Pikiran Rakyat
USD Jual 14.328,00 Beli 14.028,00 | Umumnya cerah, 18.7 ° C

Layanan Jaminan Sosial Harus Sampai Pelosok 

Satrio Widianto
UNIT layanan BPJS Ketenagakerjaan di Outlet BNI Kuningan diresmikan Rabu 19 Desember 2018. Acara itu dihadiri Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto, Wakil Bupati Kuningan Ridlo Suganda, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin,  Direktur Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Rekson Silaban dan Eko Darwanto.*/SATRIO WIDIANTO/PR
UNIT layanan BPJS Ketenagakerjaan di Outlet BNI Kuningan diresmikan Rabu 19 Desember 2018. Acara itu dihadiri Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto, Wakil Bupati Kuningan Ridlo Suganda, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin, Direktur Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Rekson Silaban dan Eko Darwanto.*/SATRIO WIDIANTO/PR

KUNINGAN, (PR).- Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto menegaskan, seluruh masyarakat pekerja Indonesia dimanapun berada, berhak mendapatkan perlindungan melalui jaminan sosial, khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Pelayanan publik kepada masyarakat itu terus diperluas melalui penempatan personil yang sudah disiapkan.

"Negara kita ada 17.000 an pulau dan yang dihuni ada 6.000 an. Saya pernah mencoba menyusuri Kepulauan Seribu sejauh 10 kilometer. Itu pulau-pulau yang saya lewati banyak penduduknya. Itu semua warga negara kita, saudara kita, yang juga berhak mendapatkan perlindungan, mendapatkan jaminan sosial," tutur Agus saat memberi sambutan pada peresmian Unit layanan BPJS Ketenagakerjaan di Outlet BNI, di Kuningan, Rabu 19 Desember 2018.

Acara itu dihadiri Wakil Bupati Kuningan Ridlo Suganda, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Evi Afiatin,  Direktur Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Rekson Silaban dan Eko Darwanto.

Menurut Agus, dari 514 Kabupaten dan Kota, masih terdapat 227 titik pelayanan publik yang tidak dimiliki kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, hadirnya layanan di outlet Bank BNI akan memberikan kemudahan mengakses jaminan sosial Ketenagakerjaan, mulai dari informasi program dan manfaat, pendaftaran, hingga klaim JHT (Jaminan Hari Tua).

“Untuk tahun 2018 ini, sedikitnya 166 outlet Bank BNI yang akan memiliki layanan BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Dan personil yang ditempatkan merupakan kerjasama dengan anak perusahaan PT Telkom yang sebelumnya telah menangani layanan Care Contact Center kami," katanya.

"Kami  harap kerja sama ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat atas jaminan sosial karena ini merupakan hak setiap warga negara dan kami optimis seluruh Kabupaten Kota  akan memiliki layanan BPJS Ketenagakerjaan yang tersedia di outlet Bank BNI,” tutur  Agus.

Agus bercerita bahwa hambatan geografis Indonesia yang sangat luas, bisa diatasi melalui kerja sama dan sinergitas dengan lembaga lain seperti BNI. BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial Ketenagakerjaan terus memperluas kerjasama dan inovasi agar di seluruh pelosok Indonesia dapat hadir secara digital dan non digital untuk menyediakan pelayanan bagi pekerja. 

Salah satunya dengan berkolaborasi dengan Bank BNI terkait penempatan personil di Kantor Cabang Bank BNI di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Kerja sama dengan Bank BNI ini untuk meningkatkan pelayanan publik BPJS Ketenagakerjaan dengan menempatkan personil yang memberikan pelayanan jaminan sosial Ketenagakerjaan,” ungkap Agus.***

Bagikan: