai proses penerimaan peserta didik baru untuk siswa miskin masih perlu menggunakan surat keterangan tidak mampu.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

“Kalau SKTM dihapuskan, saya pikir akan sulit nanti penerapan teknis di lapangan, kasihan siswa yang benar-benar miskin, tetapi belum dapat KIP,” ujar Fakhrudin.

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan PPDB 2018, Fakhrudin menyebutkan, siswa dengan syarat SKTM yang mendaftarkan diri pada PPDB tingkat SMP banyak ditemui di SMP negeri perbatasan. Sementara di SMP pusat kota, kuota siswa miskin justru tidak terpenuhi. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua calon siswa memilih masuk ke sekolah favorit menggunakan jalur kuota siswa miskin.

“Sebagai contoh di SMP Negeri 1 Kota Bogor saja ya,  sesuai aturan, kuota siswa miskin di sekolah itu kan 20 persen, tetapi di sana hanya terpenuhi 5 persen. Sementara di sekolah yang notabenenya pinggiran, pendaftar untuk jalur SKTM justru membludak,” kata Fakhrudin.

Belum sosialisasi

Meskipun informasi terkait penghapusan SKTM pada PPDB 2019 sudah santer terdengar, Fakhrudin menyebutkan Disdik Kota Bogor belum mendapatkan sosialisasi secara resmi dari Kemendikbud RI. Namun demikian, Fakhrudin berharap, permasalahan PPDB tidak hanya direvisi dari masalah SKTM. Sistem zonasi terkait jarak sekolah dengan rumah calon siswa, kata Fakhrudin juga perlu dibenahi.

“Sistem jarak memang masih dikeluhkan calon peserta didik, masih ada yang merasa sistem zonasi membuat mereka tidak bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan, ” kata Fakhrudin.

Menurut Fakhrudin, permasalahan zonasi di Kota Bogor terjadi karena saat ini jumlah SMP negeri di Kota Bogor sangat minim. Fakhrudin merinci, saat ini jumlah SMP negeri di Kota Bogor hanya 20 sekolah. Sementara jumlah lulusan SD di Kota Bogor mencapai 20 ribu lebih.

“Sebagian besar orang tua ingin anak sekolah di sekolah negeri, sementara sekolah negeri kita hanya mampu menampung 6000 lulusan siswa SD.  Sehingga tidak semua SMP ada di tiap kecamatan, ini pekerjaan rumah kita bersama yang perlu dibenahi,” ucap Fakhrudin.

PELAJAR berjalan di area padat kendaraan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu 16 Januari 2019. Dinas Pendidikan Kota Bogor menilai proses penerimaan peserta didik baru untuk siswa miskin masih perlu menggunakan surat keterangan tidak mampu.*/WINDIYATI RETNO SUMARDIYANI/PR

Evaluasi KIP

Kepala Subbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Bogor Jajang Koswara menambahkan, penerima KIP di Kota Bogor perlu dievaluasi lagi.  Jajang menyebutkan, saat ini masih banyak siswa miskin yang tidak mendapatkan KIP. Sementara ada siswa yang memiliki KIP tetapi keberadaan ekonominya sudah membaik. Terkait data jumlah penerima KIP, Jajang mengaku masih perlu melakukan pendataan ulang, sehingga belum mengetahui secara persis jumlah penerima KIP di Kota Bogor.

“Masalahnya,  KIP itu usulan dari sekolah yang didata lewat dapodik, diverifikasi langsung oleh Kemendikbud. Disdik Kota Bogor tidak dilibatkan untuk verifikasi data, sehingga SKTM masih diperlukan dalam proses penerimaan siswa,” ucap Jajang.***

Bagikan: