Pikiran Rakyat
USD Jual 14.235,00 Beli 13.935,00 | Berawan, 20.6 ° C

Pedagang Kaki Lima Leluasa di Kota Tasikmalaya

Bambang Arifianto
PENGENDARA melintasi deretan lapak pedagang kaki lima yang memanjang di Jalan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Rabu 9 Januari 2019. PKL mendirikan lapak berdagang hingga memenuhi separuh badan jalan.* BAMBANG ARIFIANTO/PR
PENGENDARA melintasi deretan lapak pedagang kaki lima yang memanjang di Jalan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Rabu 9 Januari 2019. PKL mendirikan lapak berdagang hingga memenuhi separuh badan jalan.* BAMBANG ARIFIANTO/PR

TASIKMALAYA, (PR).- Deretan lapak pedagang kaki lima memenuhi Jalan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Buruknya penataan dan minimnya penertiban oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat PKL leluasa merampas badan jalan tersebut.

Pantauan Pikiran Rakyat, Rabu 9 Januari 2019, lapak PKL menguasai separuh Jalan Cihideung. Akibatnya, akses penghubung Jalan Kyai Haji Zainal Mustofa dan Pasar Wetan itu menyempit. Jalan pun hanya bisa dilalui satu arah dengan arus kendaraan yang tersendat. Dengan menggunakan gerobak dan terpal, deretan lapak PKL terlihat seperti pasar yang tumpah ke badan jalan. Berbagai barang dagangan seperti pakaian, makanan dijajakan. Tak terlihat upaya penertiban dari Pemkot Tasikmalaya kendati PKL jelas-jelas mengambil badan jalan dan menghambat arus kendaraan.

Iim (60), juru parkir di kawasan tersebut menyatakan, PKL Cihideung sudah ada sejak lama. Bahkan ketika dirinya mulai menjadi juru parkir pada 2004, PKL telah mendiami lokasi itu. Namun, para PKL di zaman dulu tak menggunakan gerobak dan hanya bermodalkan meja dengan dinaungi terpal. Ketika sore, para pedagang pun membereskan/membongkar lapaknya sehingga tak menganggu arus kendaraan.

"Kalau sekarang mah enggak (diberesin lapaknya oleh pedagang), nancap pakai roda (gerobak) mah," ujarnya. PKL begitu leluasa berjualan dan tak perlu membongkar lapaknya. Lapak mereka menjadi permanen dan memenuhi Cihideung.

Sementara itu, warga lainnya, Utep (52) mengatakan, PKL semakin bertambah banyak di Cihideung. Kendati mengambil badan jalan, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman malah sempat memberikan bantuan gerobak roda kepada PKL beberapa tahu lalu. "Keinginan Pak Budi mah dibawa gerobak rodanya," ucapnya.

Dengan bantuan gerobak, Pemkot berharap PKL tak berjualan menetap di lokasi itu. PKL juga diberikan waktu berdagang dari pagi hingga sore kemudian memindahkan gerobaknya agar tak menghalangi jalan. Ironisnya, keinginan Pemkot itu jauh panggang dari api. Gerobak tetap dipakai, tetapi PKL  tetap berdagang permanen alias tak bergeser-geser. Gerobak dan lapak PKL menancap dan membentuk lorong pasar di badan jalan.

Pikiran Rakyat pun meminta tanggapan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya H Budy Rachman. Saat ditanya terkait apakah Pemkot memperbolehkan PKL berdagang di badan Jalan Cihideung, Budi meminta Pikiran Rakyat menghubungi pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.

"Kronologis PKL berdagang di badan Jalan Cihideung itu diawali dari kebijakan Dinas KUMKM Perindag," ucap Budhy dalam pesan WhatsApp-nya, Rabu siang. Penyaluran gerobak roda dorongnya pun, kata dia, merupakan inisiasi dinas yang sama. "Biar terang benderang," ujarnya.

Sedangkan mengenai penggunaan badan jalan di luar peruntukkannya, Budi mempersilahkan Pikiran Rakyat menghubungi Kepala Dinas Perhubungan. Namun, dia tak menampik keberadaan PKL yang masih menjamur di Kota Tasikmalaya.

"Penertiban dan penataan PKL secara bertahap sudah dilaksanakan walaupun masih ada kendala dari sisi tingkat kesadaran para pelaku usaha informal (PKL)," ujarnya.

Pikiran Rakyat pun mendatangi Kantor Dinas KUMKM Perindag di Jalan IR H Juanda, Rabu sore. Akan tetapi, Kepala Dinas KUMKM Firmansyah tengah tak berada di kantornya. Dihubungi lewat sambungan telefon, Firmansyah menegaskan, PKL tak diperkenankan berjualan di badan jalan dan trotoar.

"Kewenangan untuk melakukan penertiban itu di Satpol PP," ucapnya. Sementara Dishub memiliki kewenangan dalam mengatasi persoalan terkait urusan jalannya. Firmansyah menyatakan, dinasnya hanya mengurusi pembinaan usaha mikro. "Bukan kewenangan (kami) menetapkan mereka boleh berjualan di badan jalan," ujarnya.

Meski demikian, dia mengakui Dinas KUMKM Perindag di masa kepemimpinan kepala dinas sebelumnya pernah memfasilitasi pemberian gerobak dan mengatur ketentuan jam operasi PKL.

Bahkan, Pemkot juga membuat MOU atau nota kesepahaman dengan PKL terkait hal itu sekitar lima tahun lalu. "‎Ketentuan kesepakatannya bahwa mereka berdagang tidak permanen, makanya dikasih gerobak," ujarnya. Saat itu, Pemkot memberikan lebih dari 100 gerobak. Kenyataannya, PKL justru langgeng berjualan di sana. "Sampai sekarang tidak pindah, di sana jadi seolah kumuh," ucapnya. 

Firmasyah mengaku bakal kembali mengarahkan PKL agar mengingat kembali kesepakatan yang telah dibuat. Sementara itu, Kepala Dishub Aay Zaini Dahlan mengonfirmasi adanya kebijakan Pemkot menfasilitasi PKL di Cihideung beberapa tahun lalu. Jalan dengan lebar sekitar sembilan meter tersebut dibagi setengahnya untuk tempat PKL dengan gerobak dorong. ‎

"Memang konsep di atas kertas bagus tetapi rodanya (gerobak dorong PKL) menjad tetap," ucapnya. PKL yang semestinya membereskan dagangnya sore hari, justru menetap di sana.

Dalam pemahaman Aay, pengertian sementara dalam kesepakatan PKL dan Pemkot adalah aktivitas pedagang dilakukan di waktu-waktu tertentu saja. Namun, aktivitas PKL justru berlangsung sepanjang waktu dan menahun. Dia menilai, akses dengan panjang sekitar 400-500 meter itu mesti dikembalikan fungsinya sebagai jalan.***

Bagikan: