Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya berawan, 27.8 ° C

BPS: Jumlah Penduduk Miskin Jawa Barat 3,54 Juta Orang

Yusuf Wijanarko
WARGA menunjukan kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gunung Sari, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12/2018). Pemerintah mulai memberlakukan skema non flat untuk PKH pada Januari 2019. Dengan skema ini setidaknya per keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mendapatkan Rp 10,2 juta per tahun.*/ANTARA
WARGA menunjukan kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gunung Sari, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12/2018). Pemerintah mulai memberlakukan skema non flat untuk PKH pada Januari 2019. Dengan skema ini setidaknya per keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mendapatkan Rp 10,2 juta per tahun.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mempublikasikan data yang menyebut angka kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan.

Pernyataan itu idampaikan dalam konferensi pers terkait potret kemiskinan di Jawa Barat, Selasa 15 Januari 2019 di kantor BPS Jawa Barat, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung.

"Angka kemiskinan di Jawa Barat saat ini pada 7,25 persen. Artinya mengalami penurunan  bila dibandingkan Maret 2018 yang mencapai 7,45 persen," kata Kepala BPS Jawa Barat, Dody Herlando dalam wawancara yang disiarkan Radio PRFM, Selasa 15 Januari 2019).

Angka 7,25 persen, kata Dody Herlando, jauh lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,66 persen. Tren angka kemiskinan di Jawa Barat sudah membaik meski tingkat laju penurunannya melambat.

"tahun 2017, angkanya pada 7,83 persen, sekarang turun 7,25 persen. Kalau angka mutlaknya penduduk miskin di Jawa Barat 3,54 juta dari 48 juta total penduduk ," ujar dia.

Menurut Dody Herlando, penurunan angka kemiskinan itu lebih cepat terjadi di pedesaan daripada perkotaan. Hal tersebut disebabkan faktor heterogenitas pekerjaan penduduk kota.

"Di kota, pekerjaannya bermacam-macam, kalau di desa relatif homogen. Hal ini juga tidak terlepas dari upaya pemerintah yang memberikan perhatian pada desa," katanya.

Dody Herlando menerangkan, garis ketimpangan di Jawa Barat berdasarkan tingkat rasio gini sekira 0,405. Sementara garis ketimpangan nasional sekira 0,384.

"Ini sebagai konsekuensi dari pilihan ekonomi. Di Jawa Barat banyak industri, padat modal, dan investasi. Jadi, ketimpangan di Jawa Barat ada perbaikan," ucapnya.

Meski demikian, Dody Herlando menyarankan pemerintah untuk tetap memperhatikan dinamika wilayah. Terlebih, Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota yang harus diseimbangkan.

Potensi sumber daya alam dan manusianya harus digarap bersama agar tren kemiskinan dan ketimpangan terus menurun.***

Bagikan: