Pikiran Rakyat
USD Jual 14.286,00 Beli 13.986,00 | Cerah berawan, 26.9 ° C

Polres Tasikmalaya Kota Gencarkan Deradikalisasi bagi Keluarga Napiter

Bambang Arifianto
KELUARGA Napiter tiba di Mapolres Tasikmalaya Kota di Jalan Letnan Harun, Jumat 14 Desember 2018 dini hari. Polres Tasikmalaya Kota merangkul keluarga Napiter dalam program deradikalisasi dengan memfasilitasi antar jemput menjenguk ke  Lapas Cipinang, Jakarta.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
KELUARGA Napiter tiba di Mapolres Tasikmalaya Kota di Jalan Letnan Harun, Jumat 14 Desember 2018 dini hari. Polres Tasikmalaya Kota merangkul keluarga Napiter dalam program deradikalisasi dengan memfasilitasi antar jemput menjenguk ke Lapas Cipinang, Jakarta.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

TASIKMALAYA, (PR).- Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota menggencarkan program deradikalisasi bagi keluarga narapidana terorisme (Napiter) guna memutuskan jaringan radikal di wilayah hukumnya. Polres dan Pemerintah Kota Tasikmalaya juga berencana menyediakan rumah tinggal bagi keluarga Napiter.

Hal tersebut dilontarkan Kepala Polres Tasikmalaya Kota Febry Kurniawan Ma'ruf selepas menghadiri Rapat Koordinasi Lintas  Sektoral Dalam Rangka Pengamanan Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Mapolres Tasikmalaya Kota, Jalan Letnan Harun, Kota Tasikmalaya, Rabu 19 Desember 2018. Febry menuturkan, deradikalisi digelar dengan menggandeng TNI dan pemerintah. Program tersebut menyasar keluarga Napiter yang tinggal di wilayah Tasikmalaya untuk mencegah merembesnya faham radikal menyebar kepada mereka.

Program tersebut, lanjut Febry, dimulai dengan memfasilitasi pengantaran dan penjemputan pihak keluarga saat membesuk para Napiter ke Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta pada Kamis-Jumat (13-14 Desember 2018).

Saat itu, terdapat belasan anggota keluarga dari delapan Napiter yang mendapat fasilitas antar jemput itu. Pendekatan juga dilakukan Korps Bhayangkara bersama Pemkot guna memberikan bantuan usaha bagi keluarga Napiter. "Karena memang keluarga yang ditinggalkan (Napiter) ini memang manakala tidak memiliki mata pencaharian usaha tentunya ini perlu adanya bantuan sehingga keterampilan-keterampilan yang mereka miliki bisa kita fasilitasi," kata Febry.

Pendampingan dan pembinaan turut dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. ‎ "Manakala ada Napiter-Napiter yang keluar, nah ini akan kita rangkul biar mereka bisa bersosialisasi denga masyarakatnya dan terputusa mata rantai dari pada penyebaran faham radikalisme," tuturnya. Febry berharap, program tersebut akan berjalan lebih baik pada 2019.

Deradikalisasi dilakukan lantaran jumlah Napiter asal Tasikmalaya terbilang signifikan.  Dalam kurun waktu 2018,  sekitar 15 warga Tasikmalaya terseret kasus terorisme. Mereka diduga terkait upaya teror di di dalam dan di luar Tasikmalaya. "Ya kebanyakan di jaringan JAD (Jamaah Ansharut Daulah)," ujarnya. 

Tidak ada monitoring khusus eks DI/TII

Antisipasi perlu dilakukan lantaranTasikmalaya memiliki sejarah sebagai basis pemberontakan DI/TII di masa lalu. Tak pelak, keluarga Napiter dan warga yang berpotensi terpapar paham radikal perlu dirangkul agar jaringan terorisme tak melebar.

Tak berhenti di sana, Polres dan Pemkot berencana menyediakan pula rumah tinggal bagi keluarga Napiter. Penyediaan hunian dilakukan karena pihak keluarga kerap terkucil di masyarakat ketika salah satunya anggota terlibat jaringan terorisme. Dengan adanya rumah tinggal, pemantauan pun bisa dilakukan Polres.

"Supaya mereka ini bisa termonitor langsung oleh kita kemudian juga nanti lingkungan sekitar bersama kepala desa, Lurah," kata Febry. Pemerintah hingga kini masih mencari lokasi rumah tinggal tersebut. "Di sekitar kota kita cari saja lokasinya," ucapnya.

Kendati bermukim di rumah tinggal yang sama, Polres tetap berusaha membaurkannya dengan masyarakat sekitar. Sementara itu, Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya Nur Ahmad mendukung penuh program deradikalisasi.‎ "Kita selaku (aparat) kewilayahan kita punya peran juga untuk meminialisir (penyebaran paham radikal) itu,‎ kita sebatas monitoring, misalnya ada hal-hal masyarakat, warga yang mulai keluar dari jalur  kebiasaan, dari kehidupan beragama dan sebagainya," ujar Nur Alam.

Hasil monitoring kemudian dilaporkan kepada kepolisian sebagai penegak hukum. Nur Alam memastikan, kondisi Tasikmalaya masih terbilang kondusif. Menurutnya, tidak ada monitoring khusus bagi keluarga eks DI/TII di wilayah Priangan Timur. "Tidak ada yang keluar jalur," katanya. Tindakan persuasif dilakukan dengan merangkul mereka tanpa membeda-bedakannya.

Dukungan diungkapkan juga oleh Kapolda Jabar Agung Budi Maryoto saat menghadiri deklarasi damai Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya.‎ "Intinya bahwa  bagaimana kita bisa memangkas jaringan antara keluarga Napiter dengan jaringan keluarga yang masih aktif melalui program deradikalisasi," ujarnya. Agung menyatakan, pemberian fasilitas antar jemput kelurga Napiter bakal diteruskan di seluruh Jawa Barat.

Dalam catatan "PR" sebanyak 37 terduga teroris dicokok di berbagai tempat di wilayah Jabar pada Agustus 2018. Mereka ditangkap di berbagai tempat seperti Tasikmalaya, Bandung, Subang, Bogor, Cirebon, dan Indramayu. Penangkapan itu berkaitan dengan sejumlah rangkaian aksi teror di sejumlah wilayah dan pengamanan penyelenggaraan Asian Games Jakarta-Palembang. ***

Bagikan: